KKP Terbitkan Edaran Penghentian Ekspor Benih Lobster

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) pasca penetapan Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka kasus suap benih lobster secara resmi mengeluarkan surat edaran Penghentian Ekspor.

Dalam surat edaran Nomor B 22891/DJPT/PI.130/XI/2020, tentang penghentian sementara, penerbitan surat penetapan waktu pengeluaran (SPWP) sampai batas waktu tidak ditentukan.

Di dalam isi surat edaran tersebut jelas menegaskan bahwa dalam rangka memperbaiki tatakelola pengelolaan benih bening lobster (penulirus SPP), kepiting (scylla SPP) dan rajungan, mempertimbangkan proses revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP), di lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam edaran itu juga ditegaskan bahwa Bagi perusahaan eksportir yang memiliki BBL dan masih tersimpan di packing house per tanggal surat edaran ditetapkan diberikan kesempatan untuk mengeluarkan dari negara RI paling lambat satu hari setelah surat edaran ditetapkan.

Surat edaran itu sendiri ditandatangani oleh Plt. Dirjen Perikanan Tangkap, Muhammad Zaini tertanggal 26 November 2020.

Diketahui saat ini, aktivitas perkantoran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipastikan berjalan seperti biasa pasca penetapan status hukum Menteri Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami pastikan, layanan terhadap masyarakat tetap berjalan,” ujar Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar, Kamis (26/11/2020).

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor B-835/SJ/XI/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran di Lingkup KKP yang ditandatangani oleh Antam Novambar pada 25 November 2020.

“Seluruh pegawai di lingkungan KKP agar tetap bekerja seperti biasa dan melaksanakan tugas secara optimal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, menjaga kesehatan, baik di rumah, di perjalanan dan di tempat kerja,” urai Antam.

Ia juga meminta para pegawai menghargai proses hukum yang sedang berjalan di KPK. “Kita fokus saja bekerja, melayani masyarakat,” tegas Antam.

Diketahui guna efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi KKP, Menteri Sekretaris Negara sesuai arahan Presiden Joko Widodo, telah mengeluarkan surat tertanggal 25 November 2020 yang berisi penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.

Penugasan ini berlaku hingga ditetapkannya Pelaksana Harian (Plh.) Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Keputusan Presiden.

Berkenaan dengan status hukum Menteri Edhy, pihak KKP telah berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penanganan hukumnya.

Lihat juga...