Ribuan Pelanggar Terjaring Razia AKB di Sumbar

Razia gabungan antara tim operasi gabungan AKB Provinsi Sumbar bersama tim operasi gabungan AKB Kabupaten Solok yang digelar di depan masjid Islamic Center, Koto Baru – Foto Ant

SOLOK – Tim gabungan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), telah menindak 9.000 pelanggar Peraturan Daerah (Perda) No.6/2020, tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

“Berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Pelanggar Perda (Sipelada) Sumbar, telah tercatat sebanyak 9.000 pelanggar. Namun untuk pelaku usaha, tercatat sebanyak 400 pelaku usaha,” kata Kepala Seksi Penegak Perda, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumbar, Robby Mulia, di Solok, Senin (9/11/2020).

Aplikasi Sipelada, bertujuan untuk mempermudah upaya penegakkan Perda AKB di Sumbar. Aplikasi tersebut berlaku di seluruh wilayah Sumbar. “Sehingga melalui aplikasi Sipelada setiap pelanggar akan diketahui identitas, serta berapa kali melakukan pelanggaran. Namun berdasarkan aplikasi tersebut rata-rata para pelanggar melakukan pelanggaran sebanyak satu kali,” ujarnya, disela-sela pelaksanaan razia gabungan, tim operasi gabungan AKB Provinsi Sumbar bersama tim operasi gabungan AKB Kabupaten Solok, di depan masjid Islamic Center, Koto Baru.

Sampai saat ini, disebutnya, sanksi yang diberikan terhadap pelanggar masih berupa teguran dan sanksi sosial. Para pelanggar diminta membersihkan fasilitas umum. Namun, jika sang pelanggar tidak mau melakukannya, maka dikenakan sanksi denda administrasi sebesar Rp100 ribu.

“Kemudian terhadap pelaku usaha kami masih memberikan sanksi berupa teguran tertulis. Setelah diberikan teguran mereka sudah menerapkan protokol COVID-19. Sejauh ini kami belum memberikan sanksi pidana terhadap pelanggar, masih berupa sanksi sosial dan denda administrasi,” jelasnya.

Sejak diterapkannya Perda No.6/2020, tentang AKB, operasi gabungan rutin dilakukan di setiap kabupaten dan kota di Sumatera Barat. “Sampai saat ini kami telah melakukan operasi gabungan di 17 kabupaten dan kota di Sumbar. Hari ini pertama kali dilakukan di Kabupaten Solok, kemudian selanjutnya Kabupaten Agam dan Mentawai,” jelasnya.

Setiap kabupaten dan kota di Sumbar masing-masing akan mendapatkan kuota dua kali operasi gabungan. “Hari ini di Kabupaten Solok termasuk yang pertama kali,” tambahnya.

Selama pelaksanaan operasi gabungan, beberapa pelanggar mengaku tidak memakai masker karena lupa. Kemudian ada juga di antara mereka yang beralasan, memakai masker malah mengganggu pernapasan. Kendati demikian, jajaran pemerintah daerah tetap memberikan sanksi sosial terhadap pelanggar berupa kerja bakti, dengan menggunakan rompi yang bertuliskan saya pelanggar protokol kesehatan COVID-19.

Dengan kondisi tersebut, masyarakat tetap diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Yaitu tetap memakai masker saat berinteraksi di luar rumah, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap menjaga imunitas tubuh. “Hal itu bertujuan untuk membentengi diri agar terhindar dari penularan COVID-19,” ujar dia. (Ant)

Lihat juga...