Biaya Pengendalian Perubahan Iklim Besar, Pemerintah Minta Swasta Terlibat

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

“Kita juga sudah memanfaatkan sumber-sumber pendanaan multilateral melalui global environment facility dan green climate fund. Sekali lagi, di samping itu semua, kita butuh kerjasama yang erat dengan semua pihak baik pusat dan daerah, swasta maupun akademisi. Agar dapat tercipta suatu perumusan kebijakan yang kuat yang berbasis pada studi dan analisis yang mendalam,” papar Febrio.

Pada forum yang sama, Deputi Kemaritiman dan Sumberdaya Alam Bappenas, Arifin Rudiyanto, mengutarakan, bahwa pemerintah telah memiliki tiga strategi kunci memulihkan ekonomi hijau pasca Covid-19. Strategi pertama dalam mendorong agar stimulus fiskal hijau menjadi bagian dari kebijakan pemulihan ekonomi yang diimplementasikan pada tahun 2021 dan 2022.

Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Arifin Rudiyanto saat menjadi pembicara dalam webinar bertajuk Build Back Better: Membangun Indonesia Lebih Hijau dan Tangguh, Rabu (16/12/2020). Foto: Amar Faizal Haidar

“Strategi kedua adalah membangun ketahanan melalui penyusunan kebijakan-kebijakan untuk mengantisipasi guncangan tidak terduga atau shock di masa mendatang,” ungkapnya.

Kemudian strategi ketiga adalah memprioritaskan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati. Sebab ketidakseimbangan ekosistem dan terganggunya keanekaragaman hayati dapat menjadi akar permasalahan yang dapat memicu terjadinya krisis multidimensi.

“Kita berharap semua pihak betul-betul bisa terlibat mengatasi masalah perubahan iklim ini. Karena apabila tidak ditangani dengan baik, akan menimbulkan masalah yang jauh lebih berbahaya dari pandemicCovid-19,” pungkas Arifin.

Lihat juga...