BPKN Catat Pengaduan Sektor ‘E-Commerce’ Melonjak Tajam

Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rolas Budiman Sitinjak. -Ant

JAKARTA – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menerima 1.276 pengaduan sepanjang Januari-Desember 2020, dan pengaduan sektor e-commerce meningkat tajam tahun ini, meski sektor perumahan masih mendominasi pengaduan yang masuk.

Ketua Komisi Advokasi BPKN, Rolas B. Sitinjak, dalam paparan capaian kinerja secara virtual, Senin, menjelaskan berdasarkan data per 11 Desember 2020, pengaduan di sektor perumahan mencapai 39,92 persen. Disusul sektor e-commerce 23,11 persen; jasa keuangan 16,48 persen; lalu jasa telekomunikasi 5,41 persen; jasa transportasi 2,38 persen; serta barang elektronik, telematika dan kendaraan bermotor; listrik gas dan rumah tangga; obat dan makanan; hingga layanan kesehatan yang persentasenya kecil.

“Dari 1.276 pengaduan ini, e-commerce yang mengalami peningkatan paling tajam, paling tinggi. Karena tiga tahun kemarin (2017-2019) cuma 1,35 persen, tapi pada 2020 meningkat tajam menjadi 23,11 persen,” jelasnya.

Berdasarkan data September 2017-2019, tercatat ada 2.378 pengaduan, sektor perumahan mendominasi pengaduan hingga 83,6 persen.

Rolas menuturkan, dari 1.276 pengaduan tersebut, 600 pengaduan (47,02 persen) terpulihkan haknya, atau masalahnya selesai tanpa proses hukum.

Lebih lanjut, Rolas menjelaskan sejumlah masalah yang banyak diadukan konsumen di bidang e-commerce, yakni mengenai OTP dan pishing. Namun, ia menilai hal tersebut kebanyakan terjadi karena keteledoran konsumen. Maka, BPKN terus mendorong edukasi bagi konsumen dalam transaksi berbelanja online yang aman.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN, Anna Maria Tri Anggraini, menambahkan rekomendasi yang disampaikan BPKN dalam penanganan pengaduan di sektor e-commerce, di antaranya meminta otoritas terkait, termasuk marketplace, untuk lebih meningkatkan pengawasan.

“Terutama juga pentingnya atau disegerakannya terbitnya UU perlindungan data pribadi, karena ini juga sesuai dengan imbauan dan anjuran Presiden Jokowi, agar segera DPR sahkan UU perlindungan data pribadi karena ini penting untuk keamanan dan keselamatan konsumen yang selama ini bocor lewat pishing atau SMS, atau data yang diserahkan ke online shop,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua BPKN, Rizal E. Halim, mengakui sepanjang 2020, ada pergeseran tren pengaduan yang tadinya didominasi sektor perumahan, kini mulai merambah sektor e-commerce dan jasa keuangan.

“Sektor yang melonjak tinggi sepanjang pandemi ini sektor keuangan dan e-commerce. Maka, BPKN sementara akan memfokuskan diri ke sini, pertama karena regulasi yang belum ajek, dan karena dampak kasus yang melanda dua sektor ini cukup masif dan meresahkan masyarakat,” pungkas Rizal. (Ant)

Lihat juga...