Petani di Bekasi Diminta Segera Urus Kartu Tani

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — Kasi Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bekasi, Jawa Barat, Eko Revmawati, meminta semua petani di wilayah setempat segera mengurus pembuatan Kartu Tani bagi yang belum memiliki dengan menyerahkan data diri ke Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

Hal tersebut, menanggapi keluhan kesulitan dalam mengakses pupuk subsidi. Karena diakuinya sejak Agustus lalu, akses pupuk subsidi hanya dapat dilaksanakan dengan memiliki Kartu Tani. Ia juga memastikan bahwa ketersediaan pupuk subsidi tercukupi.

“Bagi yang sudah memiliki Kartu Tani, dan lama tak digunakan coba hubungi PPL Kecamatan agar diaktifkan lagi. Dan bagi yang belum mendaftar segera urus ke PPL masing-masing, dengan menyerahkan data diri karena batas masih ada hingga 20 November ini terakhir,” kata Eko kepada Cendana News, Senin (9/11/2020).

Kasi Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bekasi, Eko Revmawati, Senin (9/11/2020). -Foto: M. Amin

Dikatakan bagi yang belum memiliki Kartu Tani, harus menyerahkan fotokopi KTP, dan data diri lainnya agar di masukan dalam e-RDKK (e-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Sehingga bisa didata dan dimasukkan untuk kebutuhan tahun 2021.

E-RDKK merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh sarana produksi pertanian kelompok tani dari Gapoktan atau lembaga lain (penyalur sarana produksi pertanian dan perbankan), termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi.

Dia juga menegaskan bahwa petani di wilayah Kecamatan Jatiasih, data yang memiliki kartu tani sudah seratus lebih. Namun dia mengaku lupa data pastinya. Menurutnya petani di wilayah Jatiasih seperti Jatimekar dan Pedurenan mayoritas petani sayur (hortikultura) sulit ketika diminta data.

“Sekarang saja, baru ribut, setelah ditetapkan beli untuk mengakses pupuk subsidi harus menggunakan kartu tani sejak Agustus lalu. Dulu mereka saat didata diminta KTP susah banget,”jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penyaluran pupuk subsidi ke setiap petani menyesuaikan dengan kebutuhan petani. Misalkan petani sayur, memiliki lahan satu hektare, maka pupuk akan menyesuaikan kebutuhannya. Oleh karena PPL akan melakukan pendataan dan melaporkan kebutuhan petani untuk dimasukkan ke dalam e-RDKK terkait kuota kebutuhannya.

Umpamanya petani sayuran maka rekomendasi dari Balitbang, dan itu tidak boleh melebihi rekomendasi pusat. Mereka pun imbuhnya boleh mengambil setiap bulan selama kuota yang ditetapkan masih mencukupi sesuai yang ada di dalam kartu tani.

Diketahui bersama jelasnya petani sayuran setiap bulan membutuhkan pupuk. Dan itu ketersediaan dipastikan menyesuaikan kebutuhan mereka, tidak ada satu petani misal hanya dijatah 50 kilogram dalam setahun. Tapi tegasnya, mengacu pada kebutuhan mereka sesuai pendataan yang dilakukan di lapangan.

“Kesimpulannya petani hubungi PPL siapa yang belum punya kartu tani, segera melapor mumpung masih ada waktu. yang sudah punya nanti PPL mengecek ke petani untuk di cek bersama di tempat yang ditunjuk, jika kartunya sudah tidak aktif maka akan diaktifkan lagi,” papar Bu Eko.

Bargo, Ketua Kelompok Tani Jatiluhur, terpisah mengaku sudah mulai mengumpulkan petani untuk dilakukan pendataan. Dia pun sudah berkoordinasi dengan PPL dan telah datang ke tempat toko pupuk yang ditunjuk.

“Kami sudah datang dengan membawa empat Kartu Tani. Memang sudah mati. Saya harap PPL bisa lebih aktif turun untuk melakukan sosialisasi di tengah petani di wilayah Jatiluhur yang mayoritas petani sayur,” tukas pengusaha pecel Suroboyo ini kepada Cendana News.

Lihat juga...