Kota Bekasi Diminta Bersabar Gelar Sekolah Tatap Muka

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — Wacana dimulainya pembukaan sekolah tatap muka di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat, oleh wali kota, mendapat tanggapan dari pemerhati pendidikan dengan meminta untuk bersabar.

“Salah satu syarat mutlak bahwa wilayah boleh melaksanakan sekolah tatap muka adalah kondisi daerah zona hijau atau kuning. Sekarang wilayah Kota Bekasi zona merah, ini data informasi Covid-19 pusat,” kata Tengku Imam Kobul, pemerhati pendidikan kepada Cendana News, Kamis (12/11/2020).

Begitupun di bidang pendidikan seperti sekolah secara teknis sebelum menggelar sekolah tatap muka harus lebih dulu dilakukan verifikasi dan validasi meliputi kesiapan seluruh sekolah yang mau membuka program belajar tatap muka.

Menurutnya verifikasi dan validasi meliputi kesiapan metode belajar, guru tenaga pendidik dan kependidikan wajib swab atau rapid test dan hasilnya harus negatif dari seluruh yang mengikuti rangkaian pembelajaran tatap muka baik guru ataupun peserta didik.

Hal lain yang harus diperhatikan sesuai aturan Kementerian Pendidikan adalah sarana dan prasarana Protokol Kesehatan di sekolah memenuhi syarat belajar tidak lebih dari tiga jam, membawa makan sendiri dari rumah, tempat harus steril, menjaga jarak dan tanpa bersalaman. Semua harus dipenuhi sebagai bahan ajuan ke pusat.

“Intinya harus ada izin ke pusat jika untuk menggelar sekolah tatap muka, melalui verifikasi yang dilakukan Satgas Covid-19 di daerah. Jika Kemendikbud  membolehkan baru boleh buat simulasi,” tukasnya.

Diakuinya bahwa di Kota Bekasi dulu pernah menggelar simulasi. Tapi persoalanya bahwa dulu setiap peserta didik melalui wali muridnya diminta membuat surat pernyataan di atas materai, tapi isinya pernyataannya jika terjadi klaster Covid-19 di sekolah menjadi tanggung jawab orangtua.

“Tapi kan aneh, surat pernyataan begitu, harusnya dibalik jika terjadi klaster baru di sekolah, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab wali kota. Karena ngotot mau membuat sekolah tatap muka ke pemerintah, bukan wali murid,” tandasnya.

Kendala lain, jika sekolah tatap muka lanjutnya adalah terkait rapid test atau swab negatif atau reaktif itu hanya berlaku 14 hari. Artinya nanti jika mau sekolah satu bulan pemeriksaan dua kali, kalo enam bulan kedepan pemeriksaan bisa 24 kali siapa yang mau bayar.

“Dari mana uangnya sekarang saja orang sudah mengalami resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Kita harus bersabar, sambil ini mematuhi Prokes, dari masyarakat harus lebih patuh, karena wali kota juga jungkir balik, kalo warganya tak patuh Prokes percuma juga,” harapnya.

Dikonfirmasi banyak pesantren di Kota Bekasi sudah menggelar pelajaran sebagaimana biasa, menurutnya terkait pesantren menginduk kepada Kementerian Agama, kebijakannya di Kementerian Agama.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatulah mengakui bahwa telah merencanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara tatap muka menjelang akhir semester.

Namun demikian, tegasnya, tentu harus melalui verifikasi lainnya dan berkirim surat ke Kemendikbud untuk menggelar simulasi KBM tatap muka. Pemkot Bekasi, kata Inay, berencana membuka KBM di sekolah secara tatap muka mulai 20 Desember 2020. Namun, menunggu surat balasan dari pemerintah pusat.

“Diperbolehkan atau tidak tunggu surat balasan nanti atas surat yang kita kirim,” ujar dia.

Lihat juga...