Berisiko Merusak Alam, Pertambangan Wajib Kantongi Izin Usaha

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Meski membawa spirit kemudahan berusaha, namun Undang-Undang Cipta Kerja diklaim tidak mengesampingkan aspek kelestarian lingkungan dalam sejumlah sektor usaha, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, seperti pertambangan.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Kemenko Perekonomian, Montty Girianna menegaskan, untuk sektor usaha yang memiliki risiko tinggi terhadap kelestarian alam, wajib mengantongi izin usaha.

“Kegiatan usaha seperti pertambangan mineral dan batubara (minerba), pengeboran minyak dan gas (migas), akan menimbulkan dampak besar dalam pelaksanaannya, misalnya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, maupun kepentingan umum,” terang Montty dalam rangkaian acara Sosialisasi UU Cipta Kerja, Rabu (2/12/2020) di Makassar dan disiarkan virtual.

“Oleh sebab itu, pengusaha yang bergerak di bidang pengembangan ini, wajib mendapatkan perizinan berusaha, sebagai syarat dilaksanakannya kegiatan usaha. Sebab, perizinan berusaha hanya diterapkan kepada kegiatan usaha berisiko tinggi,” sambung Montty.

Lebih lanjut, Montty menjelaskan, UU Cipta Kerja mengamanatkan bahwa penyusunan dan penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diintegrasikan ke dalam proses perizinan berusaha.

“Sekarang kita tidak lagi mengenal izin lingkungan, yang selama ini diterapkan secara terpisah dari izin usaha. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan kepada upaya mitigasi lingkungan yang direkomendasikan dalam AMDAL, maka hal ini dianggap juga sebagai pelanggaran atas perizinan berusaha. Perizinan berusaha atas kegiatan usaha tersebut akan dicabut, apabila pelaku usaha betul-betul terbukti melanggar rekomendasi AMDAL,” tukasnya.

Lihat juga...