Aksi Golput Warga Dusun Geruguk Kapuas Hulu di Pilkada Akhirnya Direspon

Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir – foto Ant

PUTUSSIBAU – Bupati Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Abang Muhammad Nasir, menyikapi serius persoalan listrik yang menyebabkan warga Dusun Geruguk, Desa Kumang Jaya, Kecamatan Empanang tidak menggunakan hak pilih pada pilkada serentak 2020.

Ia mengakui, warga Dusun Geruguk tidak menggunakan hak pilih karena wilayah dusunnya belum teraliri listrik. Sedangkan dua dusun lain di Desa Kumang Jaya, sudah ada listrik. “Persoalan listrik itu yang memicu warga Golput saat Pilkada, Pemkab Kapuas Hulu sudah berupaya melakukan koordinasi dengan pihak PLN dan pemerintah pusat, karena kewenangan listrik itu bukan lagi pada pemerintah daerah,” kata Abang Muhammad Nasir, usai meninjau pemungutan suara ulang di TPS 01 Pasar Pagi Putussibau Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu, Sabtu (12/12/2020).

Nasir menyebut, dari 278 desa di Kapuas Hulu, ada sekira 97 desa belum teraliri listrik negara. Sedangkan Pemkab Kapuas Hulu telah berupaya, namun kewenangan persoalan listrik ada di pemerintah pusat. Nasir menyebut, pemerintah daerah tidak dibenarkan menganggarkan pembangunan listrik. Hal tersebut terbentur Undang-Undang No.23/2014. Sebelum keluarnya regulasi tersebut, Pemda Kapuas Hulu telah berupaya menganggarkan pembelian mesin disel untuk mengaliri listrik sejumlah desa. Listrik didapatkan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan juga melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Sementara instansi yang mengurusi, Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, saat ini posisinya sudah di tarik ke provinsi. “Jadi Pemda hanya sebatas koordinasi dan saya sudah merekomendasikan agar dibangun listrik di Kapuas Hulu yang di butuhkan masyarakat,” jelas Nasir.

Ia berharap, dengan adanya program Indonesia terang, pemerintah pusat dapat memprioritaskan pembangunan listrik negara di wilayah Kapuas Hulu, yang merupakan kabupaten perbatasan. Meski pun demikian, Nasir mengakui, data antara Bappeda dan PLN serta BPS masih tidak sinkron, sebab pihak PLN punya perhitungan data tersendiri. “PLN melihat, jika sudah ada listrik di suatu desa meski pun belum semua dusun teraliri listrik, PLN menganggap itu sudah desa terang, sebab PLN itu perusahaan milik negara, sehingga ada perhitungan tersendiri,” jelas Nasir.

Nasir juga pernah mempertanyakan program lampu jalan dari pemerintah pusat, yang seharusnya belum diperlukan dan seharusnya lebih memprioritaskan lampu rumah warga. “Saya sudah pertanyakan terkait lampu jalan itu, karena memang masyarakat lebih membutuhkan lampu rumah warga khususnya daerah pedalaman, namun jawabnya karena beda dirjen, untuk itu kami berharap persoalan listrik untuk puluhan desa di Kapuas Hulu segera diatasi oleh pemerintah pusat mau pun provinsi,” pungkas Nasir. (Ant)

Sebelumnya, warga Dusun Geruguk, Desa Kumang Jaya, Kecamatan Empanang tidak menggunakan hak pilih pada pilkada serentak 2020.(Baca: https://www.cendananews.com/2020/12/dusun-belum-dialiri-listrik-warga-geruguk-empanang-kalbar-pilih-golput.html) (Ant)

Lihat juga...