Soal Perubahan Konstitusi Negara, Aljazair Gelar Referendum

ALJIR — Aljazair, Minggu, menggelar referendum soal perubahan konstitusi negara sebagaimana diusulkan oleh Presiden Abdelmadjid Tebboune dan militer setelah adanya aksi massa besar-besaran tahun lalu.

Bagi sebagian pihak, referendum menjadi ujian untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh Presiden Tebboune dan Hirak, kelompok oposisi tanpa pemimpin.

Hirak, gerakan yang setiap pekan tahun lalu mengerahkan ribuan orang untuk turun ke jalan menuntut perubahan radikal di pemerintahan, menolak referendum tersebut.

Tebboune telah berupaya meningkatkan jumlah pemilih demi mendapatkan dukungan untuk strateginya memindahkan fokus dari aksi demonstrasi.

Namun, Tebboune sejak minggu lalu sampai saat ini masih dirawat di Jerman setelah sejumlah penasihatnya terkonfirmasi positif COVID-19.

Lewat pernyataan tertulis yang disiarkan Sabtu malam (31/10) terkait peringatan kemerdekaan Aljazair dari Prancis, ia mendorong rakyatnya untuk ikut referendum. Isi surat itu dibacakan oleh seorang ajudan atas nama Tebboune.

Walaupun demikian, tidak banyak warga yang terlihat mengantre depan tempat pemungutan suara pada Minggu pagi. Proses pemungutan suara di Aljazair digelar dengan menerapkan protokol kesehatan ketat demi mencegah penularan COVID-19.

“Tidak ada artinya memberi suara. Konstitusi ini tidak akan mengubah apa-apa,” kata Hassan Rabia, seorang supir bus berusia 30 tahun, yang ditemui bersama dua temannya di sebuah kafe di ibu kota negara, Aljir.

Sementara itu di bangunan sekolah Ali Chekir, Ouled Fayet, Aljir barat, sekitar 10 orang mengantre untuk memberi suaranya. “Mari berdoa untuk yang terbaik dan semoga Tebboune lekas sembuh,” kata Ahmed Slimane, 60.

Koran el Watan menerbitkan gambar kartun seorang pria berdiri di depan tempat pemungutan suara dan berkeringat.

Gambar itu memperlihatkan pria tersebut melihat ke surat suara bertanda “ya” dan “tidak” dalam Bahasa Jerman, bukan bahasa Arab atau Prancis, yang jadi bahasa nasional Aljazair. Kartun itu merujuk pada sosok Tebboune, yang saat ini masih menjalani perawatan di Jerman.

Tebboune berusaha memenuhi sebagian permintaan massa aksi yang menuntut perubahan. Massa pada tahun lalu telah memaksa Abdelaziz Bouteflika mundur dari jabatannya sebagai presiden setelah berkuasa selama 20 tahun.

Namun, masih ada permintaan lain yang belum seluruhnya dipenuhi pemerintah, di antaranya mencopot seluruh elit yang telah berkuasa sejak Aljazair merdeka pada 1963, memisahkan militer dari politik, dan memberantas korupsi.

Banyak orang dekat Bouteflika, pejabat tinggi seperti eks kepala badan intelijen, dan sejumlah konglomerat, dipenjara karena kasus korupsi.

Konstitusi baru yang diusulkan Tebboune memuat sejumlah perubahan, di antaranya pembatasan masa jabatan presiden, anggota parlemen, serta pejabat kehakiman.

Walaupun demikian, militer masih jadi lembaga paling berkuasa di dunia politik Aljazair meski tidak banyak peran yang diambil militer setelah Tebboune terpilih sebagai presiden.

Konstitusi baru itu, jika disahkan, akan memberi izin dan kewenangan bagi Aljazair untuk mengintervensi situasi di luar perbatasan dengan syarat tertentu. Pasalnya, sejumlah pemimpin di militer mengkhawatirkan ancaman keamanan yang mungkin datang dari konflik di Libya dan Mali. [Ant]

Lihat juga...