Tekan Emisi, Pemerintah Optimis Mampu jadi Produsen EBT

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian optimis, dengan seluruh potensi sumber daya alam nasional yang melimpah, Indonesia mampu menjadi produsen Energi Baru Terbarukan (EBT), dan siap memenuhi kebutuhan EBT skala nasional dan global.

“Saat ini kita terus mengembangkan EBT, baik yang berasal dari kelapa sawit maupun komoditas lainnya. Selain dapat mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) berbasis fosil, keberadaan EBT juga akan meningkatkan daya saing petani,” ujar Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Kick Off Meeting Rencana Kerja Pemenuhan Kebutuhan Pasar Bioenergi Jepang, Rabu (11/11/2020) di Jakarta.

Mengawali optimisme besar tersebut, pemerintah telah menjalin Kerjasama dengan Indonesia-Japan Business Network (IJB-Net) untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja pemenuhan kebutuhan pasar bioenergi di Indonesia dan Jepang.

“Kebutuhan bioenergi Indonesia, Jepang, dan dunia secara umum terus meningkat. Sebagai informasi, penggunaan EBT Indonesia saat ini mencapai 9,5 persen, sedangkan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 23 persen dan tahun 2050 sebesar 31 persen,” tukas Airlangga.

Sementara itu, kata Airlangga, Jepang juga telah menargetkan pemakaian EBT sebesar 22-24 persen dari seluruh kebutuhan energinya, hingga tahun 2030.

“Negara ini pun akan melakukan penggantian 100 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara dengan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm), jadi peluang kita sangat besar,” tukas Airlangga.

“Nantinya akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan baik internal Indonesia maupun bersama dengan pihak Jepang untuk mengerucutkan persiapan sampai dengan peletakan batu pertama pembangunan pabrik pengolahan yang ditargetkan bisa dimulai tahun depan,” sambung Airlangga.

Sementara itu, Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud menambahkan, bahwa pemerintah Indonesia saat ini tengah meningkatkan hubungan dengan Pemerintah Jepang untuk mewujudkan kerja sama yang telah dirintis melalui Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan lainnya.

“Pemerintah akan terus berusaha menjaga kualitas dan kuantitas produk biomassa kita agar dapat memenuhi standar yang dibutuhkan pasar Jepang. Untuk itu, komunikasi yang baik dan promosi antara Indonesia dan Jepang perlu terus dibangun,” Musdhalifah.

Musdhalifah mengungkapkan, bahwa di masa mendatang, dunia dihadapkan pada persoalan krisis energi. Untuk itulah, pengembangkan riset EBT untuk mengurangi ketergantungan energi fosil menjadi suatu keharusan.

“Kebutuhan biofuel (bahan bakar nabati) untuk pesawat, mobil, dan lainnya ke depan ini akan meningkat. Indonesia bertekad menaikkan persentase pemakaian biodiesel dari B20 menjadi B30 dan terus ditingkatkan lagi,” papar Musdhalifah.

Di sisi lain, Musdhalifah menegaskan, bahwa The International Civil Aviation Organization (ICAO) telah menetapkan target pengurangan emisi CO2 di tahun 2050 sebesar 50 persen dari target tahun 2005. Langkah tersebut diikuti dengan pembuatan rencana kerja di The International Air Transport Association (IATA) yang mengharuskan semua perusahaan penerbangan anggotanya untuk mulai menggunakan bio avtur (bahan bakar nabati untuk pesawat) dengan persentase yang terus ditingkatkan.

“Pada awal tahun 2020 Presiden Joko Widodo juga telah mencanangkan untuk menghentikan ekspor kopra dan diolah menjadi bioavtur. Hal ini dikarenakan melimpahnya bahan baku di Indonesia dan pengembangan teknologi terkait sudah mulai menunjukkan hasil,” pungkas Musdhalifah.

Lihat juga...