Pemerintah Tetapkan Dua Skema Vaksinasi, Bersubsidi dan Mandiri

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito dalam Jumpa Pers Perkembangan Penanganan Covid-19, Jumat (13/11/2020) di Jakarta. Foto Amar Faizal Haidar

JAKARTA — Meski hingga saat ini vaksin Covid-19 belum juga berhasil diproduksi, namun pemerintah telah menetapkan dua skema pelaksanaan vaksinasi, yaitu skema vaksinasi bersubsidi dan skema mandiri.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengungkapkan, bahwa pemerintah tengah mempersiapkan dengan cermat aturan dan kalkulasi biaya pelaksanaan vaksinasi secara mandiri.

“Kita ingin harga vaksinasi itu terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Kami juga terus menginformasikan secara intensif kepada publik terkait manfaat vaksin dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi untuk meminimalisir disinformasi dan penyebaran berita hoaks,” ujar Wiku dalam Jumpa Pers Perkembangan Penanganan Covid-19, Jumat (13/11/2020) di Jakarta.

Wiku juga menyebut, pemerintah akan menyiapkan linimasa pelaksanaan vaksinasi dengan memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung, jalur distribusi dan interval pemberian vaksin yang akan digunakan per wilayah.

“Kita pun akan melakukan pelatihan dan simulasi pada tenaga kesehatan, tenaga keamanan dan relawan yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi,” tandas Wiku.

Di samping itu, Wiku meminta masyarakat bersabar karena produksi vaksin membutuhkan waktu. Hal ini terjadi karena tipe (strain) yang dimiliki oleh virus Covid-19 adalah strain baru yang belum pernah diteliti sebelumnya.

“Jadi proses pembuatan vaksin sangat tergantung dari karakteristik virus masing-masing. Dan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Waktu yang dihabiskan baik dalam proses pengujian klinis maupun persetujuan semata-mata adalah upaya untuk memastikan keselamatan dan Kesehatan masyarakat,” jelas Wiku.

Secara garis besar, lanjut Wiku, tahapan-tahapan pengembangan vaksin adalah tahapan eksplorasi, tahapan pra klinis, pengembangan klinis, tinjauan dan persetujuan regulasi, manufaktur (produksi secara masal), dan kontrol kualitas.

“Badan POM sebagai regulator obat nasional memiliki kewenangan untuk mengawal produksi obat maupun vaksin baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” imbuhnya.

Di masa kedaruratan seperti saat ini, peran BPOM sangat strategis untuk menjaga serta mengakselerasi proses pengembangan vaksin sampai pada tahap evaluasi, registrasi, dan pengawasan dengan tetap memastikan obat atau vaksin bermutu aman dan efektif.

“Prinsip utama pengembangan vaksin sesuai amanat Presiden adalah aman dan efektif mengikuti kaidah-kaidah ilmiah berdasarkan data sains dan standar Kesehatan,” papar Wiku.

Di tempat berbeda, Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah mengutarakan, pemerintah telah mencadangkan dana Rp 34 triliun untuk pengadaan vaksin dan vaksinasi Covid-19. Perinciannya, Rp 5 triliun untuk tahun ini dan Rp 29,23 triliun untuk tahun depan.

“Kalau kita lihat, totalnya mencapai Rp 5 triliun plus Rp 29 triliun untuk program vaksinasi tahun depan yang ini memang sudah di-earmark,” ujar Menkeu pada Rapat Kerja dengan Komisi XI kemarin.

Menkeu menjelaskan, anggaran itu bersumber dari skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mengenai belanja public goods sektor kesehatan. Dalam skema tersebut, BI membeli surat utang yang diterbitkan pemerintah dengan bunga 0 persen.

“Kita harus ingat, tanpa penanganan kesehatan yang cepat dan tepat, agenda pemulihan ekonomi kita pun akan tersendat. Maka dari itu, kita sangat fokus pada penanganan kesehatan,” pungkas Menkeu.

Lihat juga...