Indonesia Tanpa Harapan

OLEH NOOR JOHAN NUH

Calon Presiden yang cuman  menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dalam pidatonya di hadapan kader Partai Gerindra di Sentul (18/10-17) mengatakan bahwa Indonesia akan bubar pada tahun 2030.  Prabowo mengatakan Indonesia akan bubar mengutip dari cerita fiksi sebuah novel berjudul Ghost Fleet  yang ditulis oleh dua ahli strategi intelijen Amerika PW Singer dan August Cole.

Diceritakan di novel itu bahwa pada tahun 2030 terjadi perang antara Amerika melawan China di Laut China Selatan, pada saat itu Indonesia sudah tidak ada, sudah bubar.   Wajar saja setelah pidato tersebut Prabowo menuai hujatan dari berbagai pihak karena mendeklarasikan sikap pesimis, menyebut Indonesia bubar hanya berdasarkan cerita fiksi dari sebuah novel. Ikut  nimbrung  Presiden Jokowi mengatakan, “Pemimpin itu harus optimis, tidak boleh pesimis!  Fiksi kok dipercaya!”.

Di tengah badai hujatan, “Presiden Akal Sehat Rocky Gerung”, dalam diskusi ILC di TV One, tampil membela Prabowo. Ia menerangkan tentang apa yang disebut “fiksi” dan apa yang disebut “fiktif”. Lalu Rocky menantang peserta diskusi dengan pertanyaan, “Kitab suci itu fiksi atau bukan?” Tidak seorang pun peserta diskusi yang berani menjawab hingga Rocky mengatakan, “Jika kita mengaktifkan imajinasi, maka kitab suci adalah fiksi.” Akibat pembelaannya pada Prabowo, Rocky diperiksa polisi di Polda Metro Jaya dengan sangkaan penistaan agama.

Memang seharusnya sikap optimis harus terus menerus digelorakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang akan merayakan kemerdekaan 76 tahun pada 2021, termasuk 23 tahun era reformasi.

Akan tetapi, pilihan untuk bersikap pesimis atau bersikap optimis tentang masa depan Indonesia, adalah pilihan dari masing-masing individu berdasarkan kalkulasi indikator ketatanegaraan.

Saya bersikap pesimis pada masa depan bangsa ini seperti judul tulisan di atas, bukan lantaran membaca novel Ghost Fleet, akan tetapi karena mencermati dengan sungguh-sungguh berbagai indikator ketatanegaraan sekarang ini. Di tengah berbagai indikator ketatanegaraan yang bergerak negatif, sulit untuk saya bersikap optimis.

Pangkal muasal indikator ketatanegaraan bergerak negatif dimulai sejak sumber hukum utama bangsa ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dibongkar. Cita-cita para pendiri bangsa yang adalah “Negarawan Teruji”,  terakumulasi dan terefleksi dalam UUD 1945. Sangat disayangkan, karya “genius” para pendiri bangsa tersebut, dibongkar oleh para “politisi” di Senayan,  hingga bangsa ini kehilangan arah tujuan untuk menuju cita-cita kemerdekaan.

Saya memakai istilah dibongkar daripada diamandemen atau diubah karena batang tubuh UUD 2002 sudah tidak selaras dengan mukadimah.  Dan dalam melakukan perubahan UUD, tidak dilakukan dengan cara addendum,  yaitu:  tetap mempertahankan naskah asli dan naskah perubahan diletakkan melekat pada naskah asli.

Seharusnya Disebut UUD 2002

Pembongkaran konstitusi dilakukan  empat kali,  dari tahun 1999 sampai tahun 2002.  Seharusnya UUD 1945 yang telah dibongkar, tidak lagi dapat disebut sebagai UUD 1945, akan tetapi disebut UUD 2002.  Adalah suatu norma bahwa undang-undang yang mengalami perubahan maka tahun perubahan harus disebut melekat pada undang-undang yang diubah.

Contohnya, Undang-Undang (UU) No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, tahun disahkan UU itu jelas dicantumkan (1995).  Undang-undang ini tidak berlaku lagi karena sudah diubah menjadi Undang-Undang No 17 tahun 2006. Jelas secara norma, tahun 2006 melekat atau dicantumkan pada UU No 17 tentang Kepabeanan (tidak lagi disebut 1995). Begitu pula norma yang seharusnya berlaku pada UUD 1945 yang sudah dibongkar, seharus disebut UUD 2002.

Pertanyaannya, mengapa kita masih tampak kompak satu suara menyebut sumber hukum utama bangsa ini yang sudah dibongkar—tetap menyebutnya sebagai UUD 1945? Sulit menemukan jawabannya. Akan tetapi, jika merujuk pada Sumpah Prajurit yang pertama, di mana disebut: setia kepada UUD 1945, maka, jika disebut dengan UUD 2002— apakah para prajurit masih harus tetap setia?

UUD 1945 yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, diubah menjadi UUD 2002 yang terdiri dari 21 bab, 37 pasal, 170 ayat. Akibatnya antara lain: Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi (pasal 1, ayat 2, UUD 1945) yang memiliki kewenangan memilih Presiden dan Wakil Presiden (pasal 6, ayat 2, UUD 1945) serta menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (pasal 3, UUD 1945) —didegradasi stratanya menjadi lembaga tinggi, sejajar dengan lembaga tinggi lainnya (MK, MA).

MPR tidak lagi memiliki kewenangan memilih presiden dan wakil presiden karena dipilih langsung oleh rakyat (pasal 6A, ayat 1, UUD 2002). Dan MPR tidak lagi membuat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) di mana Presiden sebagai Mandataris MPR menjalankannya, dan mempertanggungjawabkan pada akhir masa jabatan.

Dalam UUD 1945, kewajiban Presiden sebagai Mandataris MPR adalah melaksanakan GBHN yang dibuat oleh MPR sebagai representasi perwakilan seluruh Rakyat Indonesia. Dengan tidak adanya GBHN,  maka yang berlaku sekarang adalah, Presiden menjalankan visinya, dan setiap presiden memiliki visi sesuai seleranya masing-masing, serta tidak perlu diminta pertanggungjawaban.

Dalam pasal 6A, ayat 2, UUD 2002,  calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Namun turunan dari pasal  ini yaitu Undang-undang no 7, tahun 2017, pasal 222,  tertulis; Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR,  atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Konstitusi jelas mengisyaratkan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau  gabungan partai politik, tanpa syarat, namun dalam undang-undang turunannya, kewenangan partai politik atau gabungan partai politik “dikebiri” dengan syarat harus memperoleh kursi di DPR sedikitnya 20% (presidential threshold) pada pemilu sebelumnya.

Jelas UU ini bertentangan dengan UUD 2002 karena pengekebirian tersebut, dan menjadi tidak masuk akal, bagaimana mungkin menentukan perolehan kursi 20% di DPR sementara pemilihan presiden dan pemilihan anggota DPR dilakukan secara  bersamaan atau serentak. (2019). UU yang kontroversi dan tidak masuk akal ini diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) karena bertentangan dengan UUD, namun tidak dikabulkan.

Dengan mengebiri kewenangan partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden harus memiliki  presidential threshold  20%, maka sangat terbatas pula calon presiden dan wakil presiden yang dapat diusung untuk dipilih oleh rakyat. Konspirasi politik yang dikenal dengan istilah oligarki politik, sangat mungkin hanya mengusung calon presiden dan wakil presiden berdasarkan kalkulasi konspirasi tersebut. Karena itu, sangat sulit muncul primus inter pares (yang terbaik diantara kamu) untuk diusung menjadi capres dan cawapres.

Dan menjadi sangat mengkhawatirkan akibat dari  presidential threshold  20%, di mana pada Pemilu 2014 dan 2019 bertanding dua calon presiden yang sama, mengakibatkan bangsa ini terbelah secara ekstrem dan belum dapat direkatkan kembali sampai saat ini.

Sudah sepatutnya dielaborasi, mengapa para pendiri bangsa memformat pemilihan presiden dan wakilnya melalui demokrasi perwakilan (MPR), bukan pemilihan langsung? Bung Hatta mengatakan antara lain, tidak mungkin nilai suara setiap orang sama, karena suara seorang profesor doktor dengan suara seorang yang tidak berpendidikan, nilainya tidak sama.  Selama tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan rakyat masih belum memadai, maka tidak usah melakukan pemilihan langsung. Selanjutnya Hatta mengatakan bahwa sistem demokrasi kita adalah ‘sistem sendiri’.  Yaitu sistem demokrasi hasil kreasi para pendiri bangsa yang tidak mengacu pada sistem politik mana pun di dunia.

Sedangkan Bung Karno mengatakan bahwa sistem politik kita sebagai hogere optrekking (peningkatan) dari Declaration of Independence dan Communist Manifesto. Declaration of Independence  tidak mengandung keadilan sosial, sedangkan Communist Manifesto  tidak mengandung Ketuhanan Yang Maha Esa. Sistem politik kita yang mengacu pada mukadimah UUD 1945 di mana Pancasila tertulis pada alinea keempat, mensublimir dua sistem politik di dunia tersebut.

Lihat juga...