Pemerintah Dorong UMKM Migrasi ke Platform Digital

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengutip hasil riset Asian Development Bank (ADB) menyebutkan, bahwa 50 persen dari 500 UMKM nasional, memutuskan untuk berhenti beroperasi selama masa pandemi Covid-19, dan 60 persen di antaranya turut mengurangi pegawai.

“Dalam riset yang sama juga disebutkan, hanya UMKM yang telah migrasi ke platform digital yang berhasil bertahan, bahkan mereka secara rata-rata mengalami peningkatan pendapatan hingga 160 persen,” ujar Airlangga dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan virtual, bertajuk Peranan Fintech dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, Selasa (10/11/2020).

Airlangga menilai, transformasi digital di sektor UMKM kini telah menjadi kebutuhan mendesak dalam mengembangkan usaha rakyat, mengingat pengguna internet aktif pada 2019 mencapai 152 juta. Pemerintah berkomitmen mendorong UMKM untuk segera migrasi ke platform digital.

“Kami sudah mulai menjalankan program pelatihan digitalisasi pemasaran dan manajemen produk halal bagi 1000 UMKM. Tujuannya, agar UMKM dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas melalui product management dan digital marketing,” tandas Airlangga.

Pemerintah juga, kata Airlangga telah memperluas program pemberian stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada masa pandemi Covid-19. Beberapa program tersebut berupa pemberian KUR Super Mikro, tambahan subsidi bunga KUR, dan subsidi bunga untuk semua debitur KUR.

Sementara itu, di forum yang sama, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menilai, penetrasi internet yang semakin meningkat, e-commerce menjadi salah satu solusi UMKM menghadapi pandemi.

“Pemerintah memiliki program yang bernama “UMKM Go Digital” diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Gerakan Ayo UMKM Jualan Online yang diprakarsai Kementerian Koperasi dan UKM. Ini tinggal dimanfaatkan saja,” terang Suahasil.

Untuk mendorong itu, kata Wamenkeu, pemerintah akan menyiapkan konektivitas, ketersediaan internet, jaringan, yang dibuktikan dengan alokasi belanja yang cukup besar di APBN 2021.

“Kami sadar betul UMKM memiliki pengaruh besar pada perekonomian Indonesia. UMKM menyerap 97 persen total tenaga kerja, 60 persen PDB Nasional, berkontribusi pada ekspor, dan menarik sisi investasi. Oleh karena itu, kami berupaya UMKM bangkit,” papar Wamenkeu.

“Khusus pada periode masa pajak April sampai dengan September Tahun 2020, PPh final UMKM yang sebelumnya 0,5 persen dari omzet menjadi ditanggung pemerintah (DTP),” pungkas Suahasil.

Lihat juga...