Lebaran CDN

Beras Impor Bisa Mengganggu Stabilitas di Sektor Pangan

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) dari Departemen Agronomi dan Holtikultura, Prof. Dr. Ir. Muhammad Hasjim Bintoro, M.Arg., mengatakan, ketergantungan Indonesia dalam memenuhi pangan beras melalui impor merupakan masalah kompleks yang dapat menganggu stabilitas negara di sektor pangan.

Pada 2008, FAO (Food and Agriculture Organization) memperkirakan krisis pangan global akan terjadi, sehingga persediaan pangan harus ditingkatkan sampai 50 persen di 2030.

Pada April 2020, FAO juga mengatakan, krisis pangan global akan datang lebih cepat sebagai dampak pandemi Covid 19 yang melanda dunia.

“Permasalahan krisis pangan, berbicara ketahanan pangan, tidak harus terkait dengan swasembada beras. Kita harus melakukan inovasi dalam upaya mewujudkan diversifikasi pangan melalui beras dari sagu,” ungkap Bintoro, pada acara virtual tentang ketahanan pangan di Jakarta, Senin (28/12/2020).

Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) dari Departemen Agronomi dan Holtikultura, Prof. Dr. Ir. Muhammad Hasjim Bintoro, M.Arg., pada acara virtual tentang ketahanan pangan di Jakarta, Senin (28/12/2020). -Foto: Sri Sugiarti

Apalagi, jelas dia, kandungan pati sagu dan beras itu sangat mirip. Sehingga sangatlah mungkin untuk mengolah sagu ini menjadi beras sebagai penganti pangan beras dari padi.

Dalam kondisi Covid-19, negara eksportir membatasi ekspor berasnya karena demi memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sehingga, diversifikasi pangan menjadi salah satu solusi dalam upaya menurunkan permintaan beras dari negara lain.

“Kita jangan tergantung harus beli beras dari negara lain. Dengan bahan pangan kita yang berlimpah, yakni lahan sagu yang sangat luas, dan 85 persen sagu dunia ada di Indonesia, maka ini harus dimanfaatkan diolah menjadi beras,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, sagu merupakan komoditas pertanian asli Indonesia yang berpotensi sebagai bahan pangan alternatif dan agroindustri.

Sebaran tanaman sagu di Indonesia berada di Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Riau, Maluku dan Papua. Namun dari semua daerah tersebut, produksi terbesar terdapat di Papua.

Menurutnya, pengembangan sagu harus dilakukan secara optimal dan terpadu. Karena budi daya dan pemanfaatan sagu secara terpadu dapat memberikan korelasi positif dengan bertambahnya pendapatan bagi petani sagu.

Dia juga menyebut, pemanfaatan sagu skala besar terkendala karena letak tanaman ini berada di hutan. Sehingga, para  petani hanya bisa memanen sagu yang dapat dijangkaunya saja.

Karena itu, menurutnya, sangat diperlukan pengembangan infrastruktur agar panen sagu berskala besar. Karena jika  pemanfaatan sagu hanya satu sampai dua hektare saja, tentu panen sagu tidak akan dapat menutupi cost produksinya.

“Jadi, idealnya produksi sagu skala besar adalah 30-40 ribu hektare. Skala ini agar dapat sesuai dengan biaya infrastrukturnya,” urainya.

Dia menegaskan, bahwa membangun kawasan sagu bukan hanya menanam sagu saja, tetapi pabrik pengolahannya juga harus tersedia.

Sehingga, tidak dijual dalam bentuk pati sagunya saja, melainkan produk turunan. Dengan begitu, nilai jual sagu akan lebih tinggi, dan berdampak kepada kehidupan masyarakat sekitarnya lebih sejahtera.

Komoditas sagu dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, seperti beras analog, industri makanan dan bahan baku industri. Diantaranya industri kertas, bahan bakar, kosmetik, farmasi dan pestisida.

Bagi masyarakat Indonesia timur, khususnya Papua, tamanan sagu ini merupakan salah satu komoditas pangan yang utama bagi kehidupannya.

Namun, sayangnya sejak pemerintah menetapkan beras sebagai bahan pangan nasional,  eksistensi sagu saat ini mulai bergeser dan tidak diminati.

“Kami telah inovasi diversifikasi pangan melalui beras dari sagu. Kadar protein sagu sangat rendah, jika dibandingkan dengan tepung gandum maupun beras. Bahkan, kadar glutennya juga rendah,” pungkasnya.

Lihat juga...