Perlunya Upaya Perlindungan Kesehatan Reproduksi Remaja

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Indonesia merupakan salah satu negara yang disebut akan menerima bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif yang melimpah pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang. Namun di saat bersamaan, bonus tersebut bisa berubah menjadi bencana demografi, apabila kualitas remaja tidak memiliki daya saing.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan, bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan dalam menjaga kualitas tumbuh kembang remaja Indonesia adalah Angka Kelahiran Menurut Umur atau Age Specific Fertility Rate (ASFR).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017, jumlah remaja (10-24 tahun) Indonesia saat ini mencapai 63,4 juta. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, sebanyak 7 persen remaja perempuan berusia 15-19 tahun tercatat sudah menjadi ibu, 5 persennya sudah pernah melahirkan, dan 2 persennya sedang hamil anak pertama.

“Ini harus menjadi perhatian serius. Tentu dari angka-angka ini muncul problem kelahiran tidak diinginkan, yang dapat mengakibatkan aborsi, kematian ibu dan anak, stunting, bayi lahir prematur, malnutrisi bagi ibu hamil dan janin. Semua ini harus kita sama-sama perhatikan,” ungkap Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dalam Webinar Kesehatan Reproduksi dan Kelahiran Usia Remaja, Jumat (6/11/2020).

Saat ini, Bappenas bahkan tengah meneliti kelahiran yang terjadi pada anak usia 10-14. Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), jumlah anak perempuan berusia 10-14 tahun mencapai 10,9 juta, dan diperkirakan ada 3.000 anak perempuan di usia itu yang telah melahirkan.

“Kajian ASFR 10-14 tahun ini akan mempertajam kebijakan dan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesehatan reproduksi remaja. Langkah ini menjadi bagian penting untuk mencapai tak hanya TPB/SDGs, tetapi juga Strategi Global PBB untuk Kesehatan Perempuan, Anak dan Remaja,” papar Suharso.

Sementara itu, di forum yang sama, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Subandi Sardjoko menegaskan, bahwa pemerintah akan melakukan Reformasi Sistem Kesehatan Nasional yang turut mencakup penekanan pada peningkatan layanan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Subandi Sardjoko saat menjadi pembicara utama pada acara Webinar bertajuk Kesehatan Reproduksi dan Kelahiran Usia Remaja, Jumat (6/11/2020). Foto: Amar Faizal Haidar

“Kita ingin menekan penurunan fertilitas remaja perempuan melalui akses universal terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang menjadi upaya untuk melindungi remaja dari risiko perkawinan anak, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, Infeksi Menular Seksual (IMS), HIV/AIDS dan kekerasan seksual,” tukas Subandi.

Kesehatan reproduksi remaja, sambung Subandi, juga menjadi poin penting dalam upaya Indonesia dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia. The Global Competitiveness Index 4.0 Framework bahkan menempatkan kesehatan sebagai salah satu kriteria strategis untuk meningkatkan daya saing suatu negara, di samping faktor infrastruktur, stabilitas makro ekonomi, tenaga kerja, hingga kapabilitas inovasi.

“Kita semua harus menempatkan isu kesehatan reproduksi remaja sebagai bagian penting penguatan daya saing Indonesia, khususnya dalam konteks bonus demografi. Dengan lapisan usia penduduk muda yang meningkat, perhatian terhadap di usia remaja harus didekati dari berbagai sisi, dari pendekatan pendidikan kesehatan, hingga pendekatan keagamaan,” papar Subandi.

Subandi menyatakan, bahwa sebagai tindak lanjut, diperlukan kerja sama dan komitmen dari kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, institusi penyedia layanan kesehatan, sektor swasta, maupun Organisasi Remaja dan Pemuda untuk melakukan sinkronisasi program dan berkolaborasi dalam menurunkan angka ASFR 10-14 tahun.

“Selain itu, diperlukan pula ketersediaan data dan informasi pendukung lain untuk menentukan lokasi sasaran dan intervensinya sehingga kualitas sistem registrasi vital perlu ditingkatkan agar dapat menghasilkan data kependudukan yang lebih akurat,” pungkas Subandi.

Lihat juga...