Genjot Penambahan Jumlah Profesor, UB Siap Menjadi WCU

Editor: Makmun Hidayat

MALANG — Universitas Brawijaya (UB) terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk menjadi world class university (WCU), salah satunya dengan menambah jumlah profesor di masing-masing fakultas melalui program percepatan guru besar.

Tercatat hingga saat ini UB telah menghasilkan 272 profesor, termasuk dua profesor baru yang dikukuhkan hari ini yakni Prof. Dr. Rachmad Safa’at, SH., M.Si dari Fakultas Hukum (FH) dan dan Prof. Dr. Drs. Luqman Hakim, M.Sc dari Fakultas Ilmu Adminstrasi (FIA).

Rektor UB, Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR, menyampaikan UB saat ini telah dipromosikan dan diharapkan oleh kementerian supaya bisa menjadi world class university. Artinya, UB tidak diminta untuk bersaing di dalam negeri saja tetapi juga bisa untuk bersaing di luar negeri.

Selain itu menurutnya, kementerian juga menargetkan UB untuk bisa terus menambah jumlah profesor.

“Saya kontrak dengan pak menteri untuk terus menambah jumlah profesor. Alhamdulillah hari ini ada dua profesor yang dikukuhkan dan insyaallah kedepan ada 3 lagi yang sedang dalam proses untuk bisa segera dikukuhkan menjadi profesor,” sebutnya saat memberikan sambutan dalam rapat terbuka senat UB pengukuhan profesor, di gedung Widyaloka, Kamis (17/12/2020).

Karenanya Nuhfil berharap program percepatan guru besar di UB bisa terus dilakukan termasuk juga bagi yang sudah menjadi profesor, harus bisa selalu meningkatkan kinerja dan prestasinya.

“Saya ingatkan kepada para profesor bahwa tugas mereka ke depan adalah meningkatkan reputasi UB dengan cara meningkatkan reputasi dari masing-masing individu, baik secara nasional maupun internasional. Karena dengan cara tersebut maka otomatis reputasi UB juga akan meningkat,” tuturnya.

Sementara itu, Profesor Bidang Ilmu Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam Prof. Dr. Rachmad Safa’at, SH., M.Si, dalam pidato pengukuhannya menilai perlu adanya keadilan dalam tata kelola pertambangan mineral dan batubara, sebab Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan merupakan penghasil batubara terbesar kelima di dunia, sekaligus menjadi negara pengekspor batubara terbesar di dunia karena masih minimnya pemanfaatan batubara di dalam negeri.

Suasana pengukuhan Prof. Dr. Rachmad Safa’at, SH., M.Si dan Prof. Dr. Drs. Luqman Hakim, M.Sc di gedung Widyaloka, Kamis (17/12/2020). -Foto: Agus Nurchaliq

Karenanya dengan potensi kontribusi yang besar tersebut diperlukan adanya kejelasan arah politik hukum tata kelola pertambangan mineral dan batubara yang mampu menyejahterakan rakyat, khususnya di daerah yang kaya bahan tambang serta menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi berikutnya.

Sayangnya, dalam tataran realitas telah terjadi sebaliknya. Kondisi exsisting politik hukum tata kelola pertambangan mineral dan batu bara saat ini menghadapi situasi dimana kekayaan sumber daya mineral dan batubara, tidak serta-merta menyejahterakan rakyat dan memberikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Justru sebaliknya menimbulkan kemiskinan, konflik sosial, degradasi, dan kerusakan lingkungan yang masif, terstruktur, dan sistematis melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang tidak ramah terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

“Berbagai laporan hasil penelitian menunjukkan dampak aktivitas pertambangan  meningkatkan angka pengangguran, kekerasan, ketimpangan ekonomi, kemiskinan, ketidakadilan sosial, pencemaran dan kerusakan lingkungan, korupsi dalam tata kelola pertambangan mineral dan batubara,” sebutnya.

Oleh sebab itu, melalui penelitian tersebut, Rachmad Safa’at merekomendasikan perlunya konstruksi baru politik hukum tata kelola pertambangan mineral dan batu bara, agar kebijakan dan regulasi ke depan lebih responsif terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

“Cara dengan mengintegrasikan dan mengakomodasikan empat pilar utama yaitu teori hukum responsif dan progresif, teori good governance dan good environmental governance, keadilan sosial berdasarkan sila kelima dan Alquran, serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan,” ucapnya.

Sementara Profesor aktif ke 12 FIA, Prof. Dr. Drs. Luqman Hakim, M.Sc, dalam pidato pengukuhannya menilai, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan saat ini telah mengalami bias politik dan sosial sehingga berkembang menjadi pemilihan politik antroposentrik kedaerahan dalam arti lebih menyuburkan ikatan-ikatan primordialisme daripada ikatan-ikatan nasionalisme politik.

“Saat ini Pilkada lebih mirip seperti pemilihan kepala politik dibandingkan kepemimpinan administrasif. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan selama 15 tahun,” ungkapnya.

Bahkan menurutnya, keberadaan Pilkada dianggap justru dapat membahayakan, karena sudah menjauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan 1945. Apalagi biaya pemilihan politik yang mahal sehingga calon kepala daerah dikuasai ataupun secara suka rela menyerahkan diri kepada oligarki yang pusat kekuasaannya  berada  di tangan  para pejabat tinggi negara, petinggi partai politik atau para cukong.

“Dari perspektif sosiologi pemerintahan diprediksi, Pilkada cepat atau lambat, dapat membahayakan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia  (NKRI),” ucapnya.

Karenanya, lanjutnya, diperlukan perubahan orientasi di mana calon kepala daerah haruslah orang yang ahli manajemen, ahli hukum dan orang yang ahli politik.

Lihat juga...