Membeli Bahan Bakar Nuklir Bukan Solusi Bagi Indonesia

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Jumlah bahan bakar untuk pembangkit tenaga nuklir dinyatakan jauh lebih rendah dibandingkan bahan bakar konvensional seperti batu bara dan minyak bumi dalam menghasilkan energi yang sama, juga biaya untuk membelinya relatif tidak lebih mahal, namun membeli bahan bakar nuklir bukanlah solusi bagi Indonesia jika ingin mengembangkan teknologi nuklir.

Pakar Eksplorasi Uranium Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), I Gde Sukadana, ST., M.Eng., menjelaskan uranium disebut sebagai bahan bakar yang seksi, karena 1 gram uranium yang sudah mengalami pengayaan itu setara dengan 112 kg batu bara.

“Artinya, untuk menghidupkan pembangkit listrik berkapasitas 1.000 MWe selama setahun, kita membutuhkan maksimal 21 ton uranium. Atau setara dengan 970.000 ton gas alam atau 1.310.000 ton minyak bumi, atau 2.360.000 ton batu bara,” kata Gde, dalam acara online tentang bahan radioaktif dan mineral strategis, Selasa (24/11/2020) malam.

Pakar Eksplorasi Uranium Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), I Gde Sukadana, ST, MEng., dalam acara online tentang bahan radioaktif dan mineral strategis, Selasa (24/11/2020) malam, -Foto: Ranny Supusepa

Harga uranium di market internasional per setengah kilogramnya adalah 29,7 Dolar Amerika. Memang tidak tinggi harganya, setiap negara bisa membelinya untuk memenuhi kebutuhan pemanfaatan teknologi nuklir sebagai energi suatu negara.

Jika dibandingkan dengan harga acuan yang dikeluarkan Ditjen Minerba KESDM per Juni, yaitu 52,98 Dolar Amerika Serikat per ton, maka bisa dilihat perbandingannya cukup signifikan.

“Tapi, nuklir ini kan sensitif. Sehingga setiap negara yang mulai memanfaatkan nuklir untuk energi harus memiliki cadangan nasional demi menjaga kedaulatannya. Karena masalah sedikit bisa menyebabkan embargo kepada negara tersebut. Jadi, kalau Indonesia mau mengembangkan nuklir, artinya harus memiliki cadangan sendiri untuk menjamin kedaulatan,” ungkapnya.

Dalam upaya pengadaannya, ia menyebutkan pemerintah melalui BATAN sudah melakukan eksplorasi mineral radioaktif sejak 1960an di daerah Pacitan, Lampung, Jambi, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya.

“Dan, yang masih berlangsung adalah eksplorasi thorium dan uranium pada batuan Alkalin di Mamuju Sulawesi Barat sejak 2013, dan eksplorasi uranium tipe batupasir di Melawi ,Kalimantan Barat sejak 2018,” urainya.

Dari begitu banyak eksplorasi yang dilakukan, didapatkan sembilan lokasi yang berpotensi sebagai sumberdaya uranium dan thorium dengan total secara berurutan 82.638 ton dan 143,234 ton.

“Sembilan titik itu adalah Sibolga, Bangka Belitung, Kalan, Kalimantan Barat, Ketapang Kalimantan Barat, Katingan Kalimantan Tengah, Mentawai dan Darab di Kalimantan Tengah, Kawat Area di Kalimantan Timur dan Mamuju di Sulawesi Barat,” ujarnya.

Data tersebut, menurutnya masih harus dievaluasi secara ekonomi dan berbagai teknis penambangan untuk bisa ditingkatkan sebagai cadangan, yang proses evaluasinya juga tidak sebentar.

“Inilah alasan mengapa sumber daya kita ini belum masuk dalam cadangan dunia, karena memang melakukan studi kelayakan penambangan,” tandasnya.

Peneliti Senior Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Djarot S Wisnubroto, menjelaskan cadangan uranium dan thorium sudah banyak ditampilkan oleh berbagai lembaga riset.

“Untuk uranium, cadangan tertinggi dipegang oleh Australia, diikuti Kazakhstan dan Kanada dengan secara berurut 29 persen, 13 persen dan 9 persen. Lalu, thorium dipegang oleh India dengan 13 persen, Brazil 10 persen serta Amerika Serikat dan Australia pada tingkat yang sama, yaitu 9 persen. Sementara untuk LTJ, Cina mendominasi dengan 44 persen, diikuti Brazil dan Vietnam dan Russia,” kata Djarot.

Dengan adanya UU Cipta Kerja, diharapkan bisa membantu pemerintah Indonesia agar bisa bersaing dengan negara lain, dengan memberikan hak pada BUMN dan swasta dalam mengeksplorasi.

“Kenapa keterlibatan BUMN dan swasta ini bisa menjadi breakthrough?  Karena BATAN memiliki keterbatasan dalam mengeksplorasi. Terutama dalam hal LTJ. Kalau uranium dan thorium kebutuhannya mungkin bisa diatasi dengan siklus bahan bakar nuklir,” ucapnya.

Walaupun dalam siklus bahan bakar itu Indonesia masih memiliki kelemahan, yaitu dalam tahap reprocessing (penggunaan kembali bahan bakar paska proses reaksi) dan enrichment (pengayaan).

“Kedua tahap ini sering menjadi titik kecurigaan, fasilitas nuklir di suatu negara atau dalam hal ini Indonesia, ingin menggunakan hasil reaksi itu sebagai bahan baku senjata nuklir. Walaupun sebenarnya dalam Traktat Non-Proliferasi, penggunaannya dijamin selama untuk kepentingan damai,” pungkas Djarot.

Lihat juga...