Ratusan Guru Keagamaan Budha dan Konghucu Terima Bantuan Subsidi Gaji

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Budha mencatat, Sebanyak 832 guru dan tenaga kependidikan (GTK) Budha Non PNS akan mendapat bantuan subsidi gaji (BSG).

“Ada 832 guru yang akan mendapat BSG. Mereka adalah guru pendidikan agama Buddha non PNS dan guru Nava Dhammasekha,” terang Dirjen Bimas Budha, Caliadi dalam keterangan tertulisnya, (19/11/2020) di Jakarta.

Masing-masing penerima akan mendapat BSG sebesar Rp600ribu perbulan selama tiga bulan. Saat ini, kata Caliadi, pihaknya sudah menyiapkan petunjuk teknis pencairan yang akan segera disahkan.

“Total anggarannya sebesar Rp1,497 miliar. Kami usahakan untuk bisa segera dicairkan. Semoga ini dapat menjadi kado bagi mereka di Hari Guru Nasional, 25 November mendatang,” tuturnya.

Adapun rincian para guru penerima BSG tersebar di 29 provinsi, yakni Aceh (4), Bali (31), Banten (87), Bengkulu (1), DI Yogyakarta (5), DKI Jakarta (107), Gorontalo (1), Jambi (18), Jawa Barat (53), Jawa Tengah (83), Jawa Timur (37), Kalimantan Barat (61), Kalimantan Selatan (14), Kalimantan Tengah (1), Kalimantan Timur (10), Kalimantan Utara (3), Kepulauan Bangka Belitung (18), Kepulauan Riau (73), Lampung (13), NTB (35), Papua (1), Papua Barat (1), Riau (66), Sulawesi Selatan (9), Sulawesi Tengah (9), Sulawesi Utara (1), Sumatera Barat (2), Sumatera Selatan (20), dan Sumatera Utara (68).

BSG juga akan diterima oleh 141 guru Non PNS yang mengajar Pendidikan Agama Khonghucu. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan (Pusbimdik) Khonghucu, Wawan Djunaedi.

“Mereka yang akan menerima ini adalah guru yang mengajar Pendidikan Agama Khonghucu di Sekolah Umum dan mengajar agama Khonghucu di Sekolah Minggu,” kata Wawan.

Wawan menambahkan, Pusbimdik mendapat anggaran sebesar Rp253,8 juta. Adapun para penerimanya tersebar di 14 provinsi, yakni Bali (7), DKI Jakarta (13), Jambi (2), Jawa Barat (30), Jawa Tengah (12), Jawa Timur (9), Kalimantan Barat (23), Kalimantan Timur (5), Kepulauan Bangka Belitung (21) dan Maluku Utara (2).

“Lalu ada juga di Nusa Tenggara Barat (1), Riau (10), Sulawesi Selatan (2) dan Sulawesi Utara (4),” pungkas Wawan.

Lihat juga...