Desa Tangguh Bencana, Perkuat Mitigasi dan Ketahanan Masyarakat

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

SEMARANG – Desa tangguh bencana (destana) menjadi upaya untuk memperkuat mitigasi bencana masyarakat dengan mengadopsi dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal.

Tidak hanya menggugah dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bencana, melalui destana, juga diharapkan setiap desa memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana. Termasuk dalam upaya memulihkan diri dengan segera, dari dampak bencana yang ditimbulkan.

“Mitigasi bencana penting karena Jateng, memiliki potensi bencana, baik akibat faktor alam maupun non-alam, seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, hingga puting beliung. Untuk itu, kita dorong agar setiap desa atau kelurahan di kabupaten kota di Jateng, terbentuk destana,” papar Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, Safrudin, saat dihubungi di Semarang, Rabu (2/12/2020).

Dijelaskan, melalui destana, masyarakat desa atau kelurahan akan dibentuk relawan dan dilatih mengenai mitigasi bencana. Mulai dari pencegahan, hingga penanggulangan sebelum, saat dan setelah terjadi bencana. Para relawan ini nantinya akan menjadi ujung tombak,  menggerakkan masyarakat dalam menghadapi bencana.

“Termasuk juga diberi materi dasar mengenai kebencanaan. Nantinya para relawan ini akan melakukan sosialisasi atau edukasi terkait mitigasi bencana kepada warga desa,” tambahnya.

Sejauh ini untuk wilayah Jateng, dari 7.809 desa di seluruh Jateng, baru ada 552 destana yang telah terbentuk. Angka tersebut masih tergolong kecil, karena belum ada 10 persen dari jumlah total.

“Ini yang kita terus dorong, agar destana ini bisa segera terbentuk. Melalui upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) ini, warga desa sekitar dapat mengenali karakter wilayah masing-masing, termasuk potensi kebencanaan hingga cara penanganannya,” tandasnya.

Tidak hanya itu, dengan adanya destana, juga akan mempermudah pemantauan, koordinasi hingga komunikasi dengan BPBD setempat, terkait terjadinya bencana.

“Para relawan desa ini nantinya juga harus membuat rencana penanggulangan bencana, dan pembentukan forum pengurangan risiko bencana,” urainya lebih lanjut.

Di satu sisi, pembentukan destana tidak hanya kewenangan dari pemerintah provinsi saja atau kabupaten/kota. Namun, pemerintah desa juga bisa berpartisipasi dengan mengalokasikan dana desa yang dimiliki, untuk pembiayaan operasional destana.

Terpisah, Sekretaris BPBD Kota Semarang Winarsono, menyatakan langkah serupa sudah dilakukan pihaknya, dalam upaya mitigasi bencana berbasis komunitas.

“Kota Semarang juga menerapkan destana, namun namanya berbeda yakni kelurahan siaga bencana (KSB). Sejauh ini sudah ada 58 KSB yang terbentuk di Kota Semarang,” terangnya.

Sejauh ini, pihaknya menargetkan ada sebanyak 67 KSB hingga 2021 mendatang, dengan ancaman bencana mulai dari banjir, rob, kekeringan, tanah longsor, hingga kebakaran.

“Kita latih para relawan KSB ini dengan berbagai pengetahuan tentang dasar-dasar kebencanaan, mitigasi bencana. Harapannya, warga paham potensi bencana yang ada di lingkungan mereka, termasuk bagaimana cara pencegahan, hingga langkah yang dilakukan jika terjadi bencana,” pungkasnya.

Lihat juga...