Faisal Basri Sebut Indonesia Kikir Anggaran Kesehatan

JAKARTA – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, menilai pemerintah Indonesia kikir anggaran terhadap masalah kesehatan.

“Anggaran kesehatan hanya tiga persen dari Gross Domestic Product (GDP),” ujar Faisal, pada diskusi webinar tentang ekonomi dan kesehatan di Jakarta, Jumat (25/12/2020).

Jika dibandingkan dengan negara pada level yang sama, menurutnya Indonesia hanya lebih tinggi dibandingkan negara Laos.

“Myanmar yang lebih kecil dari Indonesia, bisa mengganggarkan 4,7 persen dari GDP, Filipina 4,4 persen, Thailand 3,7 persen, dan India 3,5 persen,” ungkap Faisal.

Dengan anggaran minim, kata dia, akibatnya masyarakat Indonesia harus mengeluarkan dana berlebih untuk kesehatan. “Total dari rakyat itu 35 persen. Nah, di Thailand masyarakatnya hanya mengeluarkan dana 1 persen dan Afrika Selatan 7,8 persen,” imbuhnya.

Sehingga, pendapatan masyarakat di negara tersebut dapat digunakan untuk keperluan mencukupi kebutuhan lainnya.

“Di Indonesia, sudahlah miskin, harus keluar dana lebih banyak untuk bayar kebutuhan lain dan juga di bidang kesehatan,” tukasnya.

Faisal merasa heran, mengapa pemerintah Indonesia menurunkan anggaran kesehatan sebelumnya pada 2020 sebesar Rp212,5 triliun menjadi Rp169,7 triliun di 2021.

“Anggaran kesehatan 2021 turun menjadi Rp169,7 triliun. Padahal, primary health Indonesia masih babak belur,” tegasnya.

Yang mengherankan lagi, sebut dia, yakni anggaran infrastruktur naik secara luar biasa, yakni di angka Rp414 triliun dari sebelumnya Rp281,1 triliun. “Ini gila, nggak? Kesehatan memang nomor dua, tidak ada komitmen,” pungkasnya.