Hari Bakti Transmigrasi, Refleksi Kebangkitan Warga Transmigran

JAKARTA  – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) mendorong ketahanan pangan nasional dalam memperingati Hari Bakti Transmigrasi Ke-70.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, dalam arahannya mengatakan peringatan Hari Bakti Transmigrasi Ke-70 sebagai momentum refleksi bersama sebagai kemajuan, kebangkitan serta kemaslahatan Indonesia, khususnya warga transmigran yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia.

“Upacara ini tak hanya menjadi rutinitas tahunan dan sebatas seremonial belaka. Namun, juga dijadikan bagian dari aktivitas penghormatan, penghargaan, serta apresiasi kita terhadap para pelaku tokoh transmigrasi,” kata Menteri Abdul yang bertindak sebagai inspektur upacara kegiatan itu dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Puncak peringatan Hari Bakti Transmigrasi Ke-70 yang bertema “Revitalisasi dan Modernisasi Transmigrasi mendukung Ketahanan Pangan Nasional” diadakan di Mamuju di Halaman Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Menteri Abdul menuturkan kontribusi positif dari program transmigrasi adalah membuka keterisolasian daerah tertinggal.

Hasilnya, sebanyak 3.606 satuan pemukiman dari 619 kawasan transmigrasi telah terbangun, salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Barat yang lahir dari lokasi transmigrasi Mamuju juga termasuk pioner dalam penempatan transmigrasi.

Dia mengapresiasi semua pihak termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kementerian karena telah berkontribusi dan berkolaborasi melalui gerakan kawasan transmigrasi sehingga kawasan transmigrasi di Mamuju dapat berkembang dengan baik.

“Diantaranya telah berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru berupa 1.336 desa definitif, 399 eks SP transmigrasi berkembang menjadi ibu kota kecamatan, 104 eks SP mendukung ibu kota kabupaten serta 2 ibu kota provinsi, salah satunya adalah Sulbar,” ujar mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu.

Menteri Abdul berharap program transmigrasi diikuti dengan modernisasi sehingga mampu mengembangkan kawasan sebagai daerah yang lebih produktif, berdaya saing, maju, serta menjelma menjadi lumbung-lumbung pangan dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan nasional.

“Untuk itulah, penyelenggaraan transmigrasi harus mampu membangun kolaborasi dan integrasi yang kuat antar-stake holder (pemangku kepentingan) yang bersifat lintas sektor, sebagaimana telah diatur dalam Perpres Nomor 50 tahun 2018,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Kemdes PDTT menyerahkan bantuan pangan dan kesehatan berupa multivitamin serta alat kesehatan penanganan COVID-19 diantaranya penyanitasi tangan (hand sanitizer), sabun cuci tangan dan disinfektan kepada masyarakat secara langsung hingga kepada instansi.

Kemdes PDTT juga membagikan sertifikat lahan transmigrasi sebanyak 1.000 bidang.

Kegiatan itu juga dimeriahkan dengan pameran BUMDes dan Himpunan Wirausaha Transmigrasi di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Puncak peringatan Hari Bakti Transmigrasi juga diisi dengan kegiatan sosialisasi prioritas dana desa 2020 di Hotel Maleo.

Kawasan transmigrasi dicanangkan sebagai Penyangga Ketahanan Pangan Nasional melalui Program Pengembangan Food Estate Berbasis Korporasi Petani di dua kawasan transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kawasan Lamunti, Dadahup yang ada di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pengembangan ketahanan pangan di kawasan transmigrasi memiliki tujuan utama untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman, membangun model sentra lumbung pangan kawasan transmigrasi, serta optimalisasi pengelolaan lahan produktif pola partisipatif dan kolaborasi.

Selain itu, Program Pemulihan Ekonomi Nasional di Kawasan Transmigrasi juga sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional.

Hari Bakti Transmigrasi juga merupakan wujud apresiasi dari program Transmigrasi yang pertama kalinya dilaksanakan pada 12 Desember 1950. Saat itu, pemerintah berhasil memberangkatkan 25 kepala keluarga (KK) atau dengan total 98 jiwa dengan lokasi penempatan di antaranya Lampung (23 KK) dan Lubuk Linggau (2 KK). (Ant)

Lihat juga...