Gubernur Jateng Minta Pemda tak Buru-buru Terapkan PTM

Editor: Koko Triarko

SEMARANG – Kemendikbud sudah memberikan lampu hijau kepada kepala daerah untuk memberikan izin pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka (PTM) pada Januari 2020. Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta pemda tidak terburu-buru.

“Saya kira nanti di bulan Januari 2021, saya punya gambaran, rasa-rasanya belum semua akan bisa makregudug (semuanya) masuk bareng. Itu saya rasa-rasa belum bisa. Namun, harus tetap selektif. Mana sekolah yang sudah siap menerapkan protokol kesehatan. Ini bagian dari cara kita untuk berhati-hati,” papar Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, di SMKN Jateng, Semarang, Selasa (1/12/2020).

Dipaparkan, rencana pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan Januari 2021 tetap menggunakan aturan dan mekanisme yang ada untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Januari nanti bukan berarti merdeka, belajarnya masuk bebas-bebas saja, iya tidak. Kita harus selektif,” jelas Ganjar.

Jika tidak siap dan tetap dipaksakan, ditakutkan akan muncul klaster baru Covid-19 dari dunia pendidikan.

Contoh terbaru di salah satu sekolah SMP di Kabupaten Jepara. Ada belasan siswa dan guru yang positif Covid-19 setelah dilakukan PTM.

Dengan adanya kasus penyebaran di sekolah tersebut, pihaknya juga akan melakukan evaluasi. Jika nanti ditemukan hal serupa, akan diambil tindakan tegas dengan menutup sekolah, agar tidak melakukan PTM.

“Kita juga akan mengevaluasi, kalau ada tutup saja. Tidak usah ragu,” tegasnya.

Menurut Ganjar, dari uji coba SMA maupun SMK yang sudah dilakukan, pihaknya telah mengevaluasi beberapa hal.

Sebagai informasi, lima sekolah asrama di Jateng saat ini masih melakukan uji coba. Antara lain, SMKN Jateng Semarang, Pati dan Purbalingga, kemudian SMK Pradita Dirgantara Boyolali dan SMA Taruna Nusantara.

Sekolah tersebut menjadi bagian dari 34 sekolah yang uji coba PTM dengan aturan yang ketat. Ke 34 sekolah tersebut terdiri atas 16 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 18 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tersebar di 13 cabang Dinas Pendidikan di Jateng.

Terpisah, Plt Kadisdikbud Jateng, Padmaningrum, menjelaskan untuk bisa melaksanakan PTM ada beragam persyaratan yang harus dipenuhi, khususnya terkait penerapan protokol kesehatan.

“Penerapan prokes tersebut tidak hanya selama siswa di sekolah, namun juga saat mereka berangkat dan pulang sekolah. Harus bisa mengatur kapan anak didik berangkat dari rumah sampai sekolah. Begitu juga dengan saat anak didik pulang dari sekolah, sampai dipastikan sampai di rumah,” tandasnya.

Pihaknya pun memastikan penerapan standar operasional prosedur (SOP) protokol kesehatan, dalam sekolah yang akan melaksanakan PTM. Pengecekan tersebut dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 mendatang.

Lihat juga...