Penguatan ASEAN di Era Presiden Soeharto

Bagi Indonesia kerja sama regional itu bukanlah keinginan belaka, melainkan suatu keharusan, sebab hanya dengan kerja sama yang erat dalam mencapai kemajuan ekonomi, kami akan dapat mewujudkan keamanan yang memang diperlukan oleh bangsa-bangsa di Asia Tenggara.

BERTEPATAN dengan momentum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-37 yang dilaksanakan mulai 12 hingga 15 November 2020 di Pusat Konvensi Internasional (ICC) di Hanoi —dan dibuka oleh Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc secara virtual— setidaknya ada beragam catatan penting sejarah, peranan Indonesia di ASEAN pada saat Soeharto menjadi Presiden RI ke-2 hingga kiprahnya mendapat apresiasi sejumlah pemimpin negara-negara sahabat di Asia Tenggara.

Dalam buku 50 Inisitaif Pak Harto untuk Indonesia & Dunia, terbitan Yayasan Harapan Kita (2016), Mahpudi menyebutkan di tengah usaha memulihkan kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa akibat pengkhianatan G30S/PKI, Pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto juga memulihkan hubungan Indonesia dalam dunia internasional.

Lebih lanjut dikatakan Mahpudi, Pak Harto menyadari bahwa kawasan bangsa-bangsa di Asia Tenggara masih serumpun dan memiliki hubungan sejarah yang sama. Pada sisi lain bangsa-bangsa tersebut juga memiliki kepentingan dan masalah yang tak jauh berbeda yakni kemakmuran dan ketenteraman hidup.

Karenanya Pak Harto dalam sebuah kesempatan mengungkapkan: “Bagi Indonesia kerja sama regional itu bukanlah keinginan belaka, melainkan suatu keharusan, sebab hanya dengan kerja sama yang erat dalam mencapai kemajuan ekonomi, kami akan dapat mewujudkan keamanan yang memang diperlukan oleh bangsa-bangsa di Asia Tenggara.”

“Tak mengherankan bila Indonesia menjadi pelopor ketika sejumlah pemimpin bangsa-bangsa Asia Tenggara menggagas sebuah organisasi yang menghimpun dan membangun kerja sama antarbangsa se-Asia Tenggara,” kata Mahpudi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pertemuan yang digelar di Bangkok, Muang Thai (kini dikenal sebagai Thailand), sejak 5 Agustus 1967 dihadiri oleh sejumlah Menteri Luar Negeri akhirnya melahirkan deklarasi Bangkok yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh Narciso Ramos (Menteri Luar Negeri Filipina), Adam Malik (Menteri Luar Negeri Indonesia), Thanat Khoman (Menteri Luar Negeri Muang Thai), Tun Abdul Razak (Wakil Perdana Menteri Malaysia), dan S. Rajaratnam (Menteri Luar Negeri Singapura).

Deklarasi Bangkok merupakan landasan bagi berdirinya ASEAN (Associations of South East Asian  Nations) yang pokok maksud dan tujuannya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, serta meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.

Tak sebatas menjadi pelopor, Pak Harto juga menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk organisasi ini menjalankan roda organisasi. Pada KTT ASEAN ke-1 yang berlangsung di Bali tahun 1976 disepakati untuk menjadikan Jakarta sebagai kedudukan sekretariat ASEAN. Maka dibangunlah gedung sekretariat ASEAN di Jalan Sisingamangaraja Jakarta yang diresmikan oleh Pak Harto pada 9 Mei 1981.

Menurut Mahpudi, dalam berbagai kesempatan Pak Harto memperlihatkan kesungguhannya dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya solidaritas ASEAN. Salah satunya adalah ketika KTT ASEAN ke-3 hendak digelar di Manila, sementara situasi keamanan Filipina yang kala itu dipimpin oleh Ny. Corazon Aquino kurang kondusif sehingga menimbulkan keraguan di antara para pimpinan ASEAN.

Namun Pak Harto bersiteguh untuk hadir justru menunjukkan solidaritasnya kepada sesama pemimpin bangsa Asia Tenggara, yang ternyata diturut pula oleh para kepala negara lainnya. Tentang hal ini PM Singapura Lee Kuan Yew berkomentar: “Kalau saja para kepala pemerintahan ASEAN mendengarkan nasihat yang diberikan aparat keamanan mereka, maka bisa dipastikan, kini mereka tidak akan berada di Manila. Tetapi mereka mengabaikan nasihat itu. Dan Presiden Soeharto-lah yang mengambil inisiatif pertama untuk hadir di Manila. Keputusan itu diambil Presiden Soeharto karena komitmennya untuk memelihara solidaritas ASEAN.”

“Sesungguhnya Pak Harto menggalang kerja sama dan solidaritas sesama pemimpin bangsa di ASEAN. Itu telah menciptakan suasana kondusif di wilayah Asia Tenggara. Menurut Pak Harto pada tahun 1970-1980 kawasan Asia Tenggara telah menjadi satu kawasan teraman di atas muka bumi ini,” beber Mahpudi dibuku karyanya.

Senada dengan hal tersebut, Tun Mahathir bin Mohamad, dalam  buku Pak Harto The Untold Stories, terbitan Gramedia Pustaka Utama (2012), mengatakan, …. Di ASEAN, Pak Harto memainkan peranan yang sangat penting. Para pemimpin negara ASEAN mendudukkan Pak Harto sebagai orang tua ….

Sementara itu, dibuku yang sama, Lee Kuan Yew , menyebutkan di luar isu-isu bilateral, Soeharto dan dirinya juga bekerja sama dengan erat dalam banyak hal. Ketika Phnom Penh dan Saigon jatuh pada 1975, kelihatannya gelombang komunis akan menyapu dan menelan seluruh Asia Tenggara. Beberapa negara regional buru-buru mengakui Indochina (yaitu pemerintahan komunis Vietnam dan Khmer Merah di Kamboja) dan membuat penawaran terhadap Beijing untuk menghadapi prospek ini.

“Namun saya ingat, Soeharto memberitahu saya di Bali pada tahun 1975 bahwa jika ASEAN melanjutkan kebijakan yang berbeda terhadap persoalan Indochina, tekad kita untuk menentang komunis akan meremuk. Indonesia dan Singapura memegang teguh dan berdiri erat bersama dalam masalah ini,” ungkapnya.

Lee Kuan Yew mengatakan, Soeharto menciptakan suatu era stabilitas dan kemajuan di Indonesia. “Hal ini membangkitkan kembali keyakinan internasional di wilayah kita, dan membuatnyan menjadi atraktif untuk investasi asing serta mendorong kegiatan ekonomi. Pada saat itu, perkembangan ekonomi penting untuk menjaga wilayah ini dari ketidakpuasan dalam negeri yang dapat mendorong terciptanya pro-komunis,” jelasnya.

Soeharto, kata  Lee Kuan Yew, juga berperan penting dalam kesuksesan ASEAN. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia secara alamiah mempunyai makna strategis. Di bawah Soeharto, Indonesia tidak bersikap seperti sebuah negara hegemoni. Indonesia tidak bersikap terhadap pandangan dirinya, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan-kepentingan negara lain dalam ASEAN.

“Sikap ini membuat Indonesia diterima oleh anggota ASEAN lain sebagai the first among equals, atau yang terutama di antara yang sederajat, dan memungkinkan ASEAN berkonsolidasi di tengah saat-saat yang tidak menentu dan bergejolak,” kata Lee Kuan Yew.

Sementara Sultan Haji Hassanal Bolkiah, mengungkapkan, pada tahun 1981, Negara Brunei Darussalam tidak lama lagi akan mencapai kemerdekaan sepenuhnya dan justeru itu ingin mendapat sokongan terhadap pencalonan dan keanggotaannya di dalam pertubuhan ASEAN.

“Bagi ASEAN, kemasukan Brunei sebagai anggota baru merupakan suatu langkah yang penting karena ianya merupakan penambahan keanggotaan ASEAN yang pertama sejak ianya ditubuhkan melalu Pengisytiharaan Bangkok pada tahun 1967,” jelasnya dalam buku Pak Harto The Untold Stories.

Sultan Haji Hassanal Bolkiah menambahkan, adalah amat daripada pertemuan pertama saya dengan Presiden Soeharto bahwa Negara Brunei Darussalam akan mendapat sokongan Republik Indonesia jika Brunei berhajat untuk menjadi anggota baru ASEAN dan saya memang menghargai jaminan sokongan yang diberikan oleh Presiden Soeharto itu.

“Saya dan Presiden Soeharto memang ada mempunyai pemikiran sehaluan mengenai berbagai perkembangan serantau, terutamanya daripada segi keselamatan dan kestabilan rantau Asia Tenggara, yang sama-sama kami menganggap sebagai asas terpenting bagi menjamin pembangunan sosio-ekonomi bagi kedua-dua buah negara dan rakyat masing-masing,” sebut Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Menurut Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Presiden Soeharto sangat dihormati di kalangan pemimpin-pemimpin negara di rantau ini dan adalah antara pemimpin yang sangat berjasa kepada ASEAN. “Beliau merupakan salah seorang penggagas ASEAN dan telah memainkan peranan yang penting dalam membangun ASEAN,” imbuhnya.

Di bawah pimpinan Presiden Soeharto, lanjut Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Indonesia bukan sahaja dikenali di Asia Tenggara malah juga di seluruh dunia.

“Beliau merupakan salah seorang tokoh yang mempelopori visi untuk mewujudkan rantau Asia Tenggara yang lebih aman, progresif, dan makmur berasaskan prinsip hormat menghormati serta saling memahami, yang mana sehingga ke hari ini. Indonesia memainkan peranan penting dalam membantu mencari penyelesaian dalam pelbagai isu-isu Asia Tenggara,” bebernya.

Sedangkan Fidel Ramos, ketika menyinggung kebersamaan  dengan Pak Harto, di buku Pak Harto The Untold Stories, menceritakan sebuah pertemuan penting dalam lintasan sejarahnya. Dia mengatakan para pemimpin ASEAN yang saat itu baru beranggotakan lima negara berbincang-binncang layaknya saudara dalam sebuah keluarga. Dirinya memperhatikan bahwa Pak Harto adalah tokoh yang sangat diplomatis, murah senyum, dan suka menolong.

Fidel Ramos pun tak canggung dan ketika bertemu dengan Pak Harto mengungkapkan yang berkaitan dengan penyelesaian konflik internal di Filipina . Saat itu, di Filipina terjadi pemberontakan kaum Muslim Moro yang digerakkan oleh MNLF (Moro National Liberation Front), di bawah pimpinan Nurmisuari di Filipina Selatan yang menuntut kemerdekaan.

Berbekal dukungan dari Pak Harto, ia pun melakukan pendekatan dengan Pemimpin Libya, Kolonel Muamar Khadafi, yang memiliki pengaruh kuat terhadap gerakan MNLF ini. Dan kemudian Khadafi juga memberikan komitmennya untuk mendukung proses perdamaian di Filipina Selatan.

Dikatakan Fidel Ramos, Pemerintah Filipina dan MNFL pun siap bertemu. Tripoli menghendaki agar pertemuan dilakukan di tempat yang netral. Dengan difasilitasi oleh Pak Harto, pertemuan itu akhirnya dilaksanakan di Istana Cipanas, Jawa Barat. Perundingan damai digelar pada 14-17 April 1993 dan dihadiri faksi-faksi yang bertikai.

“Perundingan itu membuahkan sejarah besar bagi kami bangsa Filipina, yaitu terciptanya kesepakatan damai antara mereka yang bertikai dan mempersatukan kembali bangsa kami yang beragam dalam naungan kesatuan nasional Filipina,” tandasnya.

Itulah sejumlah peranan Presiden RI ke-2, Soeharto di ASEAN hingga kemudian ia mendapat apresiasi dari para pemimpin negara-negara sahabat di Asia Tenggara. Pak Harto diawal memegang tampuk kepemimpinan nasionalnya berupaya keras memulihkan hubungan Indonesia dalam dunia internasional. Pada 11 Agustus 1966, misalnya, Pak Harto juga mendorong normalisasi hubungan dengan Malaysia pascakonfrontasi, disusul pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali aktif menjadi anggota PBB. ***

Penulis: Makmun Hidayat, diolah dari buku “50 Inisitaif Pak Harto untuk Indonesia & Dunia” karya Mahpudi, terbitan Yayasan Harapan Kita (2016) dan buku “Pak Harto The Untold Stories” terbitan Gramedia Pustaka Utama (2012),

Lihat juga...