Biaya Pengendalian Perubahan Iklim Besar, Pemerintah Minta Swasta Terlibat

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Perubahan iklim menjadi persoalan serius yang harus ditangani baik secara global maupun nasional. Indonesia sendiri telah berkomitmen di dalam Conference of Parties (COP) untuk terlibat mengendalikan iklim dengan cara menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen di tahun 2030.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, menyebut, kebutuhan pendanaan untuk mencapai target tersebut diperkirakan mencapai Rp3.461 triliun, atau setara dengan Rp266,2 triliun per tahun.

“Ini merupakan biaya yang sangat besar. Kita tidak bisa mengandalkan dana publik (APBN) semata, tapi juga sangat membutuhkan keterlibatan pihak swasta,” ujar Febrio dalam webinar bertajuk Build Back Better: Membangun Indonesia Lebih Hijau dan Tangguh, Rabu (16/12/2020).

Selama lima tahun terakhir, kata Febrio, alokasi untuk perubahan iklim menunjukkan jumlah sekitar Rp92,9 triliun atau 4 persen APBN. Dari angka tersebut, total pemerintah telah mengalokasikan anggaran kira-kira Rp332,7 triliun dari 2016.

“Dan sejak 2018 pemerintah telah menghabiskan sekitar 24,5 persen dari total kebutuhan pendanaan untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) 2030,” ungkap Febrio.

Beberapa instrumen pendanaan publik yang sudah dimaksimalkan untuk menangani perubahan iklim di Indonesia di antaranya Climate Change Trust Fund (ICCTF) yang berada di bawah Bappenas. Dan yang baru saja diluncurkan yaitu Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di bawah Kemenkeu. Selain itu pemerintah Indonesia juga sudah mengeluarkan sukuk hijau/green sukuk.

“Kita juga sudah memanfaatkan sumber-sumber pendanaan multilateral melalui global environment facility dan green climate fund. Sekali lagi, di samping itu semua, kita butuh kerjasama yang erat dengan semua pihak baik pusat dan daerah, swasta maupun akademisi. Agar dapat tercipta suatu perumusan kebijakan yang kuat yang berbasis pada studi dan analisis yang mendalam,” papar Febrio.

Pada forum yang sama, Deputi Kemaritiman dan Sumberdaya Alam Bappenas, Arifin Rudiyanto, mengutarakan, bahwa pemerintah telah memiliki tiga strategi kunci memulihkan ekonomi hijau pasca Covid-19. Strategi pertama dalam mendorong agar stimulus fiskal hijau menjadi bagian dari kebijakan pemulihan ekonomi yang diimplementasikan pada tahun 2021 dan 2022.

Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Arifin Rudiyanto saat menjadi pembicara dalam webinar bertajuk Build Back Better: Membangun Indonesia Lebih Hijau dan Tangguh, Rabu (16/12/2020). Foto: Amar Faizal Haidar

“Strategi kedua adalah membangun ketahanan melalui penyusunan kebijakan-kebijakan untuk mengantisipasi guncangan tidak terduga atau shock di masa mendatang,” ungkapnya.

Kemudian strategi ketiga adalah memprioritaskan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati. Sebab ketidakseimbangan ekosistem dan terganggunya keanekaragaman hayati dapat menjadi akar permasalahan yang dapat memicu terjadinya krisis multidimensi.

“Kita berharap semua pihak betul-betul bisa terlibat mengatasi masalah perubahan iklim ini. Karena apabila tidak ditangani dengan baik, akan menimbulkan masalah yang jauh lebih berbahaya dari pandemicCovid-19,” pungkas Arifin.

Lihat juga...