Quo Vadis

OLEH LUDIRO PRAJOKO

SETELAH berulang kali diprotes melalui aksi demo (buruh, mahasiswa, masyarakat luas), pernyataan resmi kalangan akademisi, organisasi kemasyarakatan, Presiden tetap meneken Omnibus Law. Naskah UU itu memuat kesalahan. Menurut sejumlah pihak: serius, fatal (salah satunya: skandal pasal 5). Tapi, Menko Polhukam, profesor hukum tata negara, dengan renyah membantah: salah ketik, katanya. Menko yang cerdas memang selalu bisa menyelesaikan persoalan rumit, pelik, menjadi sederhana. Tampaknya, beliau sudah tak berurusan dengan makna, hakikat, kaidah hukum.

Pemerintah berkelahi dengan rakyatnya. Jerat-tangkap-borgol, menjadi jurus andalan. Tentu, Pemerintah menang. Pemerintah terbukti punya pikiran dan kehendak sendiri, tak harus bersanding lurus dengan pikiran dan kehendak rakyat. Jangan-jangan, ilmu negara-politik mengandung kebohongan.

Lingkungan sosial kaya humus, menyebar-suburkan benih kebencian. Tidak hanya lintas kelompok, juga di dalam kelompok. Seorang lelaki menyinyiri Gubernur DKI dengan memanfaatkan peristiwa kepulangan HRS yang disambut gegap gempita.

Ia menulis propaganda dunia bawah tentang pribumi yang disinggung dalam pidato Sang Gubernur. Sepanjang tulisan itu, Arab dipukuli dengan pentungan kayu yang dipaksa menjadi logika. Aneh, bila si penulis tak paham sejarah. Namun, segera jelas, tulisan itu memang dibaktikan untuk membakar sentimen ras.  Jagad perbincangan tak hirau, agama dan umat, khususnya Islam, dijadikan isu kuat, bertahan lama, bulan-bulanan.

Terbayang selapis generasi: mereka yang sudah akil balig pada dekade terakhir Orde Baru.  Bila harus merefleksi secara jernih, tentu mereka sekarang dapat memahami represi-keotoriteran Pak Harto terkait isu SARA. Memang terlambat, tapi penting untuk mengakui: biaya yang ditanggung generasi itu akibat represi negara otoritarian birokratik Soeharto lebih kecil dari biaya yang harus dikeluarkan sebagai akibat ke-liar-an SARA. Demokrasi: meliarkan isu SARA menggunakan sarana represi, pasti hanya ada dalam karya tulis liga orang-orang dungu.

Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 merisaukan (?). BPS menyajikan data, pada kuartal I hanya melaju 2, 97% year on year, tahun sebelumnya, pada kuartal yang sama, 5,07%. Meyakinkan disebut merosot, akibat menurunnya ekspor, khususnya ke Amerika dan China. Penyebabnya: Covid-19.

Kuartal II ekonomi tumbuh minus 5,32%. Lebih tinggi dari perkiraan Pemerintah: minus 4,3%. Secara quartal to quartal meyakinkan disebut meroset : roket yang melesat ke bawah. Biang keladinya tetap Covid-19, kali ini dengan memainkan kartu efek domino, plus menurunnya harga komoditas migas dan hasil tambang di pasar internasional. Indonesia diambang resesi, kata para ekonom waktu itu.

Kuartal III tumbuh minus 3,4%. Membaik dibanding kuartal lalu. Cukup memadai sebagai alasan untuk bersikap optimis menyambut kuartal akhir tahun ini. Kuartal perjuangan berat, minimum menuju 0 (nol). Angka misterius dalam ekonomati: ekonomi dan metematika. Titik jeda perekonomian Indonesia yang kelelahan. Agar Pemerintah bisa istirahat.

Pertumbuhan negatif berarti menyusut-mengerut: investasi, neraca perdagangan, konsumsi, …. Rupiah dalam godaan besar untuk terdepresiasi. Dampak yang umum terjadi: PHK, pasar sepi, utang antarteman-tetangga naik. Indonesia, kata para ekonom, resmi memasuki situasi resesi.

Hendaknya jangan cepat percaya. Tunggu sampai situasi mendekati kuartal III tahun 1997. Kejatuhan Orba waktu itu, diakselerasi oleh aksi penjarahan. Basisnya memang memadai waktu itu: krisis moneter, kejengkelan, dan para bandit yang siap bergerak di akar rumput.

Baca Juga

Kabar baik lainnya: utang luar negeri (ULN) pada kuartal III menurun. BI menyajikan data: pertumbuhan ULN pada akhir kuartal III 3,8%. Kuartal sebelumnya 5,1% ( year on year) . Total ULN US$ 408,5 miliar. Terbesar dari Singapura, AS, Jepang, dan China. Disusul sejumlah negara dari segenap penjuru dunia. Australia, tempo hari memutuskan memberikan utang, tak lebih dari US$ 1 miliar. Berapa rupiah? Tergantung dipatok berapa Rp nilai US$. Supaya tak terlalu ribet, dan mudah dicerna awam: 5.700-an triliun. Hampir berimbang ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan ULN swasta termasuk BUMN.

Rakyat diminta tidak usah terlalu khawatir, karena struktur ULN sehat wal afiat. Pemerintah terus menguatkan koordinasi dalam memantau perkembangannya, juga tak lengah menerapkan prinsip kehati-hatian. Peran ULN akan terus digenjot ke titik optimum guna menopang pembiayaan pembangunan, memulihkan ekonomi, dengan tetap meminimalkan risiko terhadap stabilitas perekonomian.

Indonesia, tampaknya, mau tidak mau, harus berutang. Jalan lain tak pasti. Utang menjanjikan keajaiban solusi. Mungkin karena itu, Menteri Keuangan diplesetkan menjadi Menteri Keutangan. Di warung kopi, banyak hal lucu meluncur begitu saja.

Adakah hubungan utang dengan psikologis bangsa, kewibawaan Pemerintah, posisi tawar Negara? Apakah debt trap sudah menjadi terma kuno, tak berlaku? Kita tidak tahu, karena hal-hal itu jarang dibicarakan Pemerintah.

Quo vadis, hendak ke mana Indonesia kita? Dan, ke mana perginya: kedaulatan, kemandirian? Juga, ke mana gerangan: keadilan, kemakmuran?

Memahami aneka persoalan di atas, tentu tak mudah. Namun setidaknya, ada kasus baru yang dapat memudahkan: hutan yang menyala di Papua. Paling tidak, di atas kertas, ada beberapa kemungkinan opsi penalaran untuk memahaminya.

Pertama, sebagai gejala alamiah, karenanya normal, hutan memang harus  membakar diri untuk meremajakan dirinya sendiri. Kedua, unintended , sebagai sesuatu yang tidak dimaksudkan demikian, efek samping, diluar kemampuan menduga, tiba-tiba menyala. Ketiga, mismanajemen, ada yang tak beres dalam pengelolaan hutan.  Keempat, force majore, murni bencana, diluar kontrol manusia, boleh jadi lantaran meteor yang jatuh, lalu terbakar.  Kelima, langkah strategis, alam senantiasa membangun keseimbangan dan, hutan punya siasat dan caranya sendiri. Keenam, by design, setiap yang dirancang, tentu tidak asal jadi, ada hitung-hitungan yang rumit, detail, komprehensif: ekonomi, hukum, sosial, ….

Membakar: cara mudah, cepat dan efektif.  Karena api tak bisa ditangkap, lalu diborgol. Api juga tak biasa bernegosiasi dengan penduduk setempat, tak mengenal adat.   Apalagi hutan itu dibeli seharga Rp.10/M2 – Rp.100.000/Ha.

Bila hutan itu Indonesia., opsi mana yang tepat untuk menjelaskan keadaannya dan hendak ke mana? Tentu tergantung: data yang tersedia di meja kerja Anda dan, perlu atau tidak Anda menjalani perawatan mental, seperti saran Erdogan kepada Macron. ***

Ludiro Prajoko, Aktivis

Lihat juga...