Indonesia Butuh Rp3.461 T untuk Turunkan Emisi di 2030

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Indonesia masih bertekad mampu mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 29 persen pada 2030. Selain merupakan tantangan yang tidak mudah, agenda tersebut juga diprediksi membutuhkan biaya yang sangat besar.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman mengungkapkan, bahwa berdasarkan estimasi terbaru yang disajikan dalam laporan Second Millennial Update Report, dibutuhkan sekitar Rp3.461 triliun atau sekitar US$247 miliar untuk memenuhi pengurangan emisi di Indonesia.

“Pemerintah sejauh ini sudah membiayai perubahan iklim hingga Rp370 triliun atau sekitar US$26 miliar pada periode 2016-2019 untuk mencapai target Nationally Determined Contributions (NDCs) yang diharapkan,” ujar Luky dalam sebuah diskusi bertajuk Keuangan Berkelanjutan, Jalur Baru Menuju Pertumbuhan, Rabu (2/11/2020) secara virtual.

Pemerintah, kata Luky telah mencoba mengitegrasikan keuangan berkelanjutan dalam kebijakan, strategi, dan program pembangunan. Ditambahkan, investasi dan pembiayaan untuk perubahan iklim yang cukup mahal tersebut.

“Seiring dengan berkembangnya obligasi berkelanjutan di pasar global dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Keuangan melihat peluang yang besar untuk terus mengembangkan pembiayaan proyek berbasis keuangan berkelanjutan, pengembangan obligasi berkelanjutan dan kerangka kerja utama, menguji pelaksanaan proyek sesuai kriteria kelayakan serta mekanisme pelaporan obligasi berkelanjutan,” jelas Luky.

Selain itu, pemerintah juga tengah bersiap untuk menghadapi tantangan yang harus dilewati untuk dapat berhasil mencapai tujuan pengurangan emisi. Salah satunya, pemerintah harus berpacu dengan momentum pasar yang tepat ditengah timeline penyusunan framework dan report yang terbatas.

“Tentunya, dibutuhkan insentif untuk pelaku pasar, respon yang cepat dan tanggap, serta kerja keras dan kolaborasi internasional,” jelas Luky.

Untuk diketahui, bahwa secara terperinci, target penurunan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan ditargetkan sebesar 17,2 persen, di sektor energi sebesar 11 persen, dan di sektor pengolahan limbah sebesar 0,32 persen. Selain itu, pemerintah juga menargetkan emisi gas rumah kaca di sektor pertanian turun 0,13 persen, serta di sektor industri dan transportasi ditargetkan turun 0,11 persen.

Pada forum yang sama, CEO Indonesia Economic Forum, Shoeb Kagda menyebutkan, saat ini, semakin banyak institusi dan investor yang mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti dampak lingkungan dan sosial dari investasi mereka.

“Saya kutip dari Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), hampir 30 persen dari semua aset yang diinvestasikan pada 2018 adalah investasi yang bertanggung jawab secara sosial, yang memperhitungkan masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG),” kata Shoeb.

Indonesia pun kini sedang bergerak ke arah itu melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Diperkirakan, setiap tahunnya kebutuhan investasi tersebut mencapai US$300 miliar hingga US$500 miliar. Sebagian besar investasi ini akan dibutuhkan di sektor- sektor penting seperti infrastruktur dan sektor yang sensitif terhadap lingkungan seperti pertanian, kehutanan, energi, pertambangan, dan limbah.

“Selama beberapa tahun terakhir, pasar keuangan Indonesia telah melihat sejumlah inovasi desain penting yang bertujuan untuk mendorong pinjaman dan investasi hijau seperti pengembangan sustainable ratings. Pemerintah juga telah mengambil langkah serupa untuk beberapa sistem keuangan lewat Roadmap OJK untuk mendorong keuangan berkelanjutan yang mencakup pengembangan kerangka regulasi yang mengikat untuk keuangan berkelanjutan,” pungkas Shoeb.

Lihat juga...