Tiga Camat di Jember Melanggar Netralitas Pilkada 2020

Ilustrasi - Pilkada serentak lanjutan 2020 – foto Ant

JEMBER – Pelaksana tugas Bupati Jember, Abdul Muqit Arief, memberi sanksi tegas kepada tiga orang camat, yang terbukti melanggar netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah (pilkada). Sanksi yang diberikan sesuai dengan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Saya pasti tindaklanjuti teguran dari Kemendagri terkait sanksi terhadap oknum ASN yang melanggar aturan netralitas dalam pilkada,” katanya di Jember, Rabu (4/11/2020).

Menurutnya, tiga camat yang direkomendasikan mendapat sanksi dari KASN adalah, Camat Tanggul M. Ghozali, Camat Pakusari Fauzi, dan Camat Sumberjambe Rusdiyanto. “Saya akan secepatnya bertindak karena sudah ada atensi khusus dari KASN kepada kami, agar segera ditindaklanjuti,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu Jember, Thob

Plt Bupati Jember, Abdul Muqit Arief – Foto Ant

rony Pusaka mengatakan, pihaknya menerima tembusan surat elektronik dari KASN pada 23 Oktober 2020. Surat tersebut menyebut, ada ketiga ASN yang direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi disiplin sedang.

“Kami mengingatkan kepada Plt Bupati Jember, apakah rekomendasi itu sudah ditindaklanjuti atau belum. Kalau belum, segera ditindaklanjuti karena ada batas waktu 14 hari sejak surat diterima oleh pejabat pembina kepegawaian,” katanya.

Ia menjelaskan, Bawaslu Jember akan melaporkan hal itu kepada Bawaslu Jawa Timur dan Bawaslu RI, apabila Plt Bupati Jember tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN. Sehingga sesuai aturan, KASN akan berkirim surat ke presiden.

Sebelumnya, teguran dari Kemendagri disampaikan kepada para kepala daerah, melalui surat yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tumpak Haposan Simanjuntak, atas nama Mendagri Muhammad Tito Karnavian. Surat yang beredar bertanggal 27 Oktober 2020.

Hingga 26 Oktober 2020, terdapat 131 rekomendasi KASN, pada 67 pemerintah daerah, yang belum ditindaklanjuti oleh kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Berdasarkan hal itu, telah dilakukan pemblokiran terhadap data administrasi kepegawaian ASN, meliputi 10 Pemprov yang belum menindaklanjuti 16 rekomendasi, 48 Pemkab yang belum menindaklanjuti 104 rekomendasi, dan sembilan Pemkot yang belum menindaklanjuti 11 rekomendasi. Kepala daerah di Jawa Timur yang mendapat teguran Mendagri yakni Gubernur Jatim, Bupati Jember, Bupati Sidoarjo, Bupati Mojokerto, dan Wali Kota Surabaya. (Ant)

Lihat juga...