Perda Prokes Bekasi Masih di Gubernur Jabar

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

BEKASI — Peraturan daerah (Perda) mengenai penerapan sanksi protokol kesehatan (Prokes) dalam Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat, masih molor, belum disahkan melalui paripurna.

Padahal sebelumnya Ketua DPRD Kota Bekasi menyatakan sudah masuk tahap finalisasi dan diproyeksikan Perda tentang ATHB segera disahkan melalui paripurna.

“Sejauh ini pembahasan Perda Covid-19 sudah di tahap permohonan fasilitasi Gubernur Jawa Barat. Tapi pembahasan di tingkat pansus 12 DPRD Kota Bekasi sudah selesai terkait Perda Penanganan Covid-19,” ungkap Chairoman J Putro Ketua DPRD Kota Bekasi, mengakui pengesahan molor dari target awal, Jumat (20/11/2020).

Pembahasan Perda Covid-19 ini dilakukan panitia khusus (Pansus) 12 DPRD Kota Bekasi, sambil berjalan tim melakukan penyusunan naskah akdemik. Karena kata Chairoman produk hukum mengharuskan ada naskah akademiknya.

Ia menegaskan bahwa sebelumnya berbagai elemen masyarakat, turut dilibatkan dalam pembahasan perda Covid-19, sehingga memerlukan waktu sesuai prosedur normal, jangan sampai nanti terjadi berbagai penolakan di masyarakat.

“Semua akhirnya setuju dengan kontennya, prosedur normalnya harus dipenuhi, de factonya darurat, tapi de jurenya nggak darurat,” jelasnya.

Perda Covid-19 diusulkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi ke DPRD untuk memudahkan kerja penanganan pademi. Berbagai peraturan baik dari segi penerapan protokol kesehatan diatur dalam perda AHTB itu, ditambah penyertaan sanksi bagi para pelanggar berupa denda dan hukuman pidana atau sosial.

Ketua Pansus Perda ATHB Covid-19, Haeri Parani, dikonfirmasi terpisah mengakui bahwa Semua proses rapat konsultasi dan lain semua sudah laksanakan tinggal menunggu persetujuan gubernur.

“Sudah satu Minggu ini di Gubernur Jabar, artinya Gubernur masih punya waktu satu Minggu lagi,” ujar Haeri Parani, kepada Cendana News.

Diakui awalnya memang terjadi perdebatan terkait sanksi di dalam Perda ATHB Covid-19 tersebut. Misalkan sanksi terkait sanksi pidana karena Perda adalah pelanggaran bukan tindak pidana.

Namun demikian setelah tim Pansus Konsultasi ke Kejaksaan diperbolehkan menerapkan sanksi pidana dengan acuan enam bulan penjara maksimal. Sanksi tersebut kewenangan dari pemerintah daerah dan DPRD.

“Sanksi enam bulan pidana, dan denda Rp50 juta bagi pelanggaran Protokol kesehatan setelah konsultasi ke Kejaksaan sebagai legalitas dari Perda,” jelasnya

Legalitas Perda ATHB Covid-19 Kota Bekasi kedua adalah mengacu pada UU kesehatan dan Inpres terkaitan dengan Covid-19. Denda dan sanksi pidana tersebut memiliki legalitas kuat dan bagian dari substansi.

Namun demikian jelasnya Perda tersebut mengutamakan edukasi agar masyarakat mentaati Prokes seperti menggunakan masker, menghindari kerumunan dan menjaga jarak.

“Pengesahan dalam bulan ini tinggal menunggu dari provinsi saja. Sudah final semua sudah tidak ada lagi,”tegasnya kembali.

Dikonfirmasi terkait naskah akademik Haeri, mengatakan dalam Perda ATHB Covid-19 tersebut tidak memerlukan naskah akademik. Semua daerah saat tengah menyusun Perda tersebut dan hampir rata rata tidak ada naskah akademik.

“Perda ini baru, hanya mengacu pada Inpres saja. Jadi tidak ada naskah akademiknya dari mana acuannya hanya mengacu pada Inpres saja,” tegasnya.

Lihat juga...