Pengguna Pupuk Bersubsidi Wajib Memiliki Kartu Tani

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

SEMARANG — Dinas Pertanian Kota Semarang, mendorong para petani untuk segera mendaftarkan diri dalam pembuatan kartu tani. Mengingat kartu tersebut, menjadi syarat wajib untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang Hernowo Budi Luhur, saat dihubungi di Semarang, Senin (9/11/2020). Foto Arixc Ardana

“Pendaftaran kartu tani untuk musim tanam 2021, paling lambat besok, Selasa (10/11/2020). Untuk itu, kita mendorong agar para petani segera melakukan pendaftaran kartu tani, agar bisa mendapatkan kuota pupuk bersubsidi,” papar Penyuluh Pertanian sekaligus Admin Kartu Tani Kota Semarang, Bayu Nurcahyo, saat dihubungi di Semarang, Senin (9/11/2020).

Dipaparkan, untuk bisa mendaftar kartu tani tersebut, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang ditunjukkan melalui KTP atau Kartu Keluarga, serta pajak lahan (PBB).

“Untuk pajak lahan, bisa menggunakan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Sebagian besar petani di Kota Semarang ini, merupakan penggarap lahan. Pada saat menyewa lahan, tentu sudah koordinasi dengan pemilik tanah, jadi bisa pinjam PBB, disana tertera luas lahan yang digunakan. Sementara untuk penggarap tanah bengkok, bisa menggunakan surat keterangan dari kelurahan,” lanjutnya.

Ditambahkan pula, penyertaan syarat NIK atau KTP/KK, dimaksudkan agar tidak terjadi penerima kartu tani ganda, sehingga benar-benar tepat sasaran.

“Mereka juga harus tergabung dalam kelompok tani. Jadi tidak boleh sendiri-sendiri, namun harus tergabung. Setelah itu, membuat elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), yang berisi tentang rencana tanam dan jenis tanaman yang dibudidayakan,” lanjutnya.

Bayu menambahkan, dalam proses pembuatan kartu tani tersebut, kelompok tani akan didampingi oleh petugas penyuluh pertanian (PPL), yang tersebar di tiap kecamatan di Kota Semarang.

“Sejauh ini sudah ada sebanyak 3.154 petani di kota semarang yang sudah memiliki kartu tani. Mereka tergabung dalam sekitar 60 kelompok tani,” terangnya.

Lebih jauh dipaparkan, untuk jenis dan kuota pupuk subsidi, yang akan didapatkan oleh petani, disesuaikan dengan kebutuhan yang sudah tertuang dalam e-RDKK.

“Jenis tanaman yang mendapatkan pupuk subsidi ini, terbagi dalam beberapa jenis, yakni tanaman pangan seperti padi, jagung dan ketela. Kemudian tanaman hortikultura, seperti sayur mayur. Tanaman perkebunan, misalnya pisang atau durian,” terang Bayu.

Selain itu, tanaman peternakan dan perikanan juga bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. “Misalnya untuk menanam rumput gajah, sebagai bahan utama pakan ternak. Ini juga bisa mendapatkan pupuk subsidi,” paparnya.

Sementara untuk kuota pupuk dihitung berdasarkan luas lahan dan musim tanam. Bagi tanaman pangan, hortikultura, peternakan hingga perkebunan, maksimal luas lahan mencapai dua hektar, sementara untuk tanaman perikanan maksimal satu hektar.

“Nantinya dalam e-RDKK tersebut, akan diketahui jenis tanaman dan berapa kali musim tanam. Misalnya petani tersebut akan menanam jagung, dengan dua kali masa tanam di lahan seluas satu hektar. Maka dia akan dapat pupuk urea bersubsidi sebanyak 200 kilogram per hektar, karena dua kali tanam, maka total akan dapat 400 kilogram pupuk,” ungkapnya.

Pupuk subsidi tersebut akan tersalurkan dalam dua tahap, menyesuaikan dengan waktu musim tanam. “Jadi tidak bisa diambil sekaligus, dan bertahap sesuai e-RDKK. Untuk itu, kami meminta agar pengisian e-RDKK ini bisa dilakukan dengan baik, sebab mulai tahun 2021, tidak diberlakukan lagi sistem buka tutup. Jadi hanya dilakukan sekali pada saat pengajuan awal,” tegasnya.

Sementara, Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang Hernowo Budi Luhur memaparkan, penggunaan kartu tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi tersebut sesuai Instruksi Gubernur Jateng Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penggunaan Kartu Tani dalam Penebusan pupuk bersubsidi.

“Sesuai aturan, untuk pembelian pupuk bersubsidi harus menggunakan kartu tani. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pembelian pupuk subsidi tidak tepat sasaran,” terangnya.

Di satu sisi, pihaknya juga mencermati masih banyak kartu tani yang selama ini tidak digunakan, akibatnya kartu tersebut terblokir.

“Jadi masa berlaku kartu tani ini selama 365 hari atau satu tahun, jika dalam kurun waktu tersebut tidak digunakan dalam pembelian pupuk bersubsidi. Otomatis akan terblokir.

Sejauh ini ada cukup banyak kartu tani terblokir, karena petani kita belum terbiasa. Jadi harus diurus kembali ke pihak perbankan,” terang Hernowo.

Mengatasi persoalan tersebut, pihaknya pun sudah melakukan koordinasi dengan pihak perbankan, agar bisa dibuka kembali. Dari data perbankan terkait, ada sekitar 300-400 kartu tani yang terblokir.

“Kendala lainnya, kita juga menemukan masih banyak alat penebusan pupuk bersubsidi dengan kartu tani ini, tidak berfungsi. Akibatnya petani juga kesulitan, hal ini juga sudah kita sampaikan ke pihak bank,” tegas Hernowo.

Lihat juga...