PGRI Jateng Dorong Pemda Bantu Sekolah Persiapkan Sarpras Prokes

Editor: Koko Triarko

Ketua PGRI Jateng, Dr. Muhdi, SH., M.Hum, saat dihubungi di Semarang, Kamis (26/11/2020). –Foto: Arixc Ardana

SEMARANG – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah mendorong pemerintah daerah, termasuk tingkat provinsi, hingga kabupaten kota, untuk membantu sekolah dalam mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung protokol kesehatan.

Hal tersebut diperlukan, mengingat sesuai Keputusan Mendikbud dan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri, pada semester genap tahun ajaran 2020/2021, seluruh sekolah diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka (PTM).

“Sekolah yang akan melaksanakan PTM harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan dan menerapkan protokol kesehatan. Syarat tersebut, misalnya, sarpras sanitasi, termasuk toilet bersih dan layak, fasilitas kesehatan. Kesiapan menerapkan wajib masker, sarana cuci tangan, hand sanitizer dan disinfektan, hingga menyediakan thermogun atau alat pengukur suhu tubuh,” papar Ketua PGRI Jateng, Dr. Muhdi, SH., M.Hum., saat dihubungi di Semarang, Kamis (26/11/2020).

Dipaparkan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Meskipun penggunaan dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) diperbolehkan, dalam menyiapkan syarat protokol kesehatan dalam PTM.

“Mungkin untuk sekolah negeri relatif tidak ada persoalan, namun bagaimana dengan sekolah swasta? Apalagi, jika selama ini sekolah tersebut bergantung pada BOS dalam menjalankan operasional sekolah. Jika dana tersebut digunakan untuk keperluan yang lain, bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhannya? Ini yang harus menjadi perhatian,” terangnya.

Meski demikian, pihaknya memang mendorong agar penerapan PTM tersebut bisa fleksibel. Muhdi mencontohkan, ketika sebuah daerah berstatus zona merah Covid-19, bukan berarti semua wilayah dalam satu kabupaten atau kota tersebut seluruhnya menunjukkan angka tinggi Covid-19.

“Hal ini sudah kita sampaikan pada awal-awal pelaksanaan belajar dari rumah. Kenapa demikian, karena harus kita akui, belum semua pembelajarn bisa dilakukan secara online karena keterbatasan yang ada, bisa jaringan internet, kemampuan orang tua membelikan data internet, hingga sarpras telepon genggam,” lanjutnya.

Pihaknya berharap, PTM bisa dilakukan, namun tetap dengan memenuhi syarat yang ditentukan, termasuk dalam penerapan protokol kesehatan.

“Termasuk juga dalam mempersiapkan cara metodologi dalam PTM, agar pembelajaran yang disampaikan bisa diterima siswa, namun di satu sisi juga tidak melupakan prokes,” tandasnya.

Terpisah, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, menuturkan saat ini pihaknya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) masih mencari solusi dan metodologi untuk sistem pembelajaran di masa pandemi ini. Hingga saat ini, masih ada beberapa kendala terkait pembelajaran, meskipun ada sekolah yang sudah mulai uji coba pembelajaran tatap muka.

“Jateng termasuk wilayah yang sudah menerapkan uji coba PTM. Saat ini sudah ada 34 sekolah yang ujicoba, terdiri atas 16 SMA dan 18 SMK yang tersebar di sejumlah wilayah di Jateng,” terangnya.

Sejauh ini, diakuinya dalam pelaksanaan PTM di masa pandemi tidak mudah. Termasuk ketika ada siswa yang tidak diizinkan orang tua dalam pelaksanaan PTM, dan tetap melakukan belajar dari rumah (BDR).

“PTM ini sifatnya sukarela, tidak ada paksaan. Mereka yang tidak ikut PTM ini juga memiliki hak yang sama. Maka harus bisa diatur, bagaimana penjadwalan pembelajaran, cara penyampaiannya, ini juga harus dipikirkan,” pungkasnya.

Lihat juga...