Wagub Jabar Dorong Pemekaran Wilayah 

Editor: Koko Triarko

CIREBON – Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan pemekaran wilayah di Jabar menjadi penting guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, serta menunjang pemerataan anggaran ke daerah. 

“Makin dekat masyarakat dilayani oleh pemerintah, makin bagus dan makin prima,” kata Kang Uu di Kota Cirebon, Rabu (18/11/2020).

Jabar saat ini memiliki 27 kabupaten/kota meliputi 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa.

Menurut Kang Uu, dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa dan luas wilayah 35.377,76 km², Jabar idealnya memiliki 40 kabupaten/ kota.

Dengan begitu, anggaran dari pemerintah pusat untuk Jabar meningkat. Sebab, saat ini provinsi yang berpenduduk lebih rendah dari Jabar mendapatkan anggaran lebih besar.

“Karena bantuan dari pemerintah pusat bukan berdasarkan jumlah penduduk, tapi jumlah pemerintahan, jumlah desa,” ucapnya.

Kang Uu mengatakan, pemekaran yang pernah dilakukan Jabar pun dinilai berhasil, seperti Pangandaran dan Tasikmalaya. Dengan pemekaran, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah berjalan lebih optimal.

Kang Uu pun menyatakan, pemekaran wilayah harus disertai dengan kajian yang komprehensi. Mulai dari sektor ekonomi sampai batas geografi.

“Ini harus dipersiapkan tentang batas, batasnya di mana. Kemudian juga pusat pemerintahan hasil penilaian akademis di mana,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam masa kampanye Pilkada Serentak 2020 di Jabar harus diperketat.

Para calon kepala daerah diharapkan menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun, dengan ketat saat berkampanye.

“Pemantauan kampanye calon kepala daerah harus dilakukan. Apakah mereka menerapkan social distancing atau tidak. Memakai masker atau tidak,” kata Kang Uu.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota, kata Kang Uu, mesti terlibat dalam pengawasan kampanye calon kepala daerah. Jika itu dilakukan, lonjakan kasus akibat Pilkada Serentak 2020 bisa diantisipasi. Pejabat Sementara (Pjs) bupati/wali kota di daerah yang menggelar Pilkada 2020 untuk memperketat pengawasan dan pemantauan kampanye.

“Satgas termasuk di dalamnya Pjs, harus meningkatkan pemantauan dan penguatan terhadap masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam suasana Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB),” ucapnya.

Sebanyak delapan kota dan kabupaten di Jabar menggelar Pilkada Serentak 2020. Ke delapan daerah tersebut, yakni Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran dan Kota Depok.

Kang Uu juga menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam mengendalikan sebaran Covid-19. Ia pun menyarankan agar dilakukan pengetesan Covid-19 saat kampanye.

Money politic harus diawasi. Urusan SARA pun harus diawasi. Tapi, jangan sampai lupa untuk mengawasi protokol kesehatan,” katanya.

Lihat juga...