Dana Penanganan ‘Stunting’ di Sikka, Jangan Asal Bunyi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

MAUMERE – Pernyataan Kabag Humas dan Protokol Setda Sikka yang memberikan penjelasan soal jumlah anggaran dalam APBD Sikka 2021 untuk penanganan stunting di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), dinilai asal bunyi.

Secara total, anggaran untuk Dinas Kesehatan dan Puskesmas Rp3,5 miliar, dari jumlah tersebut Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp124 juta untuk pengelolaan gizi termasuk peningkatan SDM kader gizi, pertemuan evaluasi dan review di program gizi bukan stunting.

“Penjelasan Kabag Humas soal dana penanganan stunting di Kabupaten Sikka asal bunyi. Saya jelaskan sebenarnya biar masyarakat cerdas menilai,” kata Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Sikka, NTT, Petrus Herlemus, dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (23/12/2020).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, NTT, Petrus Herlemus, saat ditemui di kantornya, Rabu (23/12/2020). Foto: Ebed de Rosary

Petrus meluruskan, dana sebesar itu ada alokasi anggaran pertemuan surveillance gizi dan validasi data gizi, bukan pemenuhan makanan tambahan untuk mengatasi stunting.

Dia menegaskan, dana ini fokus menangani gizi kurang dan gizi buruk supaya anak-anak yang mengalami gizi buruk dan gizi kurang, tidak turun menjadi stunting.

Ditambahkannya, ada klaster stunting, gizi buruk dan gizi kurang dan semuanya harus ditangani secara maskimal.

“Ada dana operasional Rp100 juta untuk rumah pemulihan stunting karena itu intervensi langsung kepada anak stunting untuk memberi makan anak-anak. Kenapa ada rumah pemulihan stunting karena keberhasilannya 96 persen,” tegasnya.

Petrus menjelaskan, penggunaan Metode Kolombia ini dipakai untuk mempercepat Kabupaten Sikka keluar dari stunting sebab kalau ingin Sikka keluar dari stunting maka intervensi anggaran harus memadai.

Selain itu, dirinya meluruskan pernyataan Kabag Humas soal dana DAK Rp758 juta yang dikatakan untuk pemberian makanan tambahan bagi anak stunting yang jelas menurutnya asal bunyi.

Dijelaskannya, anggaran ini merupakan dana intervensi untuk konvergensi di mana ada 8 konvergensi yang harus ditangani seperti rapat, deklarasi, dukungan stake holder, pertemuan di provinsi dan evaluasi di Jakarta.

“Ada penguatan intervensi stunting melalui dana Rp2,6 miliar tetapi itu tidak 100 persen untuk pemberian makanan tambahan. Di situ ada dukungan sarana dan prasarana seperti membeli alat pengukur tinggi badan, alat penimbang badan dan lainnya,” paparnya.

Petrus menyebutkan, dana tersebut juga untuk 25 Puskesmas dan rata-rata setiap Puskesmas mendapatkan dana Rp100 juta sesuai dengan prevalensi dari anak stunting.

Ia tambahkan, setelah dihitung dana itu hanya intervensi menu sederhana untuk pemberian makanan tambahan dan bila menu sederhana hanya 2 sampai 3 bulan, kapan Sikka bisa keluar dari stunting.

Lihat juga...