Polisi Thailand Siagakan Ribuan Personel Amankan Demonstrasi

BANGKOK – Polisi Thailand akan mensiagakan hampir 6.000 petugas pada Rabu, untuk mengamankan demonstrasi di kantor yang mengelola kekayaan kerajaan, oleh para pemrotes yang mendesak Raja Maha Vajiralongkorn melepaskan kendali pribadi atas aset-aset.

Polisi mengatakan pada Selasa, bahwa pemrotes tak akan diizinkan berada dalam jarak 150 meter dari Biro Properti Kerajaan, di mana para pendukung kerajaan mengatakan berencana untuk berkumpul, dan membela monarki yang tengah menghadapi tantangan terbesar dalam beberapa dekade terakhir.

Piya Tavichai, wakil kepala polisi Bangkok, mengatakan kedua kelompok itu akan dipisahkan.

“Tergantung bagaimana para pemrotes bersikap, kami akan mengambil langkah yang sesuai,” katanya dalam sebuah konferensi pers.

Lebih dari 50 orang terluka pekan lalu, saat polisi menggunakan tembakan air (water cannon) dan gas air mata terhadap ribuan pemrotes di parlemen dalam hari yang paling dipenuhi kekerasan dalam empat bulan jalannya demonstrasi.

Para pemrotes mendesak penurunan mantan pemimpin junta militer, yang sekarang menjadi Perdana Menteri, Prayuth Chan-ocha, dan meminta konstitusi baru, namun juga mendobrak tabu dengan meminta reformasi guna membatasi kekuasaan raja.

Di antara sejumlah permintaan para demonstran, adalah pembatalan perubahan yang telah memberikan raja kendali pribadi atas kekayaan kerajaan senilai puluhan miliar dolar.

Grup protes FreeYouth mengatakan dalam cuitan di Twitter, bahwa mereka akan berdemo pada Rabu untuk “merebut kembali properti yang seharusnya menjadi milik masyarakat”.

Istana Kerajaan belum memberikan komentar sejak protes dimulai, meski raja telah mengatakan para pemrotes dicintai “dengan sama rata” ketika dimintai komentar terkait demonstrasi.

Prayuth telah menolak permintaan pemrotes untuk mengundurkan diri, dan mengatakan pada pekan lalu bahwa semua hukum akan digunakan terhadap para pemrotes yang melanggarnya. Pernyataan itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis terkait penggunaan hukum penghinaan terhadap kerajaan, yang belum pernah digunakan sejak 2018. (Ant)

Lihat juga...