Pengembangan PLTN di Indonesia, Banyak Kendala

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Berly Martawardaya, mengatakan pengembangan tenaga nuklir di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, utamanya di wilayah rawan bencana alam.

“Kendalanya seperti soal keamanan dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), itu idealnya tidak dibangun di wilayah yang dekat dengan gunung berapi dan rawan gempa bumi,” ungkap Berly, pada diskusi INDEF bertajuk ‘Proyeksi Ekonomi 2021: Jalan Terjal Pemulihan Ekonomi, Kedaulatan Pangan dan Energi’ yang digelar secara virtual di Jakarta, Senin (30/11/2020).

Menurutnya, wilayah yang berpotensi untuk pembangunan PLTN di Indonesia adalah provinsi Kalimantan dan Bangka. Namun, menurutnya jika PLTN dibangun di kedua wilayah tersebut, yang menjadi masalah adalah serapan dan distribusi energi.

“Nah, siapa yang mau pakai energi nuklir ini kalau adanya di Kalimantan dan Bangka? Karena industri itu kan sebagian besar di pulau Jawa,” ungkapnya.

Namun jika dibangun di Jawa,  kendalanya adalah pulau Jawa terdapat banyak gunung berapi dan dikelilingi oleh sesar gempa.

“Jadi nggak bisa PLTN itu dibangun di Jawa, masalahnya banyak gunung berapi dan rawan gempa,” tukasnya.

Karena itu, menurutnya pembangunan PLTN tidak bisa sembarangan. Pemerintah harus memikirkan dengan matang terkait jalur dan akses distribusi energi ini.

Terpenting lagi, pembangunan PLTN sangat membutuhkan infrastruktur dan kebijakan industri yang berkelanjutan.

Sedangkan terkait masalah keamanan, jelas Berly, operasionalnya berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) yang ada di PLTN itu.

Dia mencontohkan, misalnya Indonesia memerlukan waktu 10 tahun untuk beradaptasi dengan kedispilinan dan strandar operasional prosedur PLTN dari tenaga kerja asing.

Menurutnya, menggunakan tenaga asing dalam pembangunan PLTN tidak menjadi masalah, selama itu berdampak untuk kemajuan pengembangan energi nuklir.

“Jadi, nggak apa-apa tenaga kerja dari asing dulu sementara, yang penting sudah teruji keahliannya, seperti Jepang dan Jerman,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa kualitas SDM itu tentunya tidak melulu soal keahlian di bidang tenaga nuklir. Tetapi, juga terkait dengan kedisiplinan kerja para pekerjanya.

“Contohnya, kedisplinan tenaga kerja untuk tidak merokok di area PLTN. Ini penting diterapkan sebagai aturan yang harus dijalankan,” tukasnya.

Dengan banyaknya pertimbangan dalam membangun PLTN, dia mengatakan menjadi hal yang wajar jika pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia hingga kini masih menjadi kendala yang diperdebatkan.

“Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), pemanfaatan tenaga nuklir itu masih prioritas terakhir. Ini kendala juga,” pungkasnya.

Lihat juga...