Pemerintah Gulirkan Tujuh Program Strategis Penguatan Ketahanan Pangan

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah munculnya ancaman krisis pangan secara global akibat pandemi Covid-19, sebagaimana yang dirilis oleh Organisasi Pangan Sedunia (FAO).

Menko Perekonomian, Airlangga Hartato mengungkapkan, bahwa pemerintah telah dan sedang menjalankan tujuh program strategis di sektor pertanian dan perikanan untuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani/nelayan.

“Pertama, kita menjalankan pembangunan food estate (baik di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara) berbasis korporasi dalam kerangka penguatan sistem pangan nasional,” ujar Airlangga, dalam rangkaian kegiatan Jakarta Food Security Summit, Senin (23/11/2020) secara virtual.

Program Kedua, yakni pengembangan klaster bisnis padi menggunakan pendekatan pengelolaan lahan yang awalnya tersegmentasi menjadi satu area. Kemudian yang ketiga, pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor dengan model kemitraan Creating Shared Value (CSV) antara Pemerintah Pusat, Daerah, swasta, dan petani.

“Lalu program keempat, adalah menggerakkan kemitraan inklusif Closed Loop pada komoditas hortikultura sebagai bentuk implementasi sinergi antara akademisi, bisnis, pemerintah dan komunitas (ABGC). Kelima, pengembangan 1.000 desa sapi program untuk peningkatan populasi dan produktivitas sapi,” jelas Airlangga.

Adapun program keenam, yakni pengembangan industri rumput laut nasional untuk mengoptimalkan produksi dalam negeri. Dan, ketujuh, pengembangan korporasi petani dan nelayan dengan arah menuju sistem agribisnis hulu-hilir yang mengedepankan pemberdayaan mereka.

“Pemerintah juga mengupayakan pemulihan ekonomi melalui simplifikasi ekspor dan sinkronisasi ekspor impor dengan mengembangkan National Logistics Ecosystem (NLE). Ekosistem ini akan menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut di pelabuhan hingga barang tiba di gudang, khususnya untuk bahan baku utama industri pengolahan strategis. Saat ini platform NLE dalam tahap uji coba dan tahap piloting ditargetkan dilaksanakan pada 2021,” papar Airlangga.

Di sisi lain, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menambahkan, bahwa keberadaan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga akan turut membantu sektor pertanian.

“Jadi, beberapa penyederhanaan di sektor pertanian yang telah diakomodir dalam UU Cipta Kerja dan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), antara lain: Kemudahan perizinan berusaha pada budidaya pertanian skala tertentu, dengan larangan usaha pada tanah ulayat oleh Pemerintah Pusat; Penyederhanaan dalam pertimbangan penetapan batasan luas lahan untuk usaha perkebunan; dan Penyederhanaan administrasi untuk Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman,” ungkap Susiwijono.

Kemudian, UU Cipta Kerja turut mengatur pola kemitraan hortikultura untuk kemudahan berusaha, lalu Penetapan Kawasan Lahan Pengembalaan Umum dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

“Yang tidak kalah penting, adalah simplifikasi izin ekspor-impor benih/bibit/tanaman/hewan untuk kemudahan berusaha; dan Kemudahan akses Sistem Informasi Pertanian oleh masyarakat dan pelaku usaha,” pungkas Susiwijono.

Lihat juga...