Dana Penanganan ‘Stunting’ di Sikka, Jangan Asal Bunyi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

MAUMERE – Pernyataan Kabag Humas dan Protokol Setda Sikka yang memberikan penjelasan soal jumlah anggaran dalam APBD Sikka 2021 untuk penanganan stunting di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), dinilai asal bunyi.

Secara total, anggaran untuk Dinas Kesehatan dan Puskesmas Rp3,5 miliar, dari jumlah tersebut Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp124 juta untuk pengelolaan gizi termasuk peningkatan SDM kader gizi, pertemuan evaluasi dan review di program gizi bukan stunting.

“Penjelasan Kabag Humas soal dana penanganan stunting di Kabupaten Sikka asal bunyi. Saya jelaskan sebenarnya biar masyarakat cerdas menilai,” kata Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Sikka, NTT, Petrus Herlemus, dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (23/12/2020).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, NTT, Petrus Herlemus, saat ditemui di kantornya, Rabu (23/12/2020). Foto: Ebed de Rosary

Petrus meluruskan, dana sebesar itu ada alokasi anggaran pertemuan surveillance gizi dan validasi data gizi, bukan pemenuhan makanan tambahan untuk mengatasi stunting.

Dia menegaskan, dana ini fokus menangani gizi kurang dan gizi buruk supaya anak-anak yang mengalami gizi buruk dan gizi kurang, tidak turun menjadi stunting.

Ditambahkannya, ada klaster stunting, gizi buruk dan gizi kurang dan semuanya harus ditangani secara maskimal.

“Ada dana operasional Rp100 juta untuk rumah pemulihan stunting karena itu intervensi langsung kepada anak stunting untuk memberi makan anak-anak. Kenapa ada rumah pemulihan stunting karena keberhasilannya 96 persen,” tegasnya.

Petrus menjelaskan, penggunaan Metode Kolombia ini dipakai untuk mempercepat Kabupaten Sikka keluar dari stunting sebab kalau ingin Sikka keluar dari stunting maka intervensi anggaran harus memadai.

Selain itu, dirinya meluruskan pernyataan Kabag Humas soal dana DAK Rp758 juta yang dikatakan untuk pemberian makanan tambahan bagi anak stunting yang jelas menurutnya asal bunyi.

Dijelaskannya, anggaran ini merupakan dana intervensi untuk konvergensi di mana ada 8 konvergensi yang harus ditangani seperti rapat, deklarasi, dukungan stake holder, pertemuan di provinsi dan evaluasi di Jakarta.

“Ada penguatan intervensi stunting melalui dana Rp2,6 miliar tetapi itu tidak 100 persen untuk pemberian makanan tambahan. Di situ ada dukungan sarana dan prasarana seperti membeli alat pengukur tinggi badan, alat penimbang badan dan lainnya,” paparnya.

Petrus menyebutkan, dana tersebut juga untuk 25 Puskesmas dan rata-rata setiap Puskesmas mendapatkan dana Rp100 juta sesuai dengan prevalensi dari anak stunting.

Ia tambahkan, setelah dihitung dana itu hanya intervensi menu sederhana untuk pemberian makanan tambahan dan bila menu sederhana hanya 2 sampai 3 bulan, kapan Sikka bisa keluar dari stunting.

Ditegaskannya, penanganan stunting waktunya tidak bisa ditunda-tunda seperti tahun 2020 selama 3 bulan dan tahun berikutnya 3 bulan. Sebab hal itu hanya membuang-buang anggaran.

“Kita ingin penanganan stunting sesuai dengan Metode Kolombia yang penanganannya secara maraton selama 6 bulan agar bisa dievaluasi keberhasilannya,” ucapnya.

Kadis Kesehatan juga membantah tidak benar anggaran Rp3,5 miliar khusus untuk pemberian makanan tambahan bagi anak stunting seperti penjelasan Kabag Humas.

Petrus tegaskan dirinya yang menyusun anggaran dan bersama DPRD membahasnya.

Disebutkannya, anggota dewan pun pemahamannya sama dengan dirinya sehingga mereka sama-sama memahami postur APBD Sikka 2021.

“Jadi kalau komentar Kabag Humas dan Protokol yang mengatakan saya dan DPRD tidak memahami postur APBD itu asal bunyi. Penanganan stunting dengan Metode Kolombia ini paling efektif karena keberhasilannya 96 persen dan menu utamanya pemberian makanan telur ayam,” jelasnya.

Petrus membeberkan, untuk 4.010 anak stunting di Sikka, setelah dihitung butuh dana Rp2,1 miliar untuk pembelian telur ayam saja.

Menurutnya, kalau hal ini direspon maka ada Rp2,6 miliar menu sederhana bisa dilengkapi dengan Rp2,1 miliar agar pengeluaran dana daerah lebih efisien. Sebab tanpa itu maka butuh dana Rp39 miliar untuk mengeluarkan semua anak stunting.

Sementara, Kabag Humas dan Protokol Setda Sikka, Very Awales, kepada media mengatakan, untuk penanganan masalah stunting di Kabupaten Sikka dalam postur APBD Kabupaten Sikka 2021 sudah ditetapkan sebesar Rp3,4 miliar lebih melalui sumber DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Selain itu kata Very, ada dana BOK Stunting dengan besaran Rp758 juta lebih untuk intervensi pemberian makanan anak-anak stunting selama 6 bulan serta kegiatan penguatan intervensi stunting sebesar Rp2,6 miliar lebih.

“Anggaran tersebut diperuntukkan untuk kegiatan fisik berupa pengadaan peralatan makan minum, alat ukur panjang badan, tinggi badan dan juga peningkatan kapasitas melalui pelatihan petugas untuk penanganan stunting di 25 puskesmas,” jelasnya.

Menurut Very, intervensi stunting mulai dari bumil yang KEK (Kekurangan Energi Kalori), bayi dan balita gizi kurang, serta bayi balita pendek atau stunting.

Ia tegaskan, sebagai pimpinan OPD harusnya mampu membaca anggaran agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat oleh karena penjelasan yang tidak lengkap.

“Apalagi dipolitisasi oleh sekelompok orang dengan kepentingan tertentu,” ujarnya.

Lihat juga...