Pandemi Belum Usai karena 3T Belum Optimal

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Delapan bulan pandemi sudah berlangsung di Indonesia tapi tidak terlihat perubahan signifikan terhadap penanganan COVID 19. Data masih menunjukkan adanya kasus baru dan angka kematian pun masih tercipta dalam laporan harian. Apakah ini karena pemerintah tidak berkomitmen dalam melaksanakan 3T untuk penanganan pandemi? Atau masyarakat abai akan 3M.

Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan drg. Saraswati, MPH menyatakan pelaksanaan 3T (Testing-Tracing-Treatment) sebenarnya sudah dipahami sebagai suatu hal yang paling penting dalam penanganan pandemi.

“Kenapa ini tidak terlihat dalam sosialisasi di masyarakat? Karena memang 3T ini lebih ditujukan kepada petugas pelayanan kesehatan. Memang tidak digaungkan pada komunitas atau masyarakat. Tapi bukan pemerintah tidak berkomitmen dalam menjalankannya, hanya belum optimal,” kata Saras dalam acara online terkait kesehatan masyarakat, Jumat (6/11/2020).

Pada awal pandemi, lanjutnya, pemerintah lebih berfokus pada penguatan pelayanan kesehatan, seperti penyediaan alkes atau pendirian rumah sakit darurat.

“Untuk tracing, memang di Indonesia tidak mudah untuk memaksimalkan sumber daya yang ada dan agak terlambat. Baru sekarang ini, kami membuka relawan untuk membantu upaya tracing puskesmas,” ujarnya.

Terkait sosialisasi maupun pelatihan bagi para petugas layanan kesehatan di puskesmas, Saras menyebutkan sebenarnya sudah dilakukan secara online dan menyesuaikan dengan periode kerja.

“Tapi karena online, mungkin hasilnya tidak maksimal dan penerimaan materi tidak adequate. Lagipula, awalnya peran puskesmas pada masa pandemi ini lebih pada edukasi. Selain karena fokus pemerintah pada penguatan rumah sakit rujukan juga karena distribusi APD yang belum merata,” ungkapnya.

Perwakilan Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dr. Ajeng Tias Endarti, SKM yang turut hadir dalam acara tersebut, menilai kebutuhan puskesmas bukan hanya pada fasilitas atau pelatihan saja. Tapi juga pada sumber daya manusianya yang terbatas.

“Tercatat hanya ada 18.685 tenaga kesehatan masyarakat di 9.831 puskesmas. Artinya, jika kita bandingkan dengan bidan, itu adalah 1:8, berbanding dengan perawat adalah 1:6 dan dengan dokter adalah 1:1,2,” kata Ajeng.

Ditambah dengan adanya stigma yang melekat di masyarakat, juga semakin membebani tenaga kesmas epidemiologi dalam proses tracing.

“Para petugas puskesmas juga sudah lelah dalam masa pandemi ini. Sementara masyarakat juga tidak mematuhi isolasi yang sudah ditetapkan. Tidak terpantau adanya strategi untuk penyesuaian pelayanan esensial di tahun mendatang,” ucapnya.

Kalau mau menyelesaikan pandemi ini dengan baik, Ajeng menegaskan semua pemangku kepentingan harus mau bertransformasi dalam membentuk sistem kesehatan masyarakat yang kuat.

“Kebijakan harus jelas, tegas dan sinkron. Kolaborasi semua sektor, baik pemerintah pusat dan daerah ,maupun bisnis,kampus, media, masyarakat sipil dan komunitas profesi itu suatu hal wajib. Di satu sisi fasilitas layanan kesehatan siap, di sisi lain, masyarakat juga tahu, waspada, mau dan mampu dalam melaksanakan 3M secara konsisten,” pungkasnya.

Lihat juga...