Cukup dengan NIB, UMK Bisa Mulai Aktivitas Berusaha

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Salah satu semangat yang diusung dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk memulai aktivitas berusaha.

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi mengungkapkan, bahwa dengan adanya UU Cipta Kerja, UMK cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk bisa memulai bisnisnya. Dengan kata lain, tidak perlu lagi mengurus berbagai macam jenis perizinan yang rumit.

“UU Cipta Kerja mengatur perubahan pendekatan perizinan dari berbasis izin (license base) ke berbasis risiko (risk based). Bagi usaha beresiko rendah cukup hanya mendaftarkan NIB. Nah UMK ini kan hampir semuanya resiko rendah, jadi cukup dengan NIB. Sementara untuk resiko menengah dengan sertifikat standar, dan resiko tinggi tetap dengan izin,” kata Elen dalam kegiatan Sosialisasi UU Cipta Kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa (1/12/2020) dan disiarkan secara virtual.

Selanjutnya, kata Elen, pemerintah juga mempermudah UMK untuk membentuk PT yaitu dengan PT perseorangan. UMK hanya cukup mengakses sistem Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan.

“Prosedur ini sangat mudah dan murah. Dengan memiliki badan hukum dalam bentuk PT, UMK akan dapat mengakses pembiayaan sehingga dapat berkembang,” tandasnya.

Di samping itu, UU Cipta Kerja mengatur mengenai perizinan lingkungan, perubahan konsepsi perizinan lingkungan dilakukan dengan memberikan kepastian dan kemudahan proses dalam penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan UKL-UPL (persyaratan, waktu, penilaian).

“Jadi UU Cipta Kerja tidak menghapuskan AMDAL, yang kita lakukan adalah menyederhanakan proses bisnis dan mengintegrasikannya dengan perizinan berusaha,” terang Elen.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin menjelaskan poin klaster Ketenagakerjaan yang saling terikat dengan dunia usaha.

Menurut Rudy, UU Cipta Kerja disusun dalam rangka menjawab tantangan yang digerakkan oleh perkembangan teknologi, globalisasi, dan demografi, antara lain penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas dan daya saing pekerja, serta revolusi industri 4.0.

“Substansi yang diatur dalam klaster ketenagakerjaan meliputi Perjanjain Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya, upah minimum, tenaga kerja asing, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pesangon, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta waktu kerja dan waktu istirahat,” paparnya.

Pada Klaster Ketenagakerjaan, sambung Rudy, akan ada sejumlah aturan turunan yang perlu disiapkan, seperti Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Penggunaan TKA yang antara lain mengatur tentang pengesahan RPTKA, Vitas Kerja, dan Itas Kerja.

“Kemudiam RPP Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja dan RPP Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” tuturnya.

“Pemerintah telah menyediakan berbagai kanal penyampaian masukan. Termasuk secara langsung di Posko UU Cipta Kerja Kemenko Perekonomian-Jakarta,” sambung Rudy, menutup.

Lihat juga...