UMKM di NTT Didorong Daftarkan Merek Hasil Karya

KUPANG — Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan Bank NTT dan Asosiasi Kelompok Usaha Unitas (Akunitas) Manggarai Barat (Mabar) menggelar Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (Haki) sekaligus memfasilitasi pendaftaran merek bagi debitur UMKM sekaligus mengajak mereka untuk mendaftarkan HAKI itu.

“Fungsi kami melaksanakan sosialisasi terkait kekayaan intelektual.Kekayaan intelektual itu sendiri terbagi menjadi dua yakni; komunal dan personal. Kami minta harapkan sejumlah motif tenun kita didaftarkan dalam HAKI sehingga tidak ada penjiplakan motif tenun kita,”kata Kasubid Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum-HAM NTT, Dientje E.Bule Logo, kepada wartawan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Selasa (3/11/2020).

Menurut dia, penjiplakan motif tenun sering terjadi karena hampir sebagian orang tidak mengetahui haknya, padahal pencipta melakukan fungsi sebagai penghasil produk dan memiliki nilai kekayaan intelektual, sementara nilai kekayaan intelektual itu sendiri adalah tambahan nilai ekonomi bagi produk yang dikeluarkan.

Ia mencontohkan kasus penjiplakan motif tenun asal NTT yang dilakukan oleh beberapa orang di Pulau Jawa beberapa waktu lalu, dan menyatakan bahwa itu ada produk lokal di daerah tersebut, pada sebaliknya.

“Semua orang ribut dan mempersalahkan Kemenkum-HAM padahal kami sudah melakukan sosialisasi melalui tahapan perumusan kebijakan sesuai tugas pokok kami dari Kemenhumkam. Dan dalam kebijakan tersebut semua aturan secara internasional yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan, kami sudah ratifikasi dan dibentuk dalam bentuk undang-undang seperti Cipta merek paten, desain industri,'”tambahnya.

Sampai dengan saat ini baru dua kabupaten saja yang sudah memiliki HAKI khusus untuk tenun ikar yakni di kabupaten Sikka dan kabupaten Alor, sementara delapan kabupaten lainnya masih menunggu verifikasi.

Sementara itu Kepala Divisi Mikro Kecil dan Konsumer PT.Bank NTT, Johanis Tadoe menjelaskan, tujuan sosialisasi ini digelar agar pelaku UMKM di Mabar dan NTT memiliki merek produk yang legal. Ia memberi contoh pada salah satu pelaku usaha kripik ubi di ende. Karena tidak terdaftar maka merek itu dibajak oleh orang dari luar daerah.

“Untuk di NTT baru pertama kali diadakan kegiatan ini di Labuan Bajo. Pada hari ini kita sosialisasi sekalian pengajuan pendaftaran merek ke Kemenkum-HAM, kebetulan kelompok UMKM akunitas Manggarai Barat yang hadir saat ini, sudah jalin kerja sama dengan Bank NTT,mereka salah satu debitur kami,”kata Jhon Tadoe.

Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya lanjut Jhon, hampir semua pemilik produk Usaha Kecil dan Menengah di NTT belum memiliki merek yang sudah terdaftar pada Kemenkum-HAM. Karena itu, untuk mengantisipasi kejadian serupa seperti di Jawa dan Ende, perlu kita lakukan kegiatan ini di Labuan Bajo.

“Kita patenkan memang legalitas merek-nya. Harapannya ini sebagai pintu masuk, untuk UMKM lainnya agar terdaftar dan legalitas mereka jadi jelas”, ujar Mantan Kacapem Bank NTT Manggarai Timur itu.

Sementara itu Ketua Asosiasi Kelompok Usaha Unitas (Akunitas) Mabar Maria Srikandi Mayangsari Latubatara menilai bahwa dengan dengan ditetapkannya Labuan Bajo sebagai pusat pariwisata super premium maka diperlukan legalitas atau brand produk-produk UMKM di NTT khususnya di Labuan Bajo.

“Kami dari asosiasi akunitas berterima kasih atas program-program kemitraan dengan bank NTT dan Kemenkum-HAM, ke depan, masih banyak program-program yang masih harus kita jalankan selain akses perizinan ini,” ujarnya

“Apalagi dengan ditetapkan Labuan Bajo sebagai pusat pariwisata super premium otomatis semua produk-produk yang dihasilkan UMKM harus punya legalitas brand agar mampu bersaing di pasar bebas atau e-commerce,” ujarnya lagi. (Ant)

Lihat juga...