Belum Tangani Tipikor, Jajaran Kejaksaan Terancam Mutasi

Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, berpidato dalam penutupan Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2020 di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (16/12/2020) – foto Ant

JAKARTA – Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, mengingatkan kepada para kepala kejaksaan tinggi dan kepala kejaksaan negeri yang belum menangani perkara tindak pidana korupsi, untuk mengoptimalkan kinerjanya.

Dari catatannya, masih ada jajaran kejaksaan baik negeri maupun tinggi, yang belum menangani perkara korupsi. “Masih ditemukan adanya satuan kerja yang belum, atau tidak melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi,” kata Burhanuddin saat menutup Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2020, di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (16/12/2020).

Terkait dengan hal itu Jaksa Agung menegaskan, pihaknya tidak segan-segan memberikan tindakan tegas kepada jajaran, yang tidak memenuhi target kinerja. “Sebagai bentuk komitmen atas instruksi dan arahan yang telah saya buat, saya akan mengambil tindakan tegas berupa evaluasi atas jabatan pada satuan kerja yang sama sekali tidak atau belum ada penanganan perkara tipikor,” kata Jaksa Agung, kepada seluruh peserta Raker Kejaksaan RI 2020 tersebut.

Oleh karena itu menurutnya, jangan kaget apabila ada pimpinan satuan kerja, asisten tindak pidana khusus, maupun kepala seksi tindak pidana khusus yang menerima surat mutasi. Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung mengingatkan kembali tentang pentingnya mewujudkan secara konkret, komitmen menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo, dalam pembukaan raker. Dalam kesempatan tersebut disebutkan, kiprah kejaksaan adalah wajah pemerintah, serta wajah kepastian hukum Indonesia di mata rakyat dan di mata internasional.

“Maka, seyogianya harus memahami bahwa capaian pemerintah serta persepsi publik terkait dengan berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional, ditentukan dan diwarnai oleh baik buruknya kinerja kejaksaan,” tegas Burhanuddin.

Dengan kondisi tersebut, Jaksa Agung memerintahkan kepada segenap jajaran kejaksaan, untuk mendedikasikan seluruh kemampuan, kompetensi, dan kapabilitas, untuk optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan.

Selain itu, juga harus menjauhi penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, untuk mewujudkan kejaksaan yang bersih dan mampu memegang amanah. Serta meningkatkan soliditas, untuk menciptakan sinergi antarbidang secara koordinatif dan harmonis untuk kesatuan dan sinkronisasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam pelaksanaan tugas. (Ant)

Lihat juga...