Pemerintah Anggarkan Rp16,74 Triliun Untuk Perbaiki Kualitas Lingkungan Hidup

Editor: Koko Triarko

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, Arif Budimanta, pada diskusi virtual di Jakarta, Rabu (18/11/2020). -Foto: Sri Sugiarti

JAKARTA – Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, Arif Budimanta, mengatakan pemerintah berkomitmen mengembangkan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan. Bahkan, pemerintah telah menganggarkan Rp16,74 triliun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. 

“Perbaikan kualitas lingkungan hidup, pemerintah telah menganggarkan Rp 16,74 triliun,” ungkap Arif, pada diskusi virtual di Jakarta, Rabu (18/11/2020).

Menurutnya, anggaran tersebut hanya  untuk perbaikan fungsi lingkungan hidup, belum mengenai alokasi anggaran yang keterkaitan dengan aspek penjagaan.

“Jadi, kalau dikatakan APBN tidak pro lingkungan hidup, menurut saya sangat pro terhadap ekologi,” tukas Arif.

Anggaran perbaikan kualitasi lingkungan hidup tersebut dikucurkan bertujuan untuk mendorong dua prioritas nasional yang terdapat dalam rencana kerja pemerintah 2021.

“Program prioritasnya, yaitu membangun lingkungan hidup,  meningkatkan ketahanan bencana,  dan perubahan iklim,” ujarnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kata dia, maka pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran secara terintegrasi harus dilakukan melalui penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

Terpenting terkait lingkungan, tambah dia, dalam konteks fiskal terdapat optimalisasi menerimaan pajak bebas cukai, seperti kantong plastik demi mendorong perbaikan lingkungan.

“Ini juga komitmen pemerintah dalam perbaikan fungsi lingkungan hidup. Karena kan kita tahu basis dasar dari pembuatan kantong plastik adalah petro kimia dan itu pasti karbon,” tandasnya.

Selain itu, juga memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Menurutnya, prioritas tersebut terdiri dari penguatan ketahanan sistem pangan berkelanjutan, penyediaan energi baru dan terbarukan, konservasi, penguatan daya saing industri dan pariwisata, serta dukungan perluasan investasi.

“Keterlibatan masyarakat diwajibkan membangun kebun masyarakat 20 persen, yang didukung pihak swasta. Ini kan sebagai upaya peningkatan ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan,” ujarnya.

Apalagi, menurutnya, tujuan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

“Dalam perpres itu tertuang 17 pencapaian ekonomi, sosial maupun ekologi atau lingkungan. Jadi, pelestarian kehutanan termasuk di dalamnya,” pungkasnya.

Lihat juga...