Partisipasi PJJ Menurun karena Masyarakat Jenuh

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Pemberian kuota gratis yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) ternyata tidak mampu mendorong murid tingkat dasar dan menengah untuk lebih aktif menjalani PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh). Hasil survei yang dilakukan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) di sejumlah daerah menunjukkan fakta adanya kejenuhan dalam menjalani PJJ, baik bagi pendidik maupun peserta didik.

Sekjen FSGI Heru Purnomo yang dihubungi, menyatakan dari hasil survei menyatakan sebelum pemberian kuota gratis oleh pemerintah tingkat partisipasi lebih tinggi dibandingkan paska pemberian kuota gratis.

“Contohnya, sekolah di wilayah NTB, keikutsertaan siswa yang mengikuti PJJ daring melalui aplikasi Whatsapp bisa mencapai 60 persen, namun keikutsertaannya terus menurun prosentasenya, bahkan setelah dapat bantuan kuota internet, dari 36 siswa yang mengikuti whatsapp hanya sekitar 20 persen,” kata Heru kepada Cendana News, Kamis (19/11/2020).

Contoh lainnya, seperti yang terjadi di daerah Jakarta Timur dan Bekasi.

“Keikutsertaan murid hanya lebih sedikit di atas 50 persen dari jumlah murid dalam satu kelas. Harapan untuk keterlibatan orang tua untuk menjaga partisipasi anak dalam menghadiri PJJ juga menurun, yang terlihat dari kepasifan orang tua dalam menyikapi ketidakhadiran anak dalam PJJ,” urainya.

Orang tua, menurut Heru, hanya memberi respon bahwa anaknya masih tidur saat dihubungi oleh guru terkait ketidakhadiran anaknya.

“Hal ini terjadi karena orang tua dan anaknya sama-sama menurun semangatnya untuk PJJ daring,” ungkapnya.

Sementara, Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji yang dihubungi terpisah menyatakan keadaan ini terjadi karena pelaksanaan PJJ ini tidak membuat anak untuk tertarik.

“Kalau setelah mendapat kuota gratis anak malah tidak sekolah, berarti memang pelaksanaan PJJ-nya buruk. Anak stress dan merasa tidak mendapat apa-apa dalam proses PJJ tersebut,” ujarnya.

Ia menyebutkan, sudah saatnya pemerintah melakukan pelatihan guru, yang benar-benar pelatihan.

“Jangan hanya acara saja. Tapi harus benar-benar pelatihan. Pelatihan sudah mulai dilakukan sejak Maret. Ini sudah November, harusnya ya sudah bisa,” pungkasnya.

Lihat juga...