Indef: Anggaran Vaksin Covid-19 Bisa Gunakan SILPA

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA  — Pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp 55,5 triliun untuk penanganan Covid-19, termasuk program vaksinasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. 

Terkait anggaran tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad mengatakan, pemerintah masih bisa menggunakan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2020 di pemerintahan pusat dan daerah.

“Jika dana yang dibutuhkan Rp 55,5 triliun untuk menanggulangi Covid-19, ya gunakan saja SILDA 2020 tanpa harus mengusik APBN 2021,” ungkap Tauhid, pada diskusi webinar tentang ekonomi dan kesehatan di Jakarta, Jumat (25/12/2020).

Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad, pada diskusi webinar tentang ekonomi dan kesehatan di Jakarta, Jumat (25/12/2020). -Foto: Sri Sugiarti

Dia menyebut, penggunaan SILPA tahun 2020 di pemerintahan pusat itu berkisar antara Rp 100-150 triliun. Sedangkan SILPA di daerah sekitar Rp 100 triliun.

“Itu pasti bisa dibayar lunas kalau untuk Covid-19 cuma Rp 55,5 triliun, tanpa harus mengganggu anggaran lain di APBN 2021,” tukasnya.

Namun demikian menurutnya lagi, jika memang masih dirasakan sulit, maka pemerintah dapat melakukan proses realokasi dari kenaikkan anggaran yang paling besar.

Seperti anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PURR) yang meningkat dua kali lipat pada 2021. Yakni kementerian ini mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 149,81 triliun atau naik Rp 34,23 triliun dari pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp 115,58 triliun.

Menurutnya, tidak mungkin seluruh anggaran Kemen PURR tersebut dihabiskan semua di tahun 2021. Hal ini karena ada kapasitas kelembagaan, pengadaan barang dan jasa, dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang sangat besar dan bisa selesai pada tahun 2021.

Selain itu, tambah dia, anggaran 2021 di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebesar Rp 137,3 triliun pada 2021, naik dari tahun 2020 yang sebelumnya Rp 117,9 triliun.

“Anggaran pertahanan ini naik sekitar Rp 20 triliun. Ini bisa dipertimbangkan juga untuk digeser ke penanganan kesehatan,” ujarnya.

Lebih lanjut Tauhid mengungkapkan, ada berbagai jenis vaksin Covid-19 dengan rincian harga yang berbeda. Dan dalam memperkirakan anggaran kesehatan, INDEF mengestimasi harga vaksin untuk satu orang itu sekitar Rp 450.000.

Sehingga pemerintah dapat memberikan vaksinasi gratis kepada sekitar 160 juta orang, dengan menyalurkan anggaran sebesar Rp 144 triliun.

“Perkiraan 160 juta itu jumlah prioritas yang harus divaksin dari seluruh penduduk Indonesia, yang mencapai sekitar 260 juta orang,” tukasnya.

Namun menurutnya lagi, jika anggaran vaksin lebih besar kisaran Rp 145 triliun atau lebih. Tentu menjadi pertanyaan yakni berapa besar anggaran yang ditargetkan pada tahun 2022 nanti.

“Tahun 2021, berapa dosis vaksin yang tersedia? Ini kan tentu tidak bisa sampai 320 juta dosis vaksin dengan asumsi 160 juta pendudukan. Karena kan pasti vaksin ini bertahap tidak semua,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan memvaksin sekitar 182 juta penduduk. Pengadaan vaksin direncanakan untuk tahun 2020 hingga 2022.

Sedangkan pelaksanaannya akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bersinergi dengan Kementerian dan Lembaga (K/L), pemerintah daerah, Badan Umum Milik Negara (BUMN), swasta dan organisasi profesi.

Lihat juga...