INDEF: UMKM Butuh Bantuan Pendanaan ‘Fintech’

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Financial (INDEF), Tauhid Ahmad, berharap ada keperpihakan pemerintah terkait pendanaan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tengah pandemi Covid-19 ini.

“Ke depannya, saya kira ini perlu diperjuangkan terkait pendanaan untuk pemulihan UMKM,” ujar Tauhid, pada webinar INDEF bertajuk ‘Menatap Masa Depan Fintech dan UMKM 2021’, di Jakarta, Selasa (15/12/2020).

Apalagi, menurutnya anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 untuk UMKM hanya sebesar Rp14,9 triliun atau turun 87,64 persen dari 2020 yang sebesar Rp120,61 triliun.

“Tentu diharapkan UMKM ada keberpihakan sedikitlah dari pemerintah untuk 2021. Karena masa depan UMKM dikurangi secara drastis untuk anggaran PEN-nya,” ungkap Tauhid.

Lebih lanjut dia menyampaikan, bahwa pendanaan atau pembiayaan menjadi jalan tengah, karena UMKM sangat membutuhkan teknologi finansial (fintech).

Apalagi perlu diketahui, bahwa dari kredit perbankan UMKM besaran kuenya itu hanya 18-19 persen. “UMKM sangat butuh bantuan pendanaan melalui fintech ini yang menjadi solusi,” ujarnya.

Di masa pandemi Covid-19, menurutnya, minat masyarakat menggunakan pinjaman fintech lending terus meningkat. Hal itu terlihat dari penyaluran fintech lending per Oktober 2020 mencapai Rp137,65 triliun.

Tercatat juga, bahwa indeks inklusi keuangan Indonesia sudah sedemikian besar berada di angka 76,19 persen.

“Artinya ada 76,19 persen penduduk dewasa yang telah menggunakan layanan keuangan formal. Saya kira, salah satunya melalui finansial teknologi (fintech)  ini, kalau kita lihat outstanding kita di Oktober 2020 mencapai Rp137,65 triliun,” urainya.

Menurutnya, perkembangan fintech lending sangat cepat, yang dapat dilihat dari data-data bulan Oktober 2020. Penyaluran fintech lending mencapai Rp8,59 triliun atau kenaikan sekitar 17,98 persen dari Oktober 2019 yang senilai Rp7,59 triliun.

“Artinya kalau dilihat dari angka ini, minat masyarakat untuk melakukan pinjaman melalui fintech tumbuh, meskipun situasi Covid-19,” tukasnya.

Namun demikian, Tauhid menyebut memang salah satu risiko fintech, yaitu kinerja kredit bermasalah. Yakni, untuk pinjaman 90 hari adalah sebesar 7,58 persen per Oktober 2020, atau naik 4,88 persen dari periode sebelumnya 2019 yang sebesar 2,7 persen.

Sehingga jika dibandingkan NPL (Non Performing Loan) perbankan per September sebesar 3,15 persen.

“Nah, ternyata fintech jauh lebih tinggi. Diharapkan persoalan fintech untuk UMKM di 2021 lebih dimudahkan,” pungkasnya.

Lihat juga...