98 Perguruan Tinggi Swasta di Jateng Belum Terakreditasi

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Akreditasi menjadi tuntutan wajib dari pemerintah, kepada perguruan tinggi baik dari PTS/PTN.  Hal tersebut sesuai UU No. 20 /2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 61. Di Jawa Tengah sendiri ada sekira 98 PTS belum terakreditasi.

Sekretaris LLDikti Wilayah VI Jateng Dr Lukman ST MHum, menjelaskan dari peta kondisi PTS yang ada di wilayah Jateng, ada beberapa hal yang harus didorong terkait akreditasi.

“Saat ini dari 250 PTS yang ada dalam lingkup kerja LLDikti VI, yang sudah terakreditasi A baru 5 PTS, kemudian akreditasi B sebanyak 83 PTS, C 49 PTS, serta akreditasi Baik Sekali 1 PTS, Baik  14 PTS, dan ini yang harus menjadi perhatian, ada 98 PTS belum terakreditasi,” paparnya, Kamis (17/12/2020).

Lukman menambahkan, ini menjadi upaya bersama dalam membina dan memfasilitasi PTS yang belum terakreditasi ini sehingga sesuai standar akreditasi.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020, ada perubahan istilah peringkat akreditasi atau peringkat terakreditasi, menjadi Unggul, Baik Sekali, Baik atau Tidak Terakreditasi, untuk akreditasi yang dilakukan dengan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0 dan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0.

“Akreditasi A,B dan C untuk akreditasi yang dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi 7 standar, sementara Unggul, Baik Sekali dan Baik untuk akreditasi yang dilakukan dengan IAPS 4.0 dan IAPT 3.0. Kita juga dorong PTS yang masih menggunakan 7 standar, pada proses re-akreditasi mendatang sudah menggunakan IAPT dan IAPS,” lanjutnya.

Dijelaskan, IAPS 4.0 dan IAPT 3.0 ini lebih memudahkan perguruan tinggi dalam pelaporan status akreditasi perguruan tinggi maupun program studi. Instrumen ini telah didukung oleh teknologi monitoring yang menyeluruh, dan pembinaan perguruan tinggi yang dinilai lebih baik.

Sementara Kepala LLDikti Wilayah VI Jateng, Prof Dr Ir Zainuri DEA, mengatakan dengan akreditasi, menjadi upaya pemerintah menjamin mutu suatu lembaga pendidikan oleh lembaga yang independen, yang dilakukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk perguruan tinggi umum, serta Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM PTKes) untuk PT atau prodi di bidang kesehatan.

“Angka akreditasi jadi bukti, bahwa kegiatan pendidikan dan pengajaran sudah sesuai dengan standar jaminan mutu,” papar Zainuri  di kantornya, Semarang, Kamis (17/11/2020).

Dijelaskan, standar akreditasi merupakan tolok ukur yang harus dipenuhi oleh institusi perguruan tinggi, yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan institusi.

“Suatu standar akreditasi terdiri atas beberapa elemen penilaian, yang dapat digunakan sebagai dasar, untuk mengukur dan menetapkan mutu serta kelayakan kinerja perguruan tinggi yang bersangkutan. Elemen ini harus dipenuhi oleh PT,” tandasnya.

Lihat juga...