Pelaku Usaha Kecil di Sumbar Hadapi Risiko Tunggakan Kredit

Editor: Koko Triarko

Direktur Utama PT Jamkrida Sumatra Barat, Munandar Kasim, ditemui belum lama ini di Padang/Foto: M Noli Hendra

PADANG – Cukup banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Sumatra Barat yang merasakan betul dampak pandemi Covid-19. Bagi UMKM yang menikmati pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR), mulai berpikir panjang terkait kondisi tunggakan kreditnya.

Kondisi itu diakui oleh Direktur Utama PT Jamkrida Sumatra Barat, Munandar Kasim. Jamkrida sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditugaskan untuk memberikan jaminan kredit kepada UMKM untuk mendapat KUR, melihat kondisi UMKM di Sumbar sedang tidak baik.

“Cukup banyak pelaku usaha di Sumbar ini yang masuk daftar hitam bank atau blacklist. Karena mereka tidak produktif lagi, akibatnya mereka tidak bisa membayarkan kreditnya. Sebenarnya, kondisi itu sangat disayangkan,” kata Munandar, ketika dihubungi di Padang, Selasa (3/11/2020).

Ia menjelaskan, PT Jamkrida mencatat ada sekitar 300 lebih UMKM yang kini masuk blacklist. Di satu sisi, Jamkrida telah pernah turun ke sejumlah UMKM yang tercatat menunggak pembayaran kreditnya.

Ternyata, alasan nasabah atau debitur itu akibat Covid-19 tidak bisa menjalani usaha. Sehingga, jangankan untuk membayarkan kredit KUR, untuk biaya makan sehari-hari saja ada nasabah yang sulit.

“Saya ada menemukan salah seorang nasabah. Dia seorang bapak-bapak yang mengurus keluarganya, terutama istrinya yang lagi sakit. Dulu bapak itu jual keliling sayur dengan sepeda motornya, tapi karena sibuk mengurus istrinya yang lagi sakit, serta perlu standby di rumah membimbing anak-anaknya belajar online, dia tidak bisa berusaha lagi,” jelasnya.

Dengan kondisi demikian, diakui Munandar, amat sangat kejam rasanya bila sepeda motor yang digunakan untuk berusaha sayur itu harus disita, mengingat agunan yang diberikan untuk pinjaman harus ditarik bila telah menunggak kredit.

Jamkrida pun telah ada melakukan beberapa koordinasi dengan pihak perbankan, agar jangan melakukan penyitaan bagi UMKM yang menunggak akibat pandemi ini. Sebab, bila aset disita, sama saja telah membunuh UMKM.

“Kalau disita asetnya untuk berusaha, sama saja membunuh UMKM. Sebenarnya baiknya itu kita berikan solusi, agar bisa nasabah itu berusaha lagi, sehingga pembayaran kredit bisa dilaksanakan. Ini pernah saya alami di Padang ini,” ungkapnya.

Munandar menilai, langkah untuk mem-blacklist nasabah yang merupakan pelaku UMKM, terutama untuk usaha super mikro adalah langkah yang tidak tepat, apalagi kini dalam situasi pandemi Covid-19. Makanya, PT Jamkrida terus menyampaikan kepada nasabah agar berusaha memanfaatkan relaksasi kredit.

“Mereka ada baiknya memanfaatkan relaksasi kredit itu. Karena bisa meringankan beban pengeluaran. Seharusnya Rp300 ribu per bulan, bisa jadi Rp150 ribu per bulannya. Saya telah menyampaikan hal ini kepada UMKM yang telah kita jamin di Jamkrida ini,” sebut dia.

Menurutnya, ada juga oknum yang malah memanfaatkan kondisi pandemi ini untuk sengaja tidak membayarkan kredit KUR. Ketika pengajuan disetujui, ada pula yang menghilang tanpa ada melakukan pembayaran kredit.

Bagi Jamkrida, untuk pelaku usaha yang demikian memang sepantasnya untuk di-blacklist, agar tidak bisa melakukan melakukan pengajuan kredit di lembaga perbankan. Hal itulah yang dimaksud Jamkrida, bila ada UMKM yang di-blacklist, akibatnya di masa mendatang pelaku UMKM bakal sulit mengakses pinjaman kredit di lembaga perbankan.

“Saya tidak mau ada UMKM yang malah di-blacklist. Karena tujuan Jamkrida ini ada untuk mendorong UMKM di Sumbar tumbuh, berkembang, dan bisa menikmati hasil tanpa harus dibayang-bayangi tunggakan kredit,” pintanya.

Seperti yang dikatakan oleh Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, terkait alasan didirikannya PT Jamkrida di Sumbar. Karena Jamkrida dinilai merupakan salah satu langkah strategis untuk pembangunan ekonomi daerah.

“PT Jamkrida diharapkan menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan dan berkembangnya UMKM. Makanya, Jamkrida hadir di Sumbar pada 2013,” jelasnya.

Irwan melihat, selama ini pelaku usaha mikro kecil di Sumbar mengalami kesulitan mengakses pinjaman dari perbankan, padahal pelaku usaha bersangkutan memiliki potensi untuk berkembang, serta bisa mengembalikan pinjaman. Maka, Jamkrida dibentuk untuk menjadi solusi atas permasalahan tersebut.

“Yang penting, Jamkrida telah bisa membantu pelaku usaha mikro kecil,” ujar Gubernur.

Lihat juga...