Warga Penerima IUP HKm di Sikka Wajib Jaga Hutan Lindung

Editor: Makmun Hidayat

MAUMERE — Warga di Desa Wairterang, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) akhirnya diperbolehkan tinggal di dalam kawasan hutan lindung Egon Ilimedo, setelah keluarnya keputusan terkait Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUP HKm) dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).

“IUP HKm Wairtopo diresmikan dengan SK Menhut Nomor 6639/Men LHK-PSKL/PSL.0/12/2017 tertanggal 6 Desember 2017,” sebut Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan (UPT KPH) Kabupaten Sikka, Herry Siswadi saat ditemui Cendana News di kantornya, Rabu (11/11/2020).

Sebelumnya warga setempat yang secara turun temurun tinggal dan menetap di dalam kawasan hutan lindung Egon Ilimedo ini, bahkan warga tiga kampung  pernah terusir keluar dari kawasan hutan.

Ke[ala UPT KPH Kabupaten Sikka, Herry Siswadi saat ditemui di kantornya, Rabu (11/11/2020). -Foto Ebed de Rosary
Herry mengatakan, luas lahan yang diperbolehkan untuk ditempati dan digarap untuk ditanami tanaman pertanian dan perkebunan mencapai 1.000 hektare dengan jumlah anggota sebanyak 208 orang.

Dia sebutkan, ada 3 kampung di dalam hutan lindung yakni Wairbukang yang dihuni 46 kepala keluarga (KK), Leng 23 KK dan Kokongpuat yang dihuni 28 KK sehingga totalnya  97 KK.

“Warga diperbolehkan tinggal di dalam kawasan hutan dan menggarap lahan namun tidak boleh membakar hutan, menebang pohon dan menjaga kelestarian hutan dengan menanam tanaman untuk penghijauan,” ungkapnya.

Selain itu sebut Herry, warga juga diperbolehkan menanam tanaman perkebunan seperti jambu mete, kemiri, kelapa, alpukat dan lainnya tetapi hanya buahnya saja yang dipetik sementara pohonnya tidak boleh ditebang.

Tokoh masyarakat Wairbukan, Bernadus Brebo mengatakan, dulu sebelum adanya IUP HKm warga dilarang tinggal dan menetap di dalam kawasan hutan erta menggarap lahan.

Brebo mengatakan, sebagian warga turun dan menetap di Dusun Wodon dekat jalan negara Trans Flores Maumere-Larantuka sementara yang lainnya yang mau mengikuti transmigrasi dipersilakan memilih lokasi penempatan di Sulawesi atau Kalimantan.

“Kami diminta untuk turun menetap di pinggir jalan dan ada yang ditawari untuk transmigrasi ke Sulawesi atau Kalimantan,” sebutnya.

Bernadus mengatakan ,dirinya tetap bersikeras meskipun dipaksa pemerintah dan aparat keamanan untuk keluar dari kawasan hutan sebab selain tidak mempunyai lahan di luar kawasan hutan untuk kebun,dia tidak ada tanah untuk membangun rumah.

Ia menjelaskan, dulunya kampung Wairbukan namanya Kloang Mude dan Kloang Bola di mana turun temurun nenek moyangnya telah tinggal di dalam kawasan hutan lindung ini.

“Sejak tahun 1965 saat ada G30S PKI semua warga diminta untuk turun ke dekat jalan negara yang saat ini menjadi pemukiman Dusun Wodong Desa Wairterang. Ada dua suku besar,suku asli di kampung ini yakni suku Liwu dan Lewuk,” jelasnya.

Brebo mengatakan, Wairbukan berarti air yang terpendam dan masyarakatnya percaya saat terjadi kekeringan tetua adat akan datang ke Wua Mahe,Nuba Nanga membuat seremonial adat sehingga turun hujan.

Dia mengakui leluhurnya pun mengajarkan agar menjaga hutan lindung karena sebagai tempat untuk menampung air,makanya warga tidak kekurangan air terlebih saat musim kemarau.

“Tempat-tempat yang dilarang untuk ditebang maka tidak boleh ditebang.Hutan dibiarkan sebagai penampung hujan. Kalau melanggar, sanksinya harus membuat seremonial adat dengan menyediakan babi, beras, arak (Moke),” terangnya.

Lihat juga...