Perda Prokes ATHB Kota Bekasi Masuk Tahap Finalisasi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Peraturan daerah (perda) mengenai penerapan sanksi protokol kesehatan (prokes) di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat, sudah masuk tahap finalisasi. Diproyeksikan, perda tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) terbit pada bulan ini.

Perda prokes dibuat untuk konsistensi kepatuhan terkait prokes. Karena jika hanya mengacu peraturan wali kota misalnya sanksi hukum bagi pelanggar prokes, dinilai tidak kuat. Karena sanksi hukum bagi pelanggar prokes itu tidak bisa dengan aturan wali kota, tapi harus dengan perda.

“Saat ini masuk tahap finalisasi perda terkait juga dengan ATHB. Jika tidak ada aral melintang maka surat diajukan ke wali kota untuk diteruskan ke gubernur Jawa Barat. Jika cepat dua minggu ke depan bisa diparipurnakan,” ungkap Chairoman J Putro, Ketua DPRD Kota Bekasi kepada Cendana News, Jumat (6/11/2020).

Adapun poin penting yang termaktub dalam raperda ATHB tersebut terkait sanksi kewajiban setiap elemen masyarakat, baik pribadi, pelaku usaha, pemilik industri, wajib menerapkan prokes di masing-masing wilayahnya.

Menurutnya, jika perda tersebut bisa disegerakan, maka diyakini bisa membantu peningkatan kesadaran masyarakat. Sehingga zona merah di Kota Bekasi, bisa segera berlalu. Karena salah satu fungsi perda tersebut akan memberi sanksi bagi yang lalai dalam penerapan protokol kesehatan.

Ditegaskan bahwa perda prokes ATHB tersebut sifatnya humanis. Tidak memberi sanksi murni, tapi lebih kepada bagaimana mengarahkan masyarakat lebih patuh prokes. Dan menerapkan secara konsisten selama berada di luar rumah atau pun di tempat umum.

“Toh jika pun ada vaksinasi, tentu tidak semua mendapatkan vaksin. Proses vaksin juga tentu makan waktu yang cukup lama, tidak bisa serta merta. Maka tidak bisa tidak prokes tetap diberlakukan,” tandasnya.

Adapun masa berlakunya hingga wali kota Bekasi mengeluarkan surat edaran mencabut perda tersebut jika dipandang sudah tidak diperlukan lagi, karena wabah pandemi Covid-19 sudah berlalu.

Dalam penyusunan perda prokes melibatkan semua elemen meliputi Forkopimda, pelaku usaha, asosiasi hotel dan restoran, serikat kerja, buruh, APINDO, Kadin, masyarakat dari forum RW selain juga OPD terkait.

“Setahu saya perda tentang prokes baru ada di Sumatera Barat, di Jabar. DKI Jakarta sendiri masih tahap penyusunan,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyinggung terkait kembali dikatakan bahwa Kota Bekasi wilayah zona merah Covid-19. Bahkan dia mengaku miris, sebagai wilayah satu-satunya di Jawa Barat yang menyandang predikat zona merah Covid-19.

“Zona merah tapi bioskop sudah mulai dibuka, ini harus ada evaluasi sebenarnya. Kembali bahwa naik turunnya penularan tergantung tingkat kedisiplinan warga,” ujarnya.

Zona merah sebenarnya akan bergantung pula dengan dua aspek, pertama kesadaran masyarakat ketika mereka menganggap tidak lagi berhati-hati dan abai prokes, pasti naik. Tapi yang terpenting adalah faktor pengawasan dan ini  tergantung pada keberadaan aparatur dalam tingkatan sosialisasi.

Anggota Dewan Komisi IV lainnya Daryanto, juga mengaku prihatin, atas predikat zona merah di wilayah Kota Bekasi. Dia berharap bisa menjadi perhatian bersama dalam memperhatikan protokol kesehatan.

Menurutnya, terjadinya peningkatan hingga menjadi zona merah bisa ditafsirkan akibat penurunan kesadaran masyarakat. Artinya, perlu ada pengetatan kontrol ke depannya.

Lihat juga...