Indonesia Tanpa Harapan

OLEH NOOR JOHAN NUH

Calon Presiden yang cuman  menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dalam pidatonya di hadapan kader Partai Gerindra di Sentul (18/10-17) mengatakan bahwa Indonesia akan bubar pada tahun 2030.  Prabowo mengatakan Indonesia akan bubar mengutip dari cerita fiksi sebuah novel berjudul Ghost Fleet  yang ditulis oleh dua ahli strategi intelijen Amerika PW Singer dan August Cole.

Diceritakan di novel itu bahwa pada tahun 2030 terjadi perang antara Amerika melawan China di Laut China Selatan, pada saat itu Indonesia sudah tidak ada, sudah bubar.   Wajar saja setelah pidato tersebut Prabowo menuai hujatan dari berbagai pihak karena mendeklarasikan sikap pesimis, menyebut Indonesia bubar hanya berdasarkan cerita fiksi dari sebuah novel. Ikut  nimbrung  Presiden Jokowi mengatakan, “Pemimpin itu harus optimis, tidak boleh pesimis!  Fiksi kok dipercaya!”.

Di tengah badai hujatan, “Presiden Akal Sehat Rocky Gerung”, dalam diskusi ILC di TV One, tampil membela Prabowo. Ia menerangkan tentang apa yang disebut “fiksi” dan apa yang disebut “fiktif”. Lalu Rocky menantang peserta diskusi dengan pertanyaan, “Kitab suci itu fiksi atau bukan?” Tidak seorang pun peserta diskusi yang berani menjawab hingga Rocky mengatakan, “Jika kita mengaktifkan imajinasi, maka kitab suci adalah fiksi.” Akibat pembelaannya pada Prabowo, Rocky diperiksa polisi di Polda Metro Jaya dengan sangkaan penistaan agama.

Memang seharusnya sikap optimis harus terus menerus digelorakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang akan merayakan kemerdekaan 76 tahun pada 2021, termasuk 23 tahun era reformasi.

Akan tetapi, pilihan untuk bersikap pesimis atau bersikap optimis tentang masa depan Indonesia, adalah pilihan dari masing-masing individu berdasarkan kalkulasi indikator ketatanegaraan.

Saya bersikap pesimis pada masa depan bangsa ini seperti judul tulisan di atas, bukan lantaran membaca novel Ghost Fleet, akan tetapi karena mencermati dengan sungguh-sungguh berbagai indikator ketatanegaraan sekarang ini. Di tengah berbagai indikator ketatanegaraan yang bergerak negatif, sulit untuk saya bersikap optimis.

Pangkal muasal indikator ketatanegaraan bergerak negatif dimulai sejak sumber hukum utama bangsa ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dibongkar. Cita-cita para pendiri bangsa yang adalah “Negarawan Teruji”,  terakumulasi dan terefleksi dalam UUD 1945. Sangat disayangkan, karya “genius” para pendiri bangsa tersebut, dibongkar oleh para “politisi” di Senayan,  hingga bangsa ini kehilangan arah tujuan untuk menuju cita-cita kemerdekaan.

Saya memakai istilah dibongkar daripada diamandemen atau diubah karena batang tubuh UUD 2002 sudah tidak selaras dengan mukadimah.  Dan dalam melakukan perubahan UUD, tidak dilakukan dengan cara addendum,  yaitu:  tetap mempertahankan naskah asli dan naskah perubahan diletakkan melekat pada naskah asli.

Seharusnya Disebut UUD 2002

Pembongkaran konstitusi dilakukan  empat kali,  dari tahun 1999 sampai tahun 2002.  Seharusnya UUD 1945 yang telah dibongkar, tidak lagi dapat disebut sebagai UUD 1945, akan tetapi disebut UUD 2002.  Adalah suatu norma bahwa undang-undang yang mengalami perubahan maka tahun perubahan harus disebut melekat pada undang-undang yang diubah.

Contohnya, Undang-Undang (UU) No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, tahun disahkan UU itu jelas dicantumkan (1995).  Undang-undang ini tidak berlaku lagi karena sudah diubah menjadi Undang-Undang No 17 tahun 2006. Jelas secara norma, tahun 2006 melekat atau dicantumkan pada UU No 17 tentang Kepabeanan (tidak lagi disebut 1995). Begitu pula norma yang seharusnya berlaku pada UUD 1945 yang sudah dibongkar, seharus disebut UUD 2002.

Pertanyaannya, mengapa kita masih tampak kompak satu suara menyebut sumber hukum utama bangsa ini yang sudah dibongkar—tetap menyebutnya sebagai UUD 1945? Sulit menemukan jawabannya. Akan tetapi, jika merujuk pada Sumpah Prajurit yang pertama, di mana disebut: setia kepada UUD 1945, maka, jika disebut dengan UUD 2002— apakah para prajurit masih harus tetap setia?

UUD 1945 yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, diubah menjadi UUD 2002 yang terdiri dari 21 bab, 37 pasal, 170 ayat. Akibatnya antara lain: Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi (pasal 1, ayat 2, UUD 1945) yang memiliki kewenangan memilih Presiden dan Wakil Presiden (pasal 6, ayat 2, UUD 1945) serta menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (pasal 3, UUD 1945) —didegradasi stratanya menjadi lembaga tinggi, sejajar dengan lembaga tinggi lainnya (MK, MA).

MPR tidak lagi memiliki kewenangan memilih presiden dan wakil presiden karena dipilih langsung oleh rakyat (pasal 6A, ayat 1, UUD 2002). Dan MPR tidak lagi membuat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) di mana Presiden sebagai Mandataris MPR menjalankannya, dan mempertanggungjawabkan pada akhir masa jabatan.

Dalam UUD 1945, kewajiban Presiden sebagai Mandataris MPR adalah melaksanakan GBHN yang dibuat oleh MPR sebagai representasi perwakilan seluruh Rakyat Indonesia. Dengan tidak adanya GBHN,  maka yang berlaku sekarang adalah, Presiden menjalankan visinya, dan setiap presiden memiliki visi sesuai seleranya masing-masing, serta tidak perlu diminta pertanggungjawaban.

Dalam pasal 6A, ayat 2, UUD 2002,  calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Namun turunan dari pasal  ini yaitu Undang-undang no 7, tahun 2017, pasal 222,  tertulis; Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR,  atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Konstitusi jelas mengisyaratkan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau  gabungan partai politik, tanpa syarat, namun dalam undang-undang turunannya, kewenangan partai politik atau gabungan partai politik “dikebiri” dengan syarat harus memperoleh kursi di DPR sedikitnya 20% (presidential threshold) pada pemilu sebelumnya.

Jelas UU ini bertentangan dengan UUD 2002 karena pengekebirian tersebut, dan menjadi tidak masuk akal, bagaimana mungkin menentukan perolehan kursi 20% di DPR sementara pemilihan presiden dan pemilihan anggota DPR dilakukan secara  bersamaan atau serentak. (2019). UU yang kontroversi dan tidak masuk akal ini diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) karena bertentangan dengan UUD, namun tidak dikabulkan.

Dengan mengebiri kewenangan partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden harus memiliki  presidential threshold  20%, maka sangat terbatas pula calon presiden dan wakil presiden yang dapat diusung untuk dipilih oleh rakyat. Konspirasi politik yang dikenal dengan istilah oligarki politik, sangat mungkin hanya mengusung calon presiden dan wakil presiden berdasarkan kalkulasi konspirasi tersebut. Karena itu, sangat sulit muncul primus inter pares (yang terbaik diantara kamu) untuk diusung menjadi capres dan cawapres.

Dan menjadi sangat mengkhawatirkan akibat dari  presidential threshold  20%, di mana pada Pemilu 2014 dan 2019 bertanding dua calon presiden yang sama, mengakibatkan bangsa ini terbelah secara ekstrem dan belum dapat direkatkan kembali sampai saat ini.

Sudah sepatutnya dielaborasi, mengapa para pendiri bangsa memformat pemilihan presiden dan wakilnya melalui demokrasi perwakilan (MPR), bukan pemilihan langsung? Bung Hatta mengatakan antara lain, tidak mungkin nilai suara setiap orang sama, karena suara seorang profesor doktor dengan suara seorang yang tidak berpendidikan, nilainya tidak sama.  Selama tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan rakyat masih belum memadai, maka tidak usah melakukan pemilihan langsung. Selanjutnya Hatta mengatakan bahwa sistem demokrasi kita adalah ‘sistem sendiri’.  Yaitu sistem demokrasi hasil kreasi para pendiri bangsa yang tidak mengacu pada sistem politik mana pun di dunia.

Sedangkan Bung Karno mengatakan bahwa sistem politik kita sebagai hogere optrekking (peningkatan) dari Declaration of Independence dan Communist Manifesto. Declaration of Independence  tidak mengandung keadilan sosial, sedangkan Communist Manifesto  tidak mengandung Ketuhanan Yang Maha Esa. Sistem politik kita yang mengacu pada mukadimah UUD 1945 di mana Pancasila tertulis pada alinea keempat, mensublimir dua sistem politik di dunia tersebut.

Dengan sistem politik sekarang ini di mana presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka kekhawatiran Bung Hatta terbukti. Selain itu, ongkos politik untuk ikut kontestasi pemilihan presiden yang langsung dipilih oleh rakyat menjadi sangat mahal bahkan tidak masuk akal.

Capres Siapkan 6 Triliun & 92% Pilkada Dibiayai Pemilik Modal      

Adalah jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilpres 2019 sebanyak 810.329. Jika dibutuhkan dana sekitar satu juta rupiah (mungkin lebih dari itu) untuk biaya mengamankan suara dari TPS sampai tingkat nasional (dari pelosok Indonesia ke Jakarta), maka dibutuhkan dana hampir satu triliun rupiah hanya untuk biaya mengamankan suara saja.

Mengutip tempo.co, 9 Januari 2019, seorang anggota tim sukses Prabowo pada Pemilu 2019 menuturkan, pasangan calon presiden membutuhkan dana sekurang-kurangnya 6 trilun rupiah. Angka ini untuk uang saksi, kebutuhan logistik kampanye, biaya iklan di media, hingga biaya mobilisasi tim pemenangan. Dan calon wakil presiden Sandiaga Uno mengatakan bahwa uang yang ia keluarkan  selama  mencalonkan diri sebagai Cawagub 2017 dan Cawapres 2019 mencapai 1 triliun rupiah. Menjadi sangat naif, mengeluarkan uang sebanyak itu jika hanya sekadar ingin menjadi menteri.

Mencermati biaya politik tersebut di atas, maka untuk para primus inter pares atau orang-orang terbaik dalam segi moral dan intelektual bangsa ini, tidak usah bermimpi untuk bisa ikut kontestasi pemilihan presiden jika tidak memiliki uang sebanyak tersebut di atas.

Ditambah lagi—meskipun UUD 2002 menyebutkan tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dilakukan “secara demokratis” (pasal 14, ayat 4, UUD 2002), namun frasa “secara demokratis” ditafsirkan oleh para politisi di Senayan sebagai pemilihan langsung oleh rakyat, sama dengan pemilihan presiden.

Sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa untuk ikut pemilihan gubernur di Pulau Jawa membutuhkan dana lebih dari 100 miliar, sedangkan untuk menjadi bupati atau walikota, butuh dana puluhan miliar. Pada waktu La Nyalla Mahmud Mattalitti akan maju sebagai calon gubernur Jawa Timur melalui Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan butuh dana paling tidak 300 miliar rupiah. Itupun paket hemat. (https://tirto.id/cDaA).

Dari mana calon kepala daerah memiliki dana sebesar itu? Maka tidak salah yang disebut Menko Polhukam Mahfud MD bahwa yang bertarung di pemilihan kepala daerah (Pilkada), sekitar 92% dibiayai oleh pengusaha besar atau pemilik modal.

Ijon politik yang dilakukan pengusaha besar atau pemilik modal, mengusung kepala daerah dalam Pilkada, akan berimplikasi negatif pada kebijakan kepala daerah tersebut jika terpilih. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), rente yang dipanen adalah berupa kolusi izin pertambangan, izin perkebunan, kemudahan izin-izin lainnya, perlindungan dan kemudahan usaha, serta konspirasi dalam tender proyek-proyek pemerintah.

Tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan kepala daerah yang kata Mahfud MD 92% dibiayai oleh cukong. Dan sulit membayangkan untuk ikut kontestasi pemilihan presiden, jika  harus mengeluarkan dana sampai 6 triliun rupiah. Kalau dibiayai oleh para cukong (politik oligarki) atau pemilik modal (seperti kata Mahfud), apa imbal baliknya? Adapun uang 6 triliun rupiah baru impas selama lima tahun jika gaji presiden 10 miliar rupiah per bulan, pada kenyataannya gaji presiden tidak lebih dari 100 juta rupiah per bulan, atau 6 miliar rupiah selama lima tahun.

Maka menjadi pertanyaan besar, apa jadinya jika pejabat yang akan dipercaya mengelola APBD dan APBN—untuk menjadi bupati, walikota, gubernur, bahkan presiden,  harus mengeluarkan uang bermiliar, bahkan bertriliun rupiah? Pada kenyataannya, tidak seorang  “triliuner” pun yang mau mengeluarkan uang sebanyak 6 triliun rupiah hanya untuk sekadar menjadi presiden, kecuali mendapat rente berlipat ganda dari uang yang ia ijon.

Apakah APBN sebesar 2.540 triliun (2020) akan bebas intervensi? Apakah APBD akan bebas kolusi?  Sekadar mengingatkan, sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, namun Al Quran dikorupsi. Sila kelima, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, tapi bantuan sosial (bansos) dibedol.  Dan sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, menjadikan kita jauh dari adab manakala di Kabupaten Nias Utara, saat Pilkada serentak berlangsung (9/12), seorang ibu membunuh  tiga orang anak kandungnya dan kemudian ia bunuh diri lantaran lilitan kemiskinan absolut.

Semoga Tuhan Tidak Bosan   

Sistem poltik sekarang ini, membuat cita-cita para pendiri bangsa menjadi tambah jauh panggang dari api. Cita-cita untuk memajukan kesejahteraan rakyat; mencerdaskan kehidupan bangsa;  menggunakan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; memelihara fakir miskin dan anak telantar; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah; —hanya sekadar mimpi kosong di siang bolong.

Pembongkaran konstitusi membuat biaya politik menjadi tidak masuk akal, menjadi awal sikap pesimis saya—“Indonesia Tanpa Harapan”—kecuali ada kesadaran bersama semua anak bangsa  untuk kembali ke jalan lurus, jalan pikir para pendiri bangsa: kembali ke UUD 1945.

Adapun untuk kembali ke UUD 1945 dapat dilakukan dengan dua cara, namun hampir muskil dapat dilaksanakan.  Cara itu,  pertama,  melalui Sidang Umum MPR  sesuai dengan pasal 37, UUD 2002. Akan tetapi cara ini sangat sulit untuk dapat dilakukan karena anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah anggota MPR—mereka telah berjuang habis-habisan untuk terpilih menjadi anggota DPD, tidak akan mungkin mereka mau kembali ke UUD 1945—karena, jika kembali ke UUD 1945, maka DPD bubar alias punah.  Ditambah lagi, dari sembilan partai politik di Senayan, tidak satu partai pun yang secara terbuka menyatakan perlunya kembali ke UUD 1945.

Kedua, Presiden mengeluarkan dekrit seperti dilakukan  Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959: dekrit kembali ke UUD 1945. Namun harus dicermati situasi pada waktu itu hingga Presiden Soekarno memiliki legalitas untuk mengeluarkan dekrit. Situasi politik, ekonomi, dan keamanan pada waktu itu sangat tidak kondusif, sistem parlementer berdasarkan UUD 1950 dianggap gagal, dan UUD 1950 memberi ruang diskresi untuk Presiden mengeluarkan dekrit, karena itu,  tidak ada perlawanan dari partai politik maupun civil society  atas keluarnya dekrit tersebut, ditambah lagi Presiden Soekarno didukung penuh oleh militer pada waktu itu.

Sangat berbeda dengan situasi politik pada waktu Presiden Gus Dur mengeluarkan dekrit, yang akibatnya ia dimakzulkan. Mencermati situasi politik pada saat ini, hampir mustahil Presiden berani mengeluarkan dekrit jika tidak ingin nasibnya sama dengan yang dialami oleh Presiden Gus Dur.

Selain pasal-pasal tersebut di atas yang dibongkar, juga dicangkokkan dua ayat pada  pasal 33 UUD 2002, berdampak sistem ekonomi kita menjadi liberal, ditambah betapa sulit proses untuk kembali ke UUD 1945 seperti tersebut di atas, membuat sikap pesimis saya bertambah massif: semakin tanpa harapan.  Mungkin masih ada “secercah harapan”, yaitu—jika Tuhan masih berkenan mengirim pemimpin sekaliber Bung Karno atau Pak Harto, karena hanya pemimpin sekaliber mereka berdua yang mampu membenahi carut-marut negeri ini.

Semoga Tuhan masih mengasihani bangsa ini, dan semoga Tuhan tidak bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, seperti disenandungkan Ebiet G Ade. ***

Noor Johan Nuh, penulis buku dan bergiat di forum Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB) Jakarta

Lihat juga...