Dalam 9 Bulan, Permohonan Dispensasi Nikah di Jateng Capai 9.443 Anak

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Angka pernikahan dini atau di bawah umur, sesuai UU 16/2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Jawat Tengah masih tinggi. Tercatat pada periode Januari  2020 – September 2020, sudah terdapat sebanyak 9.443 anak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten/Kota se-Jateng.

“Angka ini mengalami peningkatan hingga hampir dua kali lipatnya, sebab pada 2019 lalu pengajuan dispensasi bagi mereka yang akan menikah di bawah umur ini, di angka 5.000-an,”papar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jateng, Retno Sudewi, pada puncak peringatan Hari Ibu ke-92, di Semarang, Selasa (15/12/2020).

Sesuai UU Perkawinan, lanjutnya, usia minimal bagi perempuan menikah menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, dari sebelumnya 16 tahun untuk perempuan. Jika di bawah itu, mereka masuk dibawah umur dan harus mengajukan permohonan dispensasi.

Dirinya menilai dengan peningkatan tersebut, semua pihak harus bergerak bersama dalam mengatasinya, sehingga diharapkan angka tersebut bisa menurun pada 2021 mendatang.

“Ada sejumlah aspek yang kita nilai menjadi penyebab tingginya angka pernikahan anak ini, mulai dari lemahnya sektor pendidikan, budaya, hamil di luar nikah, ekonomi, hingga ketidaktahuan syarat umur pernikahan seperti yang disebutkan dalam UU Perkawinan,” tambahnya.

Dirinya mencontohkan, dalam sebuah keluarga kurang mampu secara ekonomi, ketika anak dinilai sudah cukup umur, orang tua mendorong mereka untuk segera menikah. Tujuannya agar bisa mandiri dan mengurangi beban.

“Jadi baru lulus SMP atau SMA, mereka memilih bekerja, kemudian menikah. Padahal dari segi umur belum mencukupi,” jelasnya lagi.

Untuk itu, pihaknya terus mendorong upaya pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan Program Jo Kawin Bocah,  dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan pemenuhan hak dan perlindungan dalam mencegah perkawinan.

“Termasuk juga untuk memenuhi hak anak, bagi kelompok rentan agar tidak dinikahkan, serta mendorong terpenuhinya hak dan perlindungan bagi anak yang sudah dinikahkan. Terkadang ada anak yang belum bersedia, namun karena diminta atau dipaksa, akhirnya mereka menikah,” lanjut Dewi, panggilan akrabnya.

Program tersebut, diharapkan mampu mendorong berbagai upaya dalam mengurangi faktor risiko terjadinya pernikahan anak dan dari lima unsur tersebut masuk di dalamnya adalah Forum Anak yang diharapkan sosialisasi bisa lebih mengena.

Hal senada juga disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Jateng, Martin Suanta. Ditemui dalam kesempatan yang sama, BKKBN Jateng juga mencatat masih tingginya angka pernikahan anak di Jateng.

“Padahal dari segi kesehatan, ekonomi, hingga mental, pernikahan dibawah umur ini berisiko tinggi. Bagi pihak perempuan, organ reproduksi mereka belum siap sehingga dapat menyebabkan kematian bayi dan ibu, pada saat melahirkan. Dari segi mental juga belum siap, akibatnya resiko untuk perceraian juga relatif lebih tinggi,” terangnya.

Pihaknya juga terus mendorong agar angka tersebut bisa terus ditekan , termasuk dengan melibatkan teman sebaya untuk mengedukasi para generasi muda, melalui Duta Generasi Berencana (GenRe).

“Program GenRe dikembangkan untuk penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan, sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Ini dilakukan oleh teman sebaya, sehingga diharapkan bisa lebih diterima,” lanjutnya.

Di sisi yang lain, meski UU Perkawinan mensyaratkan usia minimal calon mempelai 19 tahun, namun BKKN Jateng tetap mendorong agar usia ideal pernikahan, untuk wanita berumur 21 tahun dan laki-laki minimal 26 tahun.

Lihat juga...