KSPPS Strategis untuk Mengembangkan Ekonomi Umat

Editor: Mahadeva

JAKARTA – Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS), sangat strategis pada masa pandemi COVID-19 saat ini.

“Di masa pandemi COVID-19, KSPPS dan USPPS miliki peran strategis dalam pengembangkan ekonomi umat yang bersumber dari Zakat Infak Sedekah dan Wakaf( Ziswaf ),” ujar Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, pada webinar series Indonesia Islamic Festival (IIFEST) 2020 di Jakarta, Sabtu (28/11/2020).

Dalam laporan Baznas disebutkannya, potensi Ziswaf di Indonesia sangat luar biasa. Tercatat nilainya sebesar Rp233,8 triliun. Namun, saat ini baru terealisasi sekira 3,5 persen atau sekira Rp8 trilliun. Di tengah masa pandemi menurutnya, potensi Ziswaf dapat dioptimalkan, terutama pada zakat profesi atau wakaf tunai atau wakaf uang. “Wakaf uang, akan mampu membantu masyarakat yang kena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan usahanya bangkrut atau gulung tikar. Mereka berhak mendapatkan dana Ziswaf, karena sudah masuk salah satu dari delapan aznaf, yakni fakir dan miskin,” tandas Teten.

Dengan potensi tersebut, KSPPS dimungkinkan menjadi nadzir wakaf, dengan izin dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selain itu, KSPPS juga dimungkinkan menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dengan izin Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Hal tersebut sejalan dengan misi KSPPS, untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberian bantuan permodalan kepada kaum mustahiq. Bahkan, target dari KSPPS adalah merubah kaum mustahiq (penerima zakat) menjadi muzaki (pembayar zakat). “Dan KSPPS sudah punya skema pembiayaan melalui Ziswaf tersebut,” tandas Teten.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebutnya, membentuk Badan Wafaf, yang dapat menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah, untuk memberikan bantuan pembiayaan kepada masyarakat. Pembentukan bank wakaf secara masif, dilakukan OJK secara bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM). Utamanya untuk LKM yang memilih badan hukum koperasi.

Lihat juga...