Masa Pandemi, Sekolah Swasta di Bekasi tak Diperhatikan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Ayung Sardi Daulay, menyampaikan bahwa sejauh ini, belum ada langkah pemerintah memberikan perhatian kepada sekolah swasta di tengah pandemi Covid-19.

Pada masa sulit pandemi Covid-19 ini, BMPS berharap Pemerintah Kota Bekasi, memberikan stimulus seperti di wilayah lain yang mendapat perhatian pemerintah daerah.

“Kami berharap Pemkot Bekasi, memberikan stimulus bagi sekolah swasta baik kepada gurunya atau sekolah di masa sulit seperti ini. Harus ada perhatian khusus bagi sekolah swasta karena banyak terdampak pandemi Covid-19,” ujar Ayung kepada Cendana News, Kamis (5/11/2020).

Ayung Sardi Daulay, Ketua BMPS Kota Bekasi juga sebagai Kepala Sekolah SMK Binakarya Mandiri 2, saat dikonfirmasi Cendana News, Kamis (5/11/2020). Foto: Muhammad Amin

Dikatakan bahwa guru sekolah swasta secara keseluruhan di Kota Bekasi mencapai 6000-an lebih dari tingkat SD hingga SMA. Sedangkan guru swasta khusus untuk tingkat SMK/SMA mencapai 2000-an lebih. Tapi belum ada perhatian khusus dari pemerintah Kota Bekasi melalui dinas pendidikan.

Menurutnya, setiap penerimaan siswa baru sekolah swasta mengalami penurunan akibat peraturan yang telah disepakati dilanggar. Ditambah suasana pandemi memaksa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menjadi lebih menyulitkan dan lebih membebani dibanding tatap muka.

Perhatian pemerintah hanya sebatas kuota. Itu pun dari program nasional bukan dari pemerintah daerah. Saat ini tidak sedikit sekolah swasta harus merumahkan gurunya dan melakukan efisiensi dalam memberi pelajaran kepada peserta didik seperti membatasi jam dan lainnya.

“Sampai sejauh ini belum melihat langkah kota Bekasi untuk memberikan stimulus bagi sekolah swasta di masa pandemi ini. Kalau di daerah lain pemerintah daerah memberi bantuan honor bagi guru swasta yang terdampak Covid-19,” tegasnya.

Dengan kondisi minimnya perhatian bagi sekolah swasta di Kota Bekasi, Kepala Sekolah SMK Binakarya Mandiri 2 tersebut berasumsi bahwa masalah pendidikan di Kota Bekasi sudah tidak dilirik lagi.

“Padahal Kota Bekasi tagline-nya Kota Cerdas. Tapi tidak ada perhatian khusus bagi sekolah swasta di masa pandemi ini. Kalau buka mall, bioskop pemerintah ekspos berlebih dengan persiapan begitu besar. Tapi pendidikan sepertinya tidak dilirik,” tukasnya.

Ayung mengatakan di sekolah yang dipimpinnya sendiri, di SMK Binakarya Mandiri 2 masih melaksanakan PJJ. Tapi untuk praktik tetap sesuai jadwalnya. Hanya saja waktu dibatasi dan pesertanya hanya setengah. Kementerian Pendidikan sendiri mengizinkan di zona mana pun untuk praktik.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Daryanto, dikonfirmasi terpisah terkait bantuan bagi sekolah swasta di Kota Bekasi terkait SMK/SMA, mengatakan bahwa hal tersebut secara administrasi fokusnya di tingkat provinsi. Kota Bekasi jelasnya hanya di SD-SMP.

“Kami juga nggak tahu jumlah guru SMA/SMK di Kota Bekasi. Kalau mau tahu harus tanya ke Disdik Provinsi,” ujarnya.

Namun demikian dia mengklaim bahwa alokasi bantuan sembako bagi guru swasta dalam penanggulangan Covid-19 sudah dilaksanakan. Namun demikian program tersebut diketahui bukan program khusus tapi secara global.

Saat ini Daryanto mengatakan bahwa program Kota Bekasi tidak lagi memberi bantuan tapi lebih ke tahap pengembalian ekonomi. Hal tersebut dilakukan sejak lebaran lalu bahwa Pemkot Bekasi tidak lagi menyiapkan paket bantuan tapi lebih fokus pengembalian perekonomian.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa terkait pendidikan tatap muka, DPRD mendorong awal Januari 2020 bisa dilaksanakan.

“Kasihan juga PJJ ini memang membebani mental anak. Saya juga prihatin karena saat ini Kota Bekasi oleh provinsi dikatakan zona merah lagi. Harapannya tentu bisa menjadi perhatian agar bersama memperhatikan protokol kesehatan sehingga pelajaran tatap muka bisa segera dilaksanakan,” ujarnya.

Lihat juga...