Biaya Pengendalian Perubahan Iklim Besar, Pemerintah Minta Swasta Terlibat

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Perubahan iklim menjadi persoalan serius yang harus ditangani baik secara global maupun nasional. Indonesia sendiri telah berkomitmen di dalam Conference of Parties (COP) untuk terlibat mengendalikan iklim dengan cara menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen di tahun 2030.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, menyebut, kebutuhan pendanaan untuk mencapai target tersebut diperkirakan mencapai Rp3.461 triliun, atau setara dengan Rp266,2 triliun per tahun.

“Ini merupakan biaya yang sangat besar. Kita tidak bisa mengandalkan dana publik (APBN) semata, tapi juga sangat membutuhkan keterlibatan pihak swasta,” ujar Febrio dalam webinar bertajuk Build Back Better: Membangun Indonesia Lebih Hijau dan Tangguh, Rabu (16/12/2020).

Selama lima tahun terakhir, kata Febrio, alokasi untuk perubahan iklim menunjukkan jumlah sekitar Rp92,9 triliun atau 4 persen APBN. Dari angka tersebut, total pemerintah telah mengalokasikan anggaran kira-kira Rp332,7 triliun dari 2016.

“Dan sejak 2018 pemerintah telah menghabiskan sekitar 24,5 persen dari total kebutuhan pendanaan untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) 2030,” ungkap Febrio.

Beberapa instrumen pendanaan publik yang sudah dimaksimalkan untuk menangani perubahan iklim di Indonesia di antaranya Climate Change Trust Fund (ICCTF) yang berada di bawah Bappenas. Dan yang baru saja diluncurkan yaitu Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di bawah Kemenkeu. Selain itu pemerintah Indonesia juga sudah mengeluarkan sukuk hijau/green sukuk.

Lihat juga...